Connect with us

Warganet Protes Komplek GBK Jadi Arena Balap Mobil

Jakarta – Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) mendadak menjadi arena balap mobil. Warganet keberatan dan menyuarakannya melalui Instagram.

Protes itu diutarakan oleh pendiri komunitas lari IndoRunners, Reza Puspo, melalui akun Instagram miliknya pada Jumat (20/9/2019). Dia melengkapi dengan video dalam unggahan itu.

“Hari Kamis 19 Sep 2019 kemarin di Lingkar Stadion Utama GBK ada latihan balap mobil yang menurut saya tidak pada tempatnya. Selain Lingkar tersebut tidak di desain untuk kebutuhan balap mobil, juga tidak sesuai dengan VISI dan MISi (kawasan) Gelora Bung Karno, yaitu (saya kutip dari https://gbk.id/visi-misi/)

VISI : “Menjadi salah satu kawasan olahraga terintegrasi yang modern, *ramah lingkungan* dan unggul di dunia”. MISI: Melestarikan lingkungan Komplek Gelora Bung Karno *sebagai paru-paru kota, sebagai ruang terbuka hijau,* dan sebagai objek wisata dan prasarana komunikasi sosial.”

Let’s save GBK
support #GBKgreenSport
#TolakBalapMobilGBK 

Unggahan Reza direspons oleh 2.790-an pemilik akun Instagram lain. Sebagian besar keberatan dengan balapan itu.

@momorobo: Yaa ampooon di GBK kita main sepatu roda aja diusir sana sini!! Ini kenapa ada balapan.

@adindasim: Tolak!! Udah dikit banget space bawa anak-anak jalan kaki yang enak, masa disembur asap mobil balap.

Protes serupa diungkapkan oleh akun Instagram Parvita Siregar. juga menyertakan video kegiatan balap mobil itu.

Gelora Bung Karno tidak dirancang untuk tempat balap mobil. GBK adalah tempat orang jalan kaki, lari, naik sepeda. Semestinya kegiatan di GBK disesuaikan dengan misi dan visi kenapa GBK dibangun. Kalau mau ngebut2 race mobil kan ada Sentul?

Say no to this activity!
#GBK #pelariJakarta #NoCarRaceinGBK #TolakBalapMobilDiGBK 

Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno ( PPKGBK), Winarto, belum dapat merespons terkait permasalahan ini.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Harapkan Ulama Jateng Dapat Rumuskan Tata Cara Ibadah Saat Normal Baru

Oleh

Fakta News

Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menggelar halaqah membahas tatanan peribadatan dalam kondisi normal baru, Rabu (3/6/2020), di komplek Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Halaqah dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji dan dihadiri para ulama serta pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen juga hadir dalam acara tersebut.

Darodji mengatakan, halaqah dinilai penting agar menjadi pedoman pemerintah sekaligus masyarakat dalam menerapkan normal baru.

“Umat sudah ingin Jumatan lagi, sudah ingin kembali berjamaah ke masjid. Santri sudah kangen pulang ke pondok. Tapi semua tidak boleh dilakukan asal-asalan, harus ada pedomannya. Halaqah ini kami gelar untuk membahas soal tatanan peribadatan itu,” ujar Darodji.

Ganjar, dalam pembukaannya, memberikan gambaran tentang kondisi penyebaran covid-19 di Jawa Tengah. Meski grafik penularan covid-19 mulai menurun, namun masih ada kejadian baru di beberapa tempat.

“Hari ini sudah banyak yang tanya kapan normal baru bisa dilaksanakan, saya jawab nunggu kurvanya turun. Tapi sekarang harus terus latihan dan disiapkan secara matang,” kata Ganjar.

Ganjar berharap, halaqah ulama itu nantinya memutuskan berbagai hal tentang panduan dan tata cara penerapan normal baru dari segi peribadatan. Sebab, banyak persoalan yang harus dibahas apabila normal baru diterapkan, misalnya apakah mungkin, masjid menggelar shalat Jumat pakai shift. Menurut Ganjar, ada wacana membagi shift saat shalat Jumat agar jemaah tidak berjubel.

“Saya minta para ulama merumuskan ini, agar nantinya dapat menjadi formula yang baik sehingga Jateng benar-benar siap. Mudah-mudahan ada alternatif dan masukan dari para ulama yang akan kami jadikan acuan untuk menerapkan normal baru itu, agar semuanya lebih aplikatif dan aman,” imbuhnya.

Meskipun Kementerian Agama sudah memperbolehkan masyarakat kembali beribadah di tempat ibadah dengan berbagai syarat, namun Ganjar tidak mau gegabah. Menurutnya, semua harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Nanti dulu, memperbolehkan bukan berarti membiarkan masyarakat seperti air bah, semua keluar tanpa persiapan. Makanya daya dukung, fasilitas dan kesadaran masyarakat harus dipersiapkan dulu,” tandasnya.

Meski begitu, pihaknya terus mendorong masyarakat menggelar latihan penerapan normal baru. Apabila ada daerah yang sudah hijau, maka jamaah boleh melakukan uji coba menggelar ibadah di tempat ibadah tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang ketat.

“Yang hijau saya izinkan untuk uji coba misalnya menggelar salat berjamaah, tapi yang merah atau yang kuning jangan dulu. Meski Menteri Agama sudah memperbolehkan, tapi tidak terus tumplek brek, kalau Kota Semarang yang sekarang masih naik terus kurvanya, ya jangan dulu. Bahaya nanti,” katanya.

Tak hanya soal persiapan mekanisme peribadatan, Ganjar juga meminta para ulama dalam halaqah tersebut memikirkan persoalan pondok pesantren di daerahnya masing-masing. Sebab apabila santri-santri sudah mulai kembali masuk pondok, ada banyak hal yang harus disiapkan untuk penerapan normal baru.

“Ada banyak fasilitas di pondok pesantren yang harus dibenahi agar semuanya tertib dan tidak ada kerumunan besar. Saya minta ini dibahas, mulai soal tata cara mengaji, soal kebersihan, ketersediaan air bersih dan lainnya,” pungkasnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Haji 2020 Batal, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Bipih Reguler

Oleh

Fakta News

Jakarta – Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski diambil setoran pelunasannya, menurut Muhajirin, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan:  a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH;

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

“Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Ingatkan Program Pemulihan Ekonomi Harus Hati-hati, Transparan, dan Akuntabel

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

“Ini penting sekali. Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan, ini penting,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (3/6).

Terkait perubahan postur Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2020, Presiden mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

Untuk itu, Presiden juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Menteri Keuangan, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

“Dan saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya, dan tetap kredibel,” kata Presiden.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya