Connect with us

Wapres Ma’ruf Harapkan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat Tidak Terkendala oleh Permasalahan Polhukam

Jakarta – Akhir tahun lalu Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tujuan pokok diterbitkannya Inpres tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua, yang mencakup 7 (tujuh) bidang prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMK, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

Agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat, diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) yang kondusif.

“Oleh karena itu, saya minta melalui pertemuan ini kita dapat memastikan bahwa bidang Polhukam di Papua dan Papua Barat dapat tertangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Inpres 9/2020,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat membahas Isu-Isu Politik, Hukum, dan Keamanan Terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat (Kamis, 28/01/2020).

Dalam kerangka pelaksanaan Inpres 9/2020 tersebut, Wapres ingin memastikan bahwa aspek Polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua juga terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.

“Isu-isu Polhukam yang dapat kita catat di sini termasuk isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional,” imbuhnya.

Pada rapat yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ini, Wapres juga kembali mengingatkan pentingnya meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas membahas Papua pada tanggal tanggal 11 Maret 2020.

“Pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Wapres, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” tegasnya.

Kemudian ketiga, kata Wapres, kebijakan Otonomi Khusus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.

“Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” harapnya.

Di samping itu, ia juga meminta agar pelaksanaan amanat Inpres tersebut benar-benar dapat membangun kepercayaan (trust building) serta merebut hati dan pikiran masyarakat Papua, sehingga meneguhkan kesadarannya sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan kita adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, maka situasi keamanan akan kondusif, loyalitas terhadap NKRI meningkat, pembangunan dapat berjalan dengan baik, produktivitas masyarakat meningkat, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat,” paparnya.

Dalam kaitan ini, pada tanggal 16 Desember 2020, Wapres mengatakan bahwa ia telah mengadakan rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu sesuai Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, guna menyamakan persepsi dan membahas rencana langkah tindak lanjutnya, antara lain untuk menyusun program-program bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kebutuhan riil masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Saat ini di bawah koordinasi Bappenas selaku Setnas Tim Terpadu tengah dilakukan inventarisasi dan konsolidasi data, program kerja, serta alokasi anggaran kementerian, lembaga, dan Pemda Papua, untuk memastikan ketepatan, kecukupan, dan efektivitas anggaran dan sinkronisasinya antar Kementerian, Lembaga dan Pemda,” urainya.

Adapun sasaran prioritasnya, menurut Wapres, adalah 7 (tujuh) wilayah adat, dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka masyarakat setempat atau local champions (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pimpinan daerah/birokrasi, tokoh pemuda dan perempuan) sebagai mitra strategis.

“Insya Allah bila kondisinya telah memungkinkan, saya akan melakukan kunjungan kerja ke kedua ibukota propinsi tersebut, guna melakukan dialog dan menyerap aspirasi dalam pertemuan dengan para pemuka adat, pemuka agama, pimpinan daerah propinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh pendidikan,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PT KAI Izinkan Penumpang Commuter Line Makan-Minum Saat Berbuka Puasa

Oleh

Fakta News
tanah abang

Jakarta – PT KAI Commuter memperbarui aturan penumpang selama di dalam KRL selama Ramadhan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan para pengguna KRL diizinkan makan dan minum di dalam KRL khusus untuk waktu berbuka puasa.

“Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. KAI Commuter mengajak para pengguna yang hendak makan dan minum untuk berbuka puasa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para pengguna kami imbau untuk berbuka puasa dengan minuman dan makanan ringan secukupnya,” ujar Anne melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Anne mengatakan jam operasional KRL Jabodetabek dimulai pada pukul 04.00 hingga 22.00 WIB. Jumlah perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari ada 983.

“(Sebanyak) 22 perjalanan KRL per hari mulai pukul 05.05 WIB hingga 19.10 WIB di wilayah Yogyakarta-Solo. Seluruh layanan KRL juga berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anne memprediksi kepadatan penumpang di pagi hari akan terjadi pada pukul 06.00-07.00 WIB. Sedangkan pada sore hari kepadatan penumpang diperkirakan terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB.

“KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Bulan Ramadhan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anne mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, pemberlakuan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh penumpang, meminta untuk menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menpan RB Nilai Pencegahan Korupsi Aspek Perizinan dan Tata Niaga Secara Umum Sudah Cukup Tinggi

Oleh

Fakta News
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, capaian strategi nasional pencegahan korupsi terkait penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi mencapai 93,54 persen namun masih memiliki kendala dalam implemantasinya. Tjahjo mengatakan, kendala tersebut masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga muncul sejumlah korporasi yang tidak patuh membuat laporan.

“Kendala dan tantangan adalah tidak patuhnya koorporasi melaporkan ke website yang ada adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tjahjo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, pencegahan korupsi dalam aspek perizinan dan tata niaga secara umum juga sudah cukup tinggi. Secara khusus, dalam aspek perizinan dan tata niaga yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) capaiannya sudah di angka 89,99 persen.

“Fokus pertama yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga yaitu berkaitan nomor induk kependudukan dan bantuan sosial, itu capaian sudah sampai 89,99 persen,” ucapnya.

Kemudian, di aspek yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis sudah mencapai 93,23 persen. Selanjutnya, dalam sistem manajemen anti penyuapan walaupun masih belum sempurna namun, sudah mencapai angka 96,02 persen. Ia pun mengapresiasi jajaran KPK yang terus melakukan tugasnya ke semua instansi pemerintah di daerah.

“Sistem manajemen anti penyuapan walau di sana sini masih tedapat lobang-lobang tapi Alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memaparkan proses sistem pencegahan korupsi di aspek perizinan dan tata niaga terkait database Kawasan hutan. Ia mengatakan proses yang dilakukan sudah mencapai 91,20 persen.

Selain itu, terkait pecepatan pelaksanaan online single submission di tingkat daerah dan pusat sudah mencapai 94,4 persen. Lalu, Tjahjo juga mengatakan menegnai masalah implementasi kebijakan 1 PK, masih mencapai 68,57 persen. Menurut dia, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan data hingga lampiran peta digital.

“Memang kendala dan tantangan berkaitan dengan data SK, lampiran peta, peta digital, terutama izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 banyak yang belum terkdokumentasi dengan baik,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenko PMK Sebut Penyebab Stunting Nonmedis Perlu Penanganan Serius

Oleh

Fakta News

Sleman – Permasalahan stunting masih menjadi isu kompleks yang perlu ditangani secara komprehensif. Selain disebabkan karena masalah medis, stunting juga diakibatkan oleh berbagai faktor permasalahan yang bersifat nonmedis.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyebutkan permasalahan stunting akibat nonmedis antara lain karena faktor ekonomi keluarga, kebersihan, dan sanitasi.

“Di bidang kesehatan itu sudah jelas aksesnya kemana-kemana saja, tapi masalah-masalah nonintervensi yang sensitif di mana mereka bisa memperoleh kehidupan yang layak itu yang sebetulnya sangat penting,” ujarnya saat acara Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (12/4).

Agus menyatakan bahwa pemuda memiliki peranan sangat penting di dalam upaya menangani permasalahan stunting, terutama diakibatkan urusan nonmedis. Bukan sekadar untuk sosialisasi, melainkan internalisisasi terhadap pemuda itu sendiri.

Internalisasi yang dimaksud, menurutnya, ialah bagaimana pemuda mampu memahami dan menerapkan konsep pentingnya mencegah generasi masa depan Indonesia yang terlahir stunting.

“Yang kita harapkan pemuda bukan hanya melakukan sosialisasi advokasi, tapi bagaimana mereka bisa menginternalisasi. Karena sebetulnya pemuda inilah yang menjadi sasaran utama kita sekarang sampai nanti,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan pentingnya pengetahuan bagi calon ibu untuk dapat mencegah bayi lahir stunting. Hal itu dimulai sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu paling penting di bulan pertama dan kedua. Bibit-bibit cacat itu bisa dimulai dari usia satu sampai dua bulan. Ini yang biasanya jarang diketahui oleh calon ibu,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini, prevalensi stunting di Kabupaten Sleman 7,24% atau sebanyak 4.014 dari total 55.479 bayi. Sementara di Kapanewon Godean 305 dari 3.383 bayo lahir stunting atau sekitar 9,02%.

“Merencanakan kehamilan menjadi salah satu kunci mencegah generasi stunting. BKKBN mengajak seluruh pihak untuk ikut serta menyukseskan upaya penanganan stunting melalui program 1000 mitra kerja 1000 HPK,” pungkas Hasto.

Baca Selengkapnya