Varian Covid Eris Menyebar di RI, Puan Imbau Faskes Siap dengan Segala Skenario
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat untuk mewaspadai virus Covid-19 varian baru bernama EG. 5.1 yang diketahui sudah menyebar di 6 provinsi di Indonesia. Pemerintah pun diminta untuk melakukan langkah antisipasi agar varian yang juga disebut Eris itu tidak menyebabkan ledakan kasus baru.
“Meskipun kita sudah memasuki fase endemi, saya mengimbau agar masyarakat mewaspadai adanya virus baru Covid-19. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah segala kemungkinan yang akan merugikan masyarakat akibat varian ini,” ucap Puan, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (22/8/2023).
Menurut data Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, varian Eris ternyata sudah mendominasi Tanah Air sejak Juli hingga Agustus 2023, dengan persentase kasus positif sekitar lebih dari 20 persen.
Varian virus tersebut juga sudah menyebar di 6 provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan DKI Jakarta. Eris diketahui memicu peningkatan kasus di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Karena sudah ditemukan di 36 negara, Eris kini dalam pemantauan WHO. Puan menilai sistem deteksi di Indonesia sudah cukup baik sehingga cepat diketahui adanya penyebaran virus ini.
Puan meminta Pemerintah kembali menggencarkan testing kepada masyarakat. Dengan pemantauan yang ketat, kata Puan, diharapkan dapat mengurangi penyebaran Eris yang lebih masif. “Dengan kembali memperbanyak testing, Pemerintah dapat mengantisipasi proses penyebaran virus tersebut. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah awal, untuk memutus mata rantai penyebaran virus,” ungkapnya.
Selain itu, Puan juga mendorong Kementerian Kesehatan agar melakukan surveilance dan monitoring penuh terhadap pasien-pasien yang terdeteksi terpapar virus varian Eris. “Harapannya penyebaran virus tersebut bisa ditekan sehingga kita tidak lagi masuk kedalam fase pandemi akibat virus Covid-19,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memberi penjelasan lebih lanjut mengenai informasi soal virus Eris. Tak hanya soal tingkat penyebarannya, tapi juga seberapa bahaya ancaman dari varian ini. “Penjelasan dan edukasi terkait varian baru Covid-19 akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mengurangi kekhawatiran warga. Masyarakat juga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang tepat bagi keluarga mereka masing-masing,” katanya.
Berdasarkan catatan Kemenkes, rata-rata tes harian Covid-19 hanya berada di kisaran 2 sampai 4 ribu tes sepanjang Agustus 2023. Angka tersebut jauh lebih rendah dari catatan Juli 2023 yakni di angka 5 hingga 6 ribu testing per hari. Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat tengah menyiapkan vaksin dosis terbaru untuk mengantisipasi penyebaran virus Eris. Pemerintah diimbau meniru langkah tanggap yang dilakukan AS terhadap penyebaran virus tersebut.
“Jangan sampai kita lengah. Kita sudah punya pengalaman saat Pandemi Covid-19, serta kita juga sudah berhasil menciptakan vaksin dari dalam negeri. Jadi saya mendorong perlunya dilakukan penambahan vaksin Eris untuk masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi,” tutur Puan.
Upaya antisipasi yang lebih pun diperlukan mengingat saat ini Indonesia tengah mengalami musim kemarau ekstrem yang memicu berbagai dampak buruk, termasuk memburuknya kualitas udara. Bahkan peningkatan polusi udara di Jabodetabek menyebabkan banyak masyarakat terserang penyakit.
Oleh karenanya, Puan mendorong fasilitas kesehatan harus bersiap untuk segala skenario yang terjadi akibat polusi udara dan penyebaran varian Eris. “Kondisi udara yang memburuk di Jabodetabek masih menjadi PR kita bersama dan membuat masyarakat rentan terkena penyakit khususnya di saluran pernapasan. Virus Eris pun menyerang di bagian tersebut, jadi harus ada langkah antisipatif,” terangnya.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN. Menurutnya, hal tersebut juga bisa menjadi langkah antisipasi penyebaran virus Eris. “Kebijakan WFH bagi ASN saya rasa baik, selain untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki udara WFH juga berperan dalam mengantisipasi penyebaran virus Eris,” papar Puan.
Kepada masyarakat, Puan turut mengimbau untuk mengenakan masker saat menjalankan aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Secara khusus, kata Puan, bagi warga Jabodetabek dan sekitarnya. “Sebisa mungkin gunakan masker ketika berada di luar ruangan. Selain untuk meminimalisir terpapar virus Eris, juga sebagai pelindung di saat kualitas udara yang masih memburuk,” imbaunya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
