Connect with us

Waspada DBD di Masa Pandemi, Lakukan Pencegahan Ini

Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional dr. Reisa Broto Asmoro

Jakarta – Di tengah masa pandemi, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia meningkat hingga kini. Laporan Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus DBD mencapai lebih dari 700 ribu kasus. Gugus Tugas Nasional meminta masyarakat waspada ancaman DBD di saat masih melawan COVID-19.

Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan, DBD adalah salah satu tantangan terberat Pemerintah Indonesia, beban kesehatan masyarakat yang juga mengancam kesehatan. Kasus DBD yang tersebar di 465 wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota mengakibatkan jumlah kematian hampir 500 jiwa.

“Di tengah pandemi COVID-19, kita juga harus menekan angka kesakitan DBD. Kita harus tetap bergerak, memantau nyamuk baik secara mandiri, bersama-sama, maupun bekerja sama dengan pemerintah,” ujar dokter Reisa saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Jumat (3/7).

Ia meminta warga untuk menjaga kebersihan lingkungan secara rutin satu bulan sekali.

“Sekarang kita mulai produktif kembali, maka, mari perhatikan saluran air, tempat nyamuk bertelur, dan tempat-tempat dengan reservoir air,” ujarnya.

Nyamuk aedes aegypti lebih senang bersarang di air yang bersih yang dibiarkan tergenang. Dokter Reisa menyampaikah langkah pencegahan dengan melakukan 3M, yakni menguras penampungan air bersih atau mengeringkan genangan air, menutup kolam atau wadah penampungan air dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk.

“Itu adalah langkah-langkah utama pencegahan DBD,” tegas dr. Reisa.

Langkah lain yang praktis yaitu jangan menggantung pakaian bekas pakai yang berpotensi menjadi tempat bersembunyi nyamuk DBD di dalam rumah.

“Nah, kebiasaan baru yang mengharuskan kita untuk membersihkan diri setelah sampai di rumah, sekaligus memastikan pakaian yang kita pakai setelah aktivitas langsung dicuci. Sejalan dengan pesan pemerintah untuk memberantas COVID-19, sekaligus dapat mencegah DBD,” ujarnya.

Lebih lanjut, dokter Reisa meminta warga untuk berkoordinasi dengan pihak pengelola lingkungan dalam upaya pemberantasan nyamuk di pemukiman.

“Ya terutama, dimulai dari rumah Anda sendiri. Dalam adaptasi kebiasaan baru di mana kita menjalani kebijakan pengaturan waktu kerja, penggiliran hari kerja, pergantian hari berkantor, dan bisa bekerja dari rumah atau work from home, memberikan kita waktu untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah dan lingkungan sekitar rumah kita,” kata dr. Reisa.

Sementara itu, ia juga menyampaikan ciri-ciri gejala DBD. Menurutnya, gejala DBD tidak langsung muncul. Seseorang baru merasakan gejala pada 4 hingga 10 hari setelah digigit nyamuk bervirus dengue. Gejala paling umum yaitu demam tinggi hingga 40 derajat celcius.

Gejala lain berupa sakit kepala, nyeri tulang, nyeri otot, mual, muncul bintik merah di kulit hingga pendarahan pada hidung dan gusi.

“Bintik-bintik merah yang muncul di permukaan kulit merupakan tanda terjadinya pendarahan pada kulit akibat penurunan trombosit. DBD bisa berkembang menjadi kondisi berat dan merupakan kegawatan, yang disebut dengan dengue shock, atau DSS, dengue shock syndrome,” ujar dr. Reisa.

Ia menambahkan, gejalanya berupa muntah, nyeri perut, perubahan suhu tubuh dari demam menjadi dingin atau hipotermia, dan melambatnya denyut jantung. DBD menyebabkan kematian ketika penderitanya mengalami syok karena perdarahan.

Belum ada obat spesifik untuk melawan DBD. Pemberian obat hanya ditujukan untuk mengurangi gejalanya, misalnya demam, nyerinya, serta mencegah komplikasi. Selain itu, penderita DBD dianjurkan untuk banyak istirahat dan cukup minum agar tidak mengalami dehidrasi.

Dokter Reisa mengingatkan bahwa puncak kasus DBD biasa terjadi menjelang pertengahan tahun seperti sekarang ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa wilayah dengan banyak kasus DBD merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi seperti Jawa Barat, Lampung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

“Fenomena ini memungkinkan seseorang yang terinfeksi COVID-19, juga beresiko terinfeksi DBD. Pada prinsipnya sama, pada prinsipnya, upaya untuk mencegahnya adalah menghindari infeksi, dan untuk DBD, gigitan nyamuk,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat untuk bersama-sama membasmi DBD dan terus melawan COVID-19.

“Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan COVID-19 dan mencegah DBD. Tetap sehat, tetap semangat,” tutup dr. Reisa.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Ajak Semua Pihak Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mensosialisasi dan melakukan diseminasi secara masif terkait protokol kesehatan melalui lomba desa aman covid-19.

Mendagri juga memberikan arahan perihal lomba desa aman covid-19 mesti mengikuti standarisasi protokol kesehatan, namun tanpa mengurangi kreativitas local wisdom dari masing-masing daerah. Hal tersebut dikatakan pada rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, Jaga Jarak, serta hindari kerumunan untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 melalui Video Conference di SBP Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (10/08/2020).

“Misalnya penggunaan media wayang di beberapa daerah tertentu atau tokoh-tokoh agama, ulama dan lain-lain. Jadi, kita bergerak all out dalam rangka sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan dan perubahan perilaku untuk mengikuti protokol menghindari covid-19,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengakui sosialisasi protokol kesehatan sangat perlu dilakukan lebih all out lagi, lantaran masih banyak warga masyarakat yang masih belum memahami pentingnya disiplin protokol kesehatan melihat tingkat penularan masih terus terjadi.

“Saya masih banyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker. Kemudian cuci tangan juga belum maksimal, jaga jarak masih terjadi, juga kerumunan sosial. Sehingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi,” tuturnya.

Selain itu, Ia juga mengajak agar seluruh kalangan masyarakat bergotongroyong menjadi mesin penggerak melawan covid-19, salah satunya melalui pembagian masker. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya penggunaan masker untuk menekan laju penyebaran covid-19, maka dibutuhkan pembagian dan sosialisasi penggunaan masker tidak hanya dari top-down atau pemerintah.

“Nah oleh karena itu untuk pemakaian masalah masker ini masyarakat ada yang mau menggunakan masker, tetapi mungkin tidak mampu sehingga perlu ada pembagian masker. Ada juga yang mungkin mampu tapi tidak mau karena tidak memahami apa gunanya menggunakan masker,” tuturnya.

Dengan demikian, Mendagri berharap agar langkah-langkah persuasif yang diupayakan dapat dilakukan secara bertahap atau sistematis seperti 2 minggu awal programnya, yaitu memakai masker dan kerumunan sosial, dan 2 minggu selanjutnya ialah program cuci tangan dan jaga jarak. Sehingga, efektifitas program dapat dievaluasi.

“Jadi, 4 protokol pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak, kerumunan sosial ini meskipun sudah kita lakukan dan saya yakin semua daerah sudah melakukan sosialisasi itu, tetapi belum maksimal, sehingga dibagi pertahap-tahapan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Mendagri mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani.

“Turut berdukacita karena salah satu kolega kita Walikota Banjarbaru telah wafat tadi malam pada usia ke 50 tahun di Banjarmasin. Innalillahiwainnailaihirojiun, semoga khusnul khotimah adan Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan diberikan tempat terbaik disisinya,” ucapnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Perusahaan Lampu Tenaga Surya AS Relokasi Pabrik dari China ke Jateng

Oleh

Fakta News
Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020)

Semarang – Sebuah perusahaan berteknologi tinggi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri lampu tenaga surya, PT CDS Asia (Alpan Lighting) bersiap merelokasi perusahaannya dari Tiongkok menuju Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020). Pada pertemuan itu Danny menyampaikan salah satu alasan memindahkan pabrik ke Jateng.

“Ini karena Pak Gubernur yang memudahkan dan memfasilitasi perusahaan kami untuk bisa berinvestasi di Jawa Tengah. Kami berharap kebijakan ini dilanjutkan karena kami sudah sangat dibantu oleh tim bapak,” katanya.

Danny bercerita, sebelumnya Ia telah melakukan survei ke sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand dan Philipina.

“Dan akhirnya kami memilih Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Alasan lebih khusus karena Jateng memiliki kapasitas pekerja yang bagus dan ada dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan relokasi perusahaan tersebut merupakan berkah tersendiri di tengah pandemi. Ia pun menyampaikan Pemprov Jateng siap membantu proses relokasi perusahaan termasuk penyediaan tenaga kerja. Ganjar menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki sejumlah sekolah-sekolah kejuruan yang bisa disesuaikan dengan permintaan perusahaan.

“Jadi kira-kira tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan bisa memesan pada sekolah kami. Sehingga nanti lulus bisa disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan,” tambah Ganjar.

Hal ini pun langsung diapresiasi oleh Danny. Ia mengatakan tidak salah memilih Jawa Tengah yang begitu tanggap dengan kebutuhan perusahaan.

“Kami akan banyak merekrut tenaga-tenaga kerja potensial dan berkualitas di Jateng,” ungkap Danny.

Ganjar menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan pada Presiden Joko Widodo terkait bagaimana Jateng berkontribusi pada nasional untuk pemulihan saat pandemi. Salah satunya yakni melalui penanaman investasi semacam ini.

Saat ini Jateng tengah menyiapkan beberapa kawasan industri baru. Selain itu, juga terus melakukan komunikasi secara intensif kepada sejumlah negara dan perusahaan terkait rencana investasi di Jawa Tengah.

Seperti diketahui nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan mencapai US$14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Hingga saat ini, Alpan Lighting sudah pada tahap konstruksi dan rencananya akan memulai produksi pada akhir tahun 2020. Nantinya seluruh hasil produksi di Indonesia ditujukan untuk diekspor.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Akan Berikan Subsidi Upah Bagi Pekerja atau Buruh

Oleh

Fakta News
Menaker Ida Fauziyah

Jakarta – Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi 15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8).

“Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Menaker.

Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan, menurut Menaker, harus memenuhi persyaratan, yaitu:

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;

Kedua, terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

Ketiga, peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat, memiliki rekening bank yang masih aktif dan tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja dan peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.

“Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” imbuh Menaker.

Mekanisme penyaluran subsidi upah ini, menurut Menaker, diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, kalau di total Rp2,4 juta yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali yang artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta.

“Untuk data calon penerima bantuan upah ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Menaker, menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.

“Ini dilakukan oleh Pemerintah diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,’kata Menaker.

Ini juga dimaksudkan, menurut Menaker, sebagai momentum untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia maju. Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan waktu, batas waktu pengambilan data tadi sudah saya sampaikan tanggal, per tanggal 30 juni 2020.

”Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut dan telah memenuhi persyaratan lainnya merekalah yang berhak menerima subsidi upah tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga, tambah Menaker, untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.

“Dengan demikian, maka anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp37,7 triliun dari semula Rp33,1 triliun. Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk itu, Menaker sebutkan akan dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mendapatkan pendampingan langsung dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan KPK.

“Harapan saya kepada teman-teman pekerja yang akan menerima program ini saya minta belanjakanlah uang ini untuk membeli produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita,” pungkas Menaker.

 

(hels)

Baca Selengkapnya