Connect with us

Wapres Ma’ruf: Wujudkan Kebijakan ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’ Diperlukan Komitmen Perguruan Tinggi

Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’ pada Januari 2020. Salah satu visi dari kebijakan ini adalah untuk membekali mahasiswa tambahan pengetahuan dan keterampilan di luar keilmuan dasarnya yang dapat memberikan nilai tambah ketika lulus nanti.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dari kebijakan tersebut diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen perguruan tinggi termasuk Universitas Mataram (UNRAM).

“Tenaga pengajar harus lebih siap, pilihan program studi yang relevan dengan perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat juga harus dikembangkan. Pemanfaatan teknologi juga harus diadopsi dengan skala dan takaran yang pas, serta proses belajar mengajar harus dibuat lebih dinamis,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Dies-Natalis ke-58 UNRAM melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (02/10/2020).

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, melalui kebijakan ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’ ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah di luar program studi utama yang dijalankannya. Sehingga ke depan, mahasiswa tersebut dapat memiliki keterampilan ganda yang akan membuat mereka lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan ilmu yang didapatnya di masyarakat.

“Dengan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ kita dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berpikir out of the box (berpikir dengan perspektif baru) serta memiliki keterampilan ganda. Ketika mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih mata kuliah di luar program studi utama yang sesuai dengan minatnya, diharapkan mahasiswa menjadi lebih kreatif dan juga bertanggung jawab terhadap pilihannya,” tuturnya.

Sebagai contoh, tambah Wapres, kebijakan ini dapat menghasilkan insinyur yang selain menguasai kemampuan teknik, juga memiliki kemampuan lain seperti disain grafis yang bermanfaat untuk mendukung kemampuan tekniknya.

Namun, Wapres mengingatkan, pilihan-pilihan tersebut hendaknya tetap diikuti dengan pemberian pendidikan karakter yang baik yang menanamkan nilai-nilai moralitas, toleransi, kepekaan sosial, serta nasionalisme. Sebab, karakter yang baik merupakan modal utama terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

“Hal-hal tersebut penting untuk selalu ditanamkan bagi para mahasiswa kita agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi intelektual yang tidak saja memahami ilmu pengetahuan tetapi juga menjunjung tinggi moralitas dan menghargai kehidupan sosial. Saya selalu mengatakan bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena banyaknya orang cerdas. Tetapi dunia akan lebih baik karena moralitas dan kohesi sosial yang baik,” imbaunya.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar UNRAM terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam setiap kegiatan pendidikan yang ddilakukan. Sebab, hal ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.

“Sementara menunggu penemuan obat yang tepat, serta pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat dunia, kita tidak memiliki banyak pilihan selain menjalankan dan menegakkan protokol pencegahan Covid-19 secara disiplin dan tanpa terkecuali. Sekali lagi, secara disiplin dan tanpa terkecuali. Oleh karenanya saya mengharapkan agar UNRAM dapat berperan dalam upaya penegakkan protokol pencegahan Covid-19 tersebut, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Rektor Universitas Mataram L. Husni, melaporkan hingga saat ini UNRAM memiliki 35.211 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia dan 2 mahasiswa asing dari Palestina dan Korea Selatan. UNRAM telah membuka 63 program studi yang didukung oleh 1.183 tenaga pendidik.

Ia juga melaporkan, bahwa sebagai komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, UNRAM menempati peringkat 24 dari 1.977 universitas di Indonesia dan berstatus sebagai klaster mandiri, klaster tertinggi dalam penilaian kinerja penelitian.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, menyampaikan harapannya agar di usia ke-58 ini UNRAM dapat aktif bersinergi, berkolaborasi, berkontribusi untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kemampuan, sesuai dengan program kerja Pemerintah Pusat.

“Mudah-mudahan dengan Merdeka Belajar kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” pesan Gubernur.

Usai dibuka oleh Wapres, acara dilanjutkan dengan Rapat Senat Terbuka Universitas Mataram berupa orasi ilmiah dan pemberian penghargaan kepada dosen dan mahasiswa serta penghargaan Publikasi Ilmiah Universitas Mataram.

Acara Dies Natalis ke-58 UNRAM disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Universitas Mataram dan diikuti oleh seluruh civitas akademika UNRAM dan para mahasiswa melalui platform Zoom. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres, Mohamad Oemar.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya