UU Penerbangan, Pelayaran, dan Perkeretaapian Dinilai Layak Segera Direvisi
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menyatakan ketiga Undang-Undang (UU) Penerbangan, Pelayaran dan Perkeretaapian sangat layak untuk dilakukan perubahan atau revisi. Mengingat, tutur Legislator Fraksi PPP ini, UU yang akan mengatur dari seluruh kegiatan maupun operasional lainnya harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.
Hal itu disampaikan Muhammad Aras saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dengan agenda mendengar penjelasan Badan Keahlian tentang kajian atas UU bidang transportasi yang perlu dilakukan revisi untuk diajukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
“Tentu apa yang dipaparkan dari Badan Keahlian DPR RI tadi tentu memberikan gambaran kepada kita bahwa ketiga UU yang dipaparkan tadi memang sangat layak untuk dilakukan perubahan dalam hal ini UU tentang penerbangan, pelayaran dan perkeretaapian dimana tentu perkembangan teknologi dan perkembangan informasi tentu harus kita sesuaikan juga dengan UU yang akan mengatur dari seluruh kegiatan maupun operasional lainnya,” ujar Aras.
Senada, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan ketiga UU tersebut utamanya UU Penerbangan mendesak untuk dilakukan revisi. Selain itu, Legislator Fraksi Partai Golkar ini juga mengimbau Badan Keahlian DPR RI untuk mengkaji lebih dalam mengenai keterkaitan UU Cipta Kerja dengan ketiga UU yang akan direvisi UU tersebut. Sebelumnya, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dalam salah satu paparannya mengungkapkan bahwa dalam Perppu Cipta Kerja, beberapa hal terkait pengaturan penerbangan diubah sesuai dengan rezim perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
Adapun beberapa hal dalam UU Penerbangan yang diubah terkait perizinan berusaha di dalam Perppu tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 17, Pasal 66 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 67 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85 ayat (2), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2), Pasal 95 ayat (1), Pasal 109, Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 205 ayat (2), Pasal 222 ayat (2), Pasal 224, Pasal 233, Pasal 247 ayat (1), Pasal 249, Pasal 250, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 275, Pasal 292, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 389 dan Pasal 428.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
