Wapres Ma’ruf Harapkan Peringatan Isra Mi’raj Jadi Momentum Meneladani Sikap Moderat Rasulullah
Jakarta – Isra dan Mi’raj merupakan perjalanan spiritual untuk menguatkan spirit dan mental Rasulullah Muhammad SAW dengan ditunjukkannya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Penguatan mental dan spiritual ini sangat penting bagi Rasulullah, setelah mengalami berbagai rintangan dalam berdakwah untuk melakukan perubahan dan perbaikan bagi seluruh umat manusia di segala bidang.
Oleh sebab itu, dari peristiwa Isra Mi’raj yang monumental tersebut, umat Islam diharapkan dapat mengambil pelajaran (ibrah) untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap moderat dalam keberagaman masyarakat.
“Kondisi masyarakat yang dihadapi Rasulullah SAW sangat beragam, baik dari aspek agama maupun etnis. Oleh karena itu, diperlukan sikap kepemimpinan yang penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan keadilan, namun tetap teguh dalam menyampaikan prinsip-prinsip agama dalam setiap misi dakwahnya,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kenegaraan 2023 M/1444 H di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jalan A. Yani No. 128, Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (28/02/2023).
Sehingga, sambung Wapres, misi utama dakwah Rasulullah, yaitu terciptanya masyarakat yang moderat dalam segala hal, seperti cara berpikir, bersikap, dan bertindak, serta dalam hal ibadah maupun muamalah dapat tercapai.
“Sesuai Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 143: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu,” terangnya.
Adapun sikap moderat dalam segala hal tersebut, menurut Wapres, telah dibuktikan secara langsung dalam kehidupan keseharian Rasulullah.
“Ada banyak sekali riwayat hadis yang membuktikan hal itu, antara lain sikap Rasulullah SAW saat menghadapi perlakuan penduduk Thaif yang menyakiti Beliau. Rasulullah meresponsnya bukan dengan kemarahan, tetapi dengan berdoa, semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah karena mereka tidak tahu,” ujarnya.
Dalam setiap salat, lanjut Wapres, sikap moderat juga pada dasarnya selalu dimintakan kepada Allah SWT oleh umat Islam, yaitu saat berdoa dalam surah Al-Fatihah, “ihdinas shirathal mustaqiim”, yang ditafsiri sebagian ulama sebagai permohonan jalan yang moderat, bukan jalan yang ekstrem, dan tidak juga jalan yang lalai atau abai.
“Sikap moderat itu juga diperintahkan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur’an surah Hud, yang artinya hendaknya kamu konsisten seperti engkau diperintahkan dan orang-orang yang bersama kamu dan jangan “tathghau”, yang oleh ulama, kata ini diartikan jangan berlebihan dalam beragama (ghuluw fiddiin) dan jangan melampaui batas,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tegas Wapres, dengan melihat sikap moderat yang dicontohkan Rasulullah, umat Islam haruslah menjadi pihak terdepan dalam mengamalkan sikap tersebut.
“Dalam konteks berbangsa dan bernegara, sikap moderat ini sangat relevan dan harus dijadikan pedoman, karena bangsa kita adalah bangsa yang majemuk,” tuturnya.
Lebih lanjut, pada acara yang mengusung tema “Isra Mi’raj dan Spirit Kerukunan Umat Menuju Indonesia Hebat”, Wapres menegaskan bahwa sikap moderat akan menumbuhkan kerukunan yang hakiki, baik antar sesama pemeluk agama (ukhuwah Islamiyah), antar sesama warga bangsa (ukhuwah wathaniyah), maupun antar sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah).
“Untuk itu, dengan semangat perayaan Isra Mi’raj dalam mendukung spirit kerukunan umat menuju Indonesia hebat, saya mengajak para ulama, tokoh masyarakat, para intelektual, beserta seluruh jajaran pemerintahan, beserta segenap komponen bangsa untuk ikut mendoakan keselamatan bangsa dan bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan generasi yang akan datang menuju generasi yang hebat,” pintanya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya menyebutkan bahwa Isra Mi’raj adalah peristiwa agung yang tidak hanya menjadi tonggak perintah salat, namun juga menginspirasi umat muslim dalam menumbuhkan solidaritas sosial.
“Sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan alam dan keberagaman, Indonesia patut bersyukur telah diberikan kekuatan dalam merawat anugerah tersebut dengan baik,” ujarnya.
Hingga hari ini, kata Yaqut, bangsa Indonesia terus menjaga harmoni dalam keberagaman dan merawat toleransi sebagai dasar hubungan sosial. Menurutnya, nasionalisme telah menempatkan kepentingan bangsa berada di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“Inilah salah satu nilai kebangsaan yang telah berhasil menjaga harmoni Indonesia,” tuturnya.
Lebih jauh menurut Yaqut, bagi bangsa Indonesia, tak ada keraguan dalam membangun relasi agama dan negara yang rukun dan konstruktif. Para pendahulu bangsa telah menggariskan konsep hubungan keduanya, sebagaimana tergambar dalam Pancasila, dimana agama dan negara saling mengisi, menguatkan, dan saling bahu membahu.
“Negara menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan keyakinan dan keimanannya, begitu pula agama mengajarkan cinta tanah air sebagai bentuk keimanan,” ungkapnya.
Untuk itu, Yaqut mengajak peringatan Isra Mi’raj tahun ini agar dapat menginspirasi segenap bangsa Indonesia untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan.
“Perintah salat yang diterima melalui peristiwa Isra Mi’raj, sejatinya mengajarkan kita untuk senantiasa berjamaah dalam melangkah. Kolaborasi membangun negeri menjadi sesuatu yang niscaya, karena keberagaman telah terbukti menjadikan Indonesia lebih kuat dan kokoh,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini, diantaranya Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Cendekiawan Muslim Muhammad Machasin, dan Imam Besar Masjid Sheikh Zayed, Solo K.H. Abdul Rozaq Shofawi beserta segenap pengurus Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
