Wapres Ma’ruf Minta Penyaluran ZIS Tepat Sasaran
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat selama ini, sebagian besar tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Akibatnya, realisasi ZIS yang terkumpul melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya, masih jauh dari potensi penerimaannya yang diproyeksikan dapat mencapai Rp327 triliun per tahun. Pada 2021 jumlah ZIS yang tersalurkan secara umum mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun pengumpulan ZIS melalui BAZNAS hanya mencapai Rp11,5 triliun.
Oleh sebab itu, Wapres meminta BAZNAS terus berupaya menyalurkan ZIS secara tepat sasaran dengan berdasar data yang akurat. Hal ini demi menjaga dan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Penyaluran ZIS harus tepat sasaran dan berlandaskan data akurat, sehingga ZIS benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wapres saat memberikan arahan terkait kampanye optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) melalui BAZNAS pada acara Peluncuran Program 5000 Santripreneur dan Peresmian Gedung BAZNAS di Kantor Pusat BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta Timur, Rabu sore (20/04/2022).
Terkait hal tersebut, Wapres pun meminta sinergi BAZNAS dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dioptimalkan.
“Saya minta agar fungsi koordinasi BAZNAS dengan kementerian, lembaga, pemda, Lembaga Amil Zakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa perlu upaya ekstra untuk meningkatkan penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, dengan harapan target sebesar Rp26 triliun pada tahun 2022 dapat tercapai. Bahkan menurutnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS berpotensi lebih tinggi, seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi.
“Untuk mencapai target tersebut di atas, saya berharap agar Kampanye Optimalisasi Pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, harus dilakukan secara lebih profesional,” tegasnya.
Adapun langkah-langkah penting untuk mendukung kampanye tersebut, menurut Wapres, yang pertama adalah perbaikan tata kelola ZIS yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Laporan aktivitas penghimpunan dan penyaluran ZIS oleh BAZNAS harus dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat, utamanya untuk mendongkrak kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi,” terangnya.
Langkah kedua, lanjut Wapres, adalah peningkatan sumber daya manusia atau amil zakat yang berintegritas dan mumpuni.
“BAZNAS harus menambah jumlah amil yang tersertifikasi, agar memenuhi kompetensi dan cakap dalam pengelolaan ZIS,” pintanya.
Langkah selanjutnya, kata Wapres, adalah peningkatan literasi masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran ZIS melalui OPZ.
“Sebagian muzaki (pemberi zakat) masih cenderung menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Optimalisasi pengumpulan ZIS perlu memperluas literasi ZIS kepada muzaki,” ujarnya.
Kemudian, langkah yang keempat, sebut Wapres, adalah percepatan digitalisasi untuk mempermudah pengumpulan dan penyaluran ZIS.
“BAZNAS harus segera menghadirkan teknologi digital hingga ke tingkat pengelolaan ZIS terbawah. Digitalisasi mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan keluasan jangkauan,” paparnya.
Langkah terakhir, sambung Wapres, adalah memperluas media kampanye yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, baik kaum milenial, pelaku bisnis, maupun dunia industri.
“BAZNAS diharapkan menghadirkan kampanye-kampaye ZIS yang kreatif dan inovatif melalui kanal digital dan media sosial,” harapnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Wapres meyakini pengelolaan dana umat oleh BAZNAS akan semakin baik, dan masyarakat yang terbantu melalui ZIS bertambah banyak, terutama masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Potret kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama akibat himpitan ekonomi selama pandemi. Pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial untuk menopang daya beli masyarakat. Namun bantuan sosial dari pemerintah tersebut masih belum mencukupi untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat,” ungkap Wapres.
“Oleh karena itu, pengumpulan ZIS diperlukan sebagai pola distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, sekaligus menjadi salah satu jalan keluar umat dari jerat kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua BAZNAS Noor Achmad dalam sambutannya melaporkan bahwa pada 2022 ini BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS sebesar Rp26 triliun dengan sekitar 46 juta penerima manfaat.
“Tapi kita harapkan nanti ada 400 juta yang semula mustahik menjadi muzaki untuk seluruh Indonesia dan santripreneur adalah bagian dari hal tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Noor Achmad menyampaikan bahwa program 5000 santripreneur yang digagas BAZNAS dan diluncurkan Wapres hari ini selain untuk memperkuat pesantren dan lingkungannya juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
“Untuk urusan pesantren, BAZNAS telah memiliki banyak program yang diluncurkan, di antaranya adalah kita jaga santri, beasiswa santri, pengembangan ekonomi pesantren, dan santripreneur. Adapun santripreneur ini basic-nya adalah mustahik para santri baik itu mereka yang masih ada di pesantren ataupun yang sudah keluar dari pesantren dengan anggaran 5 – 10 juta per santri,” paparnya.
Pada kesempatan ini, selain memberikan arahan pada kampanye optimalisasi pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, Wapres juga meluncurkan Program 5.000 Santripreneur dan meresmikan Gedung BAZNAS.
“Saya mengapresiasi upaya BAZNAS dan jajarannya untuk terus mengawal pengelolaan zakat dengan prinsip 3A: Aman syariah, Aman regulasi, dan Aman NKRI. Saya berharap juga gedung kantor baru ini juga semakin memperkokoh semangat BAZNAS untuk menyebarkan benih kebaikan sekaligus menyejahterakan umat. Dan saya sekaligus mengapresiasi program-program, termasuk mengenai santripreneur,” ucap Wapres.
Hadir dalam acara ini Ketua Baznas Periode 2015-2020 Bambang Sudibyo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, para Ketua BAZNAS Daerah, serta segenap pengurus BAZNAS.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
