Wapres Ma’ruf Harapkan Diaspora Indonesia di Jepang Jadi Duta Negara untuk Jaga Hubungan Baik Indonesia – Jepang
Tokyo – Sebagai salah satu agenda kunjungannya di Jepang, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dan Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin menghadiri undangan dialog dengan warga negara Indonesia (WNI) di Jepang dan jamuan santap siang di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 5 Chome 2-26, Higashigotanda, Shinagawa City, Tokyo, Senin (26/9/2022).
Dalam arahannya, Wapres berharap para diaspora Indonesia di Jepang terus berkontribusi positif dan menjadi duta negara dalam menjaga hubungan baik Indonesia – Jepang.
“Kehadiran diaspora Indonesia di Jepang dapat berkontribusi secara positif, menjadi duta Indonesia, memberikan karya terbaik, mematuhi hukum setempat, saling jaga silaturahmi, dan saling membantu,” pesannya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa tahun depan Indonesia dan Jepang akan merayakan 65 tahun hubungan bilateral. Menurutnya, akan ada banyak kegiatan yang disiapkan oleh KBRI Tokyo dan KJRI Osaka yang juga melibatkan diaspora Indonesia di Jepang.
“Saya berharap hubungan persahabatan antara kedua negara yang telah berjalan lebih dari enam dekade akan semakin erat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara,” harapnya.
Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa dirinya sore ini akan melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Kishida Fumio di Istana Akasaka.
Pertemuan ini, kata Wapres, akan ia manfaatkan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang akhir Juli 2022 lalu dan membahas beberapa kepentingan Indonesia, khususnya penguatan kerja sama ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas SDM.
“Saya (juga) ingin mendorong kerjasama potensial Indonesia dan Jepang utamanya pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, pada sektor unggulan yaitu makanan, kosmetika, fesyen, dan pariwisata,” sebutnya.
Wapres pun menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi mitra utama Jepang dalam mengembangkan bisnis halal dengan memanfaatkan kemampuan UMKM yang terfokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya harap diaspora Indonesia di Jepang dapat mendukung rencana ini,” pintanya.
Terkait pengembangan UMKM, pada kesempatan ini Wapres mengapresiasi adanya upaya pemberdayaan UMKM di Jepang oleh WNI melalui UKM Center yang difasilitasi oleh KBRI Tokyo dan didukung oleh sinergi perbankan dan kantor BUMN cabang Tokyo. Termasuk pendirian Halal Vending Machine milik WNI di Jepang.
“Hal-hal seperti ini perlu terus dikembangkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi,” harapnya.
Terakhir, Wapres berpesan kepada para diaspora Indonesia di Jepang agar terus menjaga jatidiri sebagai bangsa Indonesia dengan terus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta menghargai kebhinekaan.
“Pesan saya bagi Bapak/Ibu yang jauh dari tanah air untuk senantiasa menjaga kekayaan Indonesia yang terbesar yaitu Pancasila dan kebhinekaan,” tuturnya.
Jika ada kesulitan, Wapres meminta para diaspora Indonesia agar tidak ragu untuk menghubungi KBRI Tokyo dan KJRI Osaka.
“Namun, Bapak/Ibu diaspora Indonesia juga harus membantu Perwakilan kita di Jepang dengan cara lapor diri melalui aplikasi Portal Peduli WNI, ibaratnya tak kenal maka tak sayang,” pesannya.
Dengan terdatanya para diaspora, tutur Wapres, maka Perwakilan RI akan lebih mudah memberikan bantuan dan perlindungan saat diperlukan.
“Misalnya apabila terjadi bencana alam, datanya sudah ada di KBRI/KJRI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi memperkenalkan para diaspora Indonesia yang hadir secara hybrid di antaranya yang berasal dari KJRI Osaka, Bank Indonesia Tokyo, Bank Negara Indonesia Tokyo, Garuda Indonesia Tokyo, Pertamina Tokyo, APIJ (Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang), Keluarga Masyarakat Islam Indonesia (KMII), Kerukunan Masyarakat Kristen Indonesia Jepang (KMKI), Kerukunan Masyarakat Hindu, Kerukunan Masyarakat Budha, Indonesian Community in Japan (ICJ), Paguyuban Nagoya, serta Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang.
Kemudian, pada kesempatan ini ia juga menyampaikan suka cita atas kunjungan Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin ke Jepang dan menyempatkan diri bersua dengan para diaspora Indonesia.
Lebih jauh, Dubes Heri memaparkan kiprahnya dalam rangka memberikan pelayanan dan melindungi WNI yang tinggal di negara berjuluk “negeri matahari terbit” ini.
“KBRI Tokyo telah melakukan upaya maksimal untuk memfasilitasi WNI yang mengalami masalah/musibah antara lain melalui pembinaan kepada masyarakat WNI, terutama daerah-daerah dengan jumlah WNI yang besar,” tuturnya.
Selain itu, ia juga terus melakukan optimalisasi pendataan WNI di Jepang dengan melibatkan masyarakat sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) untuk membantu pencatatan WNI yang mulai menetap di Jepang.
“Selain itu, KBRI juga melaksanakan kegiatan Indonesia Friendship Day (IFD) di sejumlah kota besar di Jepang guna melaksanakan pelayanan kekonsuleran sekaligus ramah tamah Dubes RI dengan tokoh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, hingga Desember 2021, jumlah total WNI di Jepang mencapai 59.820 orang yang terdiri dari pemegang ijin tinggal permanent resident, temporary resident, pemagang, pelajar, istri/suami WN Jepang, visa untuk aktivitas tertentu dan lain-lain. Dari total jumlah WNI tersebut, pemagang merupakan jumlah terbesar yaitu sekitar 25.007 orang disusul oleh pemilik ijin tinggal permanent resident 7.077 orang, dan tenaga kerja berketerampilan khusus (Specified Skilled Worker/SSW) sebanyak 5.855 orang.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
