Walkot Hendi: 4 Pasien Positif Corona di Kota Semarang Dinyatakan Sembuh
Jakarta – Wali kota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi mengatakan empat pasien positif wabah virus Corona atau Covid-19 dinyatakan sembuh. Sebelumnya mereka dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN).
“Meski setiap hari trennya masih terus meningkat, namun di Kota Semarang ada hal positif, di Rumah Sakit Wongsonegoro, empat pasien positif Covid-19 dinyatakan sembuh,” ujar Hendi dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).
Keempat pasien positif Covid-19 yang dirawat di RSWN ini telah menjalani tes SWAB dengan hasil negatif sehingga dalam waktu yang tidak lama akan dizinkan untuk pulang.
“Yang dinyatakan sembuh, tadi pagi masih di rumah sakit dan dalam waktu yang tidak lama diperbolehkan pulang karena pemeriksaan SWAB-nya sudah negatif,” terangnya.
Menurutnya, model dan formulasi penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah khususnya rumah sakit yang ada di Kota Semarang diharapkan dapat menjadi penyemangat agar semakin hari semakin banyak pasien yang bisa disembuhkan.
Diketahui per tanggal 31 Maret 2020, sebanyak 25 pasien dinyatakan positif COVID-19 yang terdiri dari 14 warga Kota Semarang dan 11 warga berasal dari luar Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, 4 orang dinyatakan sembuh, 7 orang meninggal dan 14 orang lainnya masih dalam perawatan.
Disinggung terkait Alat Pelindung Diri (APD), Hendi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi untuk mempercepat pengadaan APD bagi para tenaga medis di rumah sakit Kota Semarang. Tidak hanya swadaya dengan menggerakkan Balai Latihan Kerja (BLK), tapi bantuan produksi dari Unika sambil menunggu hasil pemesanan dari pusat.
Di sisi lain, Hendi bersyukur upaya pembatasan penutupan 5 ruas jalan protokol Kota Semarang sangat berhasil mengurangi frekuensi kendaraan serta mobilitas warga.
Dirinya bahkan telah berkoordinasi dengan Polrestabes dan Dirlantas Polda Jateng untuk melakukan penutupan total 24 jam pada hari Sabtu dan Minggu di kelima ruas jalan protokol yakni Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, Jalan Gajahmada, Jalan Pahlawan, dan Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya, pada hari Senin-Jumat akan dibuka khusus pada pukul 06.00 hingga 18.00 WIB.
Sementara itu, Direktur RSUD K.RM.T Wongsonegoro, Susi Herawati mengatakan keempat pasien positif Covid-19 telah menjalani perawatan intensif di ruang isolasi selama 14 hari dinyatakan sembuh. Kesembuhan pasien ini adalah berkat kerja sama antara tim dokter, perawat, tenaga medis RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dengan para pasien.
“Kondisi pasien setelah sembuh tetap kami pantau dengan menghubungi melalui telepon, apakah masih panas, dan sesak lagi. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat setelah bertemu keluarga,” ungkapnya.
Pasien yang telah dinyatakan sembuh, lanjut Susi, dipastikan tidak akan menulari keluarga di rumahnya karena sudah tidak membawa Virus Corona lagi.
Mengenai kemungkinan terkena Covid-19 lagi, peluangnya sangat kecil karena tubuh sudah mengkopi antibodi untuk menolak virus.
“Jadi silahkan para pasien yang sudah lama berpisah berkumpul lagi dengan suami dan anaknya. Tidak perlu takut menulari,” jelas Susi.
Susi menuturkan sampai sekarang pihaknya masih menangani 40 orang dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) dan satu orang positif Covid-19.
“Mudah-mudahan pasien positif Covid-19 dalam beberapa hari mendatang sudah sembuh,” harapnya.
(adn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
