Wapres Ma’ruf Minta Penyaluran ZIS Tepat Sasaran
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat selama ini, sebagian besar tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Akibatnya, realisasi ZIS yang terkumpul melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya, masih jauh dari potensi penerimaannya yang diproyeksikan dapat mencapai Rp327 triliun per tahun. Pada 2021 jumlah ZIS yang tersalurkan secara umum mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun pengumpulan ZIS melalui BAZNAS hanya mencapai Rp11,5 triliun.
Oleh sebab itu, Wapres meminta BAZNAS terus berupaya menyalurkan ZIS secara tepat sasaran dengan berdasar data yang akurat. Hal ini demi menjaga dan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Penyaluran ZIS harus tepat sasaran dan berlandaskan data akurat, sehingga ZIS benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wapres saat memberikan arahan terkait kampanye optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) melalui BAZNAS pada acara Peluncuran Program 5000 Santripreneur dan Peresmian Gedung BAZNAS di Kantor Pusat BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta Timur, Rabu sore (20/04/2022).
Terkait hal tersebut, Wapres pun meminta sinergi BAZNAS dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dioptimalkan.
“Saya minta agar fungsi koordinasi BAZNAS dengan kementerian, lembaga, pemda, Lembaga Amil Zakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa perlu upaya ekstra untuk meningkatkan penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, dengan harapan target sebesar Rp26 triliun pada tahun 2022 dapat tercapai. Bahkan menurutnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS berpotensi lebih tinggi, seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi.
“Untuk mencapai target tersebut di atas, saya berharap agar Kampanye Optimalisasi Pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, harus dilakukan secara lebih profesional,” tegasnya.
Adapun langkah-langkah penting untuk mendukung kampanye tersebut, menurut Wapres, yang pertama adalah perbaikan tata kelola ZIS yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Laporan aktivitas penghimpunan dan penyaluran ZIS oleh BAZNAS harus dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat, utamanya untuk mendongkrak kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi,” terangnya.
Langkah kedua, lanjut Wapres, adalah peningkatan sumber daya manusia atau amil zakat yang berintegritas dan mumpuni.
“BAZNAS harus menambah jumlah amil yang tersertifikasi, agar memenuhi kompetensi dan cakap dalam pengelolaan ZIS,” pintanya.
Langkah selanjutnya, kata Wapres, adalah peningkatan literasi masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran ZIS melalui OPZ.
“Sebagian muzaki (pemberi zakat) masih cenderung menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Optimalisasi pengumpulan ZIS perlu memperluas literasi ZIS kepada muzaki,” ujarnya.
Kemudian, langkah yang keempat, sebut Wapres, adalah percepatan digitalisasi untuk mempermudah pengumpulan dan penyaluran ZIS.
“BAZNAS harus segera menghadirkan teknologi digital hingga ke tingkat pengelolaan ZIS terbawah. Digitalisasi mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan keluasan jangkauan,” paparnya.
Langkah terakhir, sambung Wapres, adalah memperluas media kampanye yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, baik kaum milenial, pelaku bisnis, maupun dunia industri.
“BAZNAS diharapkan menghadirkan kampanye-kampaye ZIS yang kreatif dan inovatif melalui kanal digital dan media sosial,” harapnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Wapres meyakini pengelolaan dana umat oleh BAZNAS akan semakin baik, dan masyarakat yang terbantu melalui ZIS bertambah banyak, terutama masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Potret kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama akibat himpitan ekonomi selama pandemi. Pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial untuk menopang daya beli masyarakat. Namun bantuan sosial dari pemerintah tersebut masih belum mencukupi untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat,” ungkap Wapres.
“Oleh karena itu, pengumpulan ZIS diperlukan sebagai pola distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, sekaligus menjadi salah satu jalan keluar umat dari jerat kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua BAZNAS Noor Achmad dalam sambutannya melaporkan bahwa pada 2022 ini BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS sebesar Rp26 triliun dengan sekitar 46 juta penerima manfaat.
“Tapi kita harapkan nanti ada 400 juta yang semula mustahik menjadi muzaki untuk seluruh Indonesia dan santripreneur adalah bagian dari hal tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Noor Achmad menyampaikan bahwa program 5000 santripreneur yang digagas BAZNAS dan diluncurkan Wapres hari ini selain untuk memperkuat pesantren dan lingkungannya juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
“Untuk urusan pesantren, BAZNAS telah memiliki banyak program yang diluncurkan, di antaranya adalah kita jaga santri, beasiswa santri, pengembangan ekonomi pesantren, dan santripreneur. Adapun santripreneur ini basic-nya adalah mustahik para santri baik itu mereka yang masih ada di pesantren ataupun yang sudah keluar dari pesantren dengan anggaran 5 – 10 juta per santri,” paparnya.
Pada kesempatan ini, selain memberikan arahan pada kampanye optimalisasi pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, Wapres juga meluncurkan Program 5.000 Santripreneur dan meresmikan Gedung BAZNAS.
“Saya mengapresiasi upaya BAZNAS dan jajarannya untuk terus mengawal pengelolaan zakat dengan prinsip 3A: Aman syariah, Aman regulasi, dan Aman NKRI. Saya berharap juga gedung kantor baru ini juga semakin memperkokoh semangat BAZNAS untuk menyebarkan benih kebaikan sekaligus menyejahterakan umat. Dan saya sekaligus mengapresiasi program-program, termasuk mengenai santripreneur,” ucap Wapres.
Hadir dalam acara ini Ketua Baznas Periode 2015-2020 Bambang Sudibyo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, para Ketua BAZNAS Daerah, serta segenap pengurus BAZNAS.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
