Connect with us
Parlemen

Venue Tidak Siap, Papua Hapus 10 Cabor PON

Venue Tidak Siap, Papua Hapus 10 Cabor PON
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Sepuluh cabang olahraga (cabor) bakal tidak dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Provinsi Papua sendiri beralasan, kesepuluh cabor itu tidak siap infrastruktur venue-nya, sehingga mencoret sepuluh cabor. Namun, Komisi X DPR RI masih terus berdiskusi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, agar sepuluh cabor itu tetap dipertandingkan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menjelaskan, memang ada problem infrastruktur venue yang tidak siap untuk sepuluh cabor tersebut. Namun, beberapa provinsi yang mnejadi peserta PON sangat menyayangkan bila sepuluh cabor itu tidak jadi dipertandingkan. Padahal, provinsi peserta sudah menyiapkan anggaran, pelatihan, bahkan mengikuti seleksi pra-PON.

“Ada problem venue yang belum siap, sehingga Gubernur Papua sempat minta diundur. Respon pemerintah pusat, khususnya Kementerian Olahraga, tahun 2020 dipastikan PON terselenggara. Ada pengurangan cabor dari 47 menjadi 37. Padahal, sudah ada yang persiapan bahkan mengikuti pra-PON, dan sudah ada daerah-daerah yang mengeluarkan anggaran,” ungkap Fikri sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Kesepuluh cabor yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua tidak dipertandingkan adalah balap sepeda, ski air, bridgewoodballgateball, golf, soft tenis, tenis meja, dansa, kriket, dan petanque. Alasan lain pembatalan sepuluh cabor ini adalah terlalu banyaknya volume manusia yang kelak berkunjung ke Papua. Disampaikan Fikri, ada beberapa provinsi yang siap membantu menyelenggarakan sepuluh cabor yang dicoret tersebut. Tentu ini harus merubah regulasinya.

Fikri yang juga Ketua Panja PON Komisi X DPR RI ini mengatakan, Komisi X DPR RI masih terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan Menpora untuk mencari solusi. “PON ini untuk pemerataan pembangunan. Dengan ada PON berarti ada pembangunan di situ. Hanya problematika lanjutannya adalah infrastruktur PON tidak digunakan lagi pasca-PON. Di-maintenance juga mungkin tidak,” tutup politisi PKS tersebut. (mh/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hadapi Pilkada 2020, PDIP Surabaya Perkuat Akar Rumput agar Sinergi dengan Rakyat

Oleh

Fakta News

Surabaya – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memilih bersekutu dengan rakyat dalam menghadapi Pilkada 2020 yang digelar 23 September 2020 dengan terus memperkuat akar rumput.

“Kami terus memperkuat akar di rakyat dan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, persoalan yang konkrit menghimpit rakyat,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Senin (20/1).

Adapun persoalan yang dimaksud, kata Adi, adalah perbaikan jalan, persoalan saluran air, penerangan jalan umum (PJU), pendidikan, bedah rumah yang tidak layak, pelayanan kesehatan, kemiskinan, adalah concern PDI Perjuangan.

Selain itu, lanjut dia, PDI Perjuangan Surabaya juga bergerak mengampanyekan program-program kerakyatan, yang selama hampiri 10 tahun dijalankan pemerintahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Bu Risma adalah kader PDI Perjuangan, begitu juga Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana. Surabaya dipimpin Bu Risma, terbukti banyak keberhasilan yang dirasakan langsung oleh rakyat dan membawa Surabaya di banyak forum internasional. Tentu rakyat Surabaya bangga dengan kiprah Bu Risma,” kata Adi.

PDI Perjuangan juga tengah aktif membangun struktur organisasi yang berakar kuat di masyarakat, salah satunya dengan menyusun pengurus Anak-Anak Ranting di tingkat RW, Ranting di tingkat kelurahan dan Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan.

“Struktur partai yang berakar kuat di bawah, membuat partai ini mampu bergerak secara sinergis bersama rakyat, dalam memenangkan Pilkada Surabaya 2020,” kata Adi.

Para kandidat wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang kader PDI Perjuangan seperti Whisnu Sakti Buana, Dyah Katarina dan Armuji, Anugerah Aryadi, Oni Setiawan dan Eddy Tarmidi, terus bergerak langsung ke masyarakat mengampanyekan program-program kerakyatan dan melayani rakyat.

“Kami berpendapat, Pilkada langsung sejati-jatinya merupakan upaya merebut hati dan pikiran rakyat sehingga kemenangan di pesta demokrasi itu, merupakan kemenangan rakyat,” ujarnya.

Terlebih, lanjut dia, rata-rata masyarakat Kota Surabaya adalah pemilih yang rasional dan terdidik. Masyarakat Surabaya tentu mencatat kader PDI Perjuangan dan semua kiprahnya dalam membangun Kota Pahlawan ini. Sejak era Wali Kota Surabaya Bambang D.H. dan kini dipimpin Wali Kota Bu Risma, Kota Surabaya terbukti berubah dan berkembang lebih baik.

“Karena itu, PDI Perjuangan Kota Sudabaya saat ini memilih bersekutu dengan rakyat. Sampai ada keputusan dan arahan lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan,” katanya.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Semarang Raih Penghargàn Kota Wisata Terbersih di Asia Tenggara

Oleh

Fakta News
Salah satu destinasi wisata di Kota Semarang, Lawang Sewu

Semarang – Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Ibu Kota Jawa Tengah tersebut dinobatkan sebagai Kota Wisata Terbersih di Asia Tenggara. Hal itu terjadi setelah pada Asean Tourism Forum (ATF) Kota Semarang mendapat penghargaan di kategori ASEAN Clean Tourist City Standard.

Semarang berhasil meraih predikat sebagai kota terbersih setelah mengalahkan sejumlah kota wisata lainnya di Indonesia seperti Denpasar, Yogyakarta dan Bandung. Hal ini pun bukan suatu hal yang serta merta didapatkan begitu saja, lantaran mengetahui bahwa kota Semarang sempat masuk nominasi pada tahun 2017 namun belum berkesempatan meraih juara.

Predikat Kota Wisata Terbersih di Asia Tenggara akan dipegang Kota Semarang selama dua tahun ke depan, hingga 2022.

Wali kota Semarang yang akrab disapa Hendi ini menyebut prestasi ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah. Ia menilai prestasi yang diraih juga ditunjang dukungan masyarakat. Bahkan Hendi mengatakan, masyarakat merupakan faktor utama terinisiasinya berbagai inovasi di Kota Semarang.

“Dibukanya ruang keterlibatan masyarakat yang luas dalam pembangunan memicu kepedulian warga menjadi lebih tinggi,” kata Hendi.

Selain dalam inovasi, masyarakat juga terlibat dan mendukung gerakan Semarang Wegah Nyampah (Semarang Tidak Mau Nyampah), yang diinisiasi Pemerintah Kota Semarang.

“Ini bukti sepanjang kita bersama-sama mau berubah, maka tendangan untuk mewujudkan perubahan ke arah positif semakin kuat,” kata Hendi.

Hendi mengatakan, konsep pembangunan Bergerak Bersama semakin lama semakin terlihat hasilnya.

“Contohnya di Tegalsari ini ada Kampung Tematik Bank Sampah yang mengelola barang tidak terpakai menjadi bermanfaat. Hasilnya untuk sedulur-sedulur yang ingin ikut BPJS tapi tidak mampu,” kata Hendi. Berbagai inovasi pengendalian sampah diupayakan sejalan dengan kebijakan pembangunan Semarang sebagai kota wisata.

Untuk diketahui, ATF merupakan sebuah forum tahunan yang melibatkan industri pariwisata dari 10 negara anggota termasuk Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Indonesia. Setiap tahunnya, ATF akan digelar di tempat yang berbeda secara bergantian. Kalau Brunei Darussalam menjadi tuan rumahnya pada tahun ini, Indonesia akan mendapat gilirannya pada tahun 2022.

Setiap dua tahun sekali, forum ini akan memberikan penghargaan kepada kota-kota wisata di kawasan ASEAN yang memenuhi kriteria sebagai ASEAN Clean Tourist City Standard. 

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Hindari Konflik Natuna, Pemerintah Diminta Perkuat Langkah Diplomasi

Oleh

Fakta News
Hindari Konflik Natuna, Pemerintah Diminta Perkuat Langkah Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengajak Pemerintah aktif memperkuat langkah-langkah diplomasi guna membangun upaya kolektif bersama negara-negara di Kawasan ASEAN. Selain, dapat mengurangi ketegangan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, pendekatan diplomatik tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dengan militer di antara sesama negara tetangga.

“Kita sepakat untuk menghindari segala macam bentuk konflik, khususnya konflik militer. Karenanya, yang harus diutamakan adalah diplomasi. Di sinilah tugas utama Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan-pendekatan politik,” ujar Dave usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI membahas kekuatan TNI berserta penguatan diplomasi Natuna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/01/2020).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Deputi Opslat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda T.S.N.B. Hutabarat. Kemudian KSAD Jendral TNI Andika Prakasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Panglima Kogabwilhan Laksdya Yudo Margono dan Dirjen Hukum dan Perjalanan Internasional Iur Damos Dumoli Agusman.

Pendekatan ini, menurut Dave, bisa dilakukan dengan cara merangkul negara-negara ASEAN agar satu suara dan tidak mengakui konsep garis putus-putus atau nine dash line Republik Rakyat Tiongkok. Apalagi dalam kasus perselisihan, Indonesia tidak sendirian, sebab hampir semua negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina dan Vietnam saat ini menghadapi potensi konflik dengan Tingkok akibat klaim sepihaknya di Laut China Selatan.

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, sebelum membangun upaya kolektif bersama, pemerintah juga perlu  segera menyelesaikan tumpang tindih klaim di batas ZEE dengan negara tetangga. Hal ini diperlukan untuk mencegah konflik di kemudian hari. “Kita juga perlu selesaikan kesepakatan antara ZEE Indonesia yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga sehingga jelas kedepannya untuk pengelolaan eksploitasi sumber daya alam di Natuna itu berdasarkan satu kesepakatan dan tidak ada lagi konflik,” imbuh Dave.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf juga mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi secara integral sebagai solusi jangka panjang untuk menyelesaikan ketegangan di Natuna Utara. “Saya kira harus ada diplomasi integral dan pendekatan-pendekatan politik luar negeri dari Pemerintah terkait isu Natuna ini,” pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (ann/sf)

Baca Selengkapnya