Connect with us
Daerah

Walikota Solo Pertahankan UPT Layanan Autis Meski Dibubarkan Mendagri

Solo – Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyatakan akan terus mempertahankan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Autis yang dibubarkan pemerintah pusat terkait aturan baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2017.

“Saya siap menanggung berbagai resiko, termasuk sanksi berat yang mungkin dijatuhkan, dalam kaitan penggunaan anggaran yang harus memiliki landasan hukum jelas” kata FX Hadi Rudyatmo jugadi Balaikota, Kamis (25/1).

Walikota FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan, sikap mempertahankan UPT Layanan Autis lebih berpertimbangan pada pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini anak-anak penderita autis yang memang memerlukan penanganan secara khusus. Dia juga mempertanyakan, kalau saja UPT Layanan Autis dibubarkan, siapa yang menangani anak-anak autis, terutama dari kalangan keluarga tidak mampu.

Satu hal yang sulit dipahami, tambah pria bersapaan akrab Rudy ini, dengan membandingkan UPT Layanan Autis di Kota Padang yang tidak terkena Permendagri Nomor 12 tahun 2017. Padahal, Kota Padang membangun unit layanan sejenis berdasar hasil studi banding ke Solo beberapa tahun lalu. Artinya ada persoalan di sini, ujarnya, sehingga perlu diperjelas, sehingga UPT Layanan Autis di bawah naungan Dinas Pendidikan, dapat tetap dipertahankan tanpa harus menyimpang dari aturan yang berlaku.

FX Hadi Rudyatmo menilai masyarakat di satu sisi masih membutuhkan layanan penanganan anak-anak autis, dan pemerintah di sisi lain wajib memfasilitasi sebagai wujud negara hadir di tengah rakyat.

Hingga saat ini, UPT Layanan Autis melayani sekitar 70 anak, pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu yang secara riil memerlukan uluran tangan pemerintah.

J.Jams

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rekapitulasi PPLN Disahkan, Jokowi Ungguli Prabowo di Kuala Lumpur

Oleh

Fakta News
(ilustrasi)

Jakarta – Pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin unggul atas rivalnya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. Hal tersebut berdasarkan rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pilpres 2019 untuk PPLN Kuala Lumpur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Alhamdulillah, rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur sah,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari memutuskan hasil penghitungan suara dalam pleno di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Keputusan ini disaksikan para saksi dari tiap pasangan capres-cawapres dan partai peserta pemilu. Selain itu, hadir Ketua Bawaslu, Abhan, ditemani anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, Jokowi-Ma’ruf mendapat sekitar 50 ribu suara. Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan sekitar 20 ribu suara.

Seperti diketahui, rekapitulasi nasional untuk Kuala Lumpur sempat alot akibat adanya 62 ribu surat suara via pos yang diterima melebihi batas waktu akhir. Pada akhirnya, KPU dan Bawaslu sepakat untuk tidak menghitung 62 ribu surat suara itu. Perolehan suara yang disahkan ini sudah dikurangi 62 ribu surat suara yang ditolak.

Berikut ini rekapitulasi penghitungan suara pilpres di PPLN Kuala Lumpur:

Pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin: 50.049

Pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 26.630

Suara sah: 76.679

Suara tidak sah: 49.070

Total suara tidak sah: 125.749

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Manfaatkan Aksi 22 Mei, Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk Sniper

Oleh

Fakta News
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ist)

Jakarta – Pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei nanti disinyalir akan dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab untuk berbuat ricuh. Bahkan upaya penyelundupan senjata telah diidentifikasi untuk memanfaatkan momentum aksi 22 Mei tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait situasi terkini mengenai pengumuman hasil Pemilu 2019.

“Intelijen kita sudah menangkap adanya upaya menyelundupkan senjata dalam rangka itu. Nah, jadi bukti-bukti itu sudah nyata. Untuk itu kita harus sampaikan terbuka pada masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk berkumpul,” kata Moeldoko di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Moeldoko mengungkapkan bahwa motif penyelundupan senjata itu terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu (sniper). Dia mengatakan narasi akan adanya penembak sudah diciptakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan.

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. ujung-ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” ungkap Moeldoko.

“Berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir, sehingga itu harus menggunakan teleskop. Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik agar publik paham,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ini Tanggapan Sultan Hamengku Buwono X soal Aksi 22 Mei

Oleh

Fakta News
sultan hamengku buwono tanggapi aksi 22 mei
Presiden Jokowi dan Sri Sultan Hamengku Buwono X(Istimewa)

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan berkomentar soal rencana sekumpulan orang menggelar aksi 22 Mei saat pengumuman pemilu di Jakarta.

“Konteksnya (aksi apa) kan tidak tahu persis. Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masak sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah kan gitu. Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai,” ujarnya kala menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-111 di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Senin (20/5/19).

Menurut Sultan, perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan biasa, asal tetap menjaga batas-batas yang disepakati oleh undang-undang.

“Perbedaan pendapat itu biasa saja tidak ada masalah. Demokrasi itu seperti hanya bagaimana batas-batas itu harus dipahami semua pelaku politisi maupun para pejabat,” ujarnya.

Maka dari itu, dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Sultan meminta setiap pihak untuk tetap menjaga persatuan menjelang hasil pengumuman pemilu 2019. Ia meminta setiap warga bersatu meski berbeda pilihan politik.

“Saya kira masyarakat bisa memahami itu bahwa (pemilu) kita ini untuk menentukan legislatif, presiden, wakil presiden, bukan yang lain,” ungkapnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya