Connect with us

UU Pemilu: Kemenangan Presidential Threshold 20 Persen

Sidang Paripurna DPR soal RUU Pemilu(tribunnews.com)

Jakarta – Akhirnya RUU Pemilu disahkan menjadi UU Pemilu, dengan memuat ketentuan presidential threshold 20 persen. RUU Pemilu itu disahkan sidang paripurna, sekitar Pukul 00.01 Jumat (21/07/2017), setelah perdebatan alot soal presidential threshold (PT) yang diputuskan secara voting dengan kemenangan di kubu PDIP.

Keputusan politik itu, disahkan oleh pimpinan sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto, setelah tiga pimpinan DPR walk out. Awalnya Fadli Zon menyerahkan palu sidang kepada Novanto. Fadli serta dua pimpinan DPR lainnya, yaitu Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto, meninggalkan mimbar paripurna.

Seperti diketahui, setelah pembahasan soal PT mengerucut menjadi dua paket; Paket A dengan PT 20 persen, dan Paket B dengan PT 0 persen, persoalan kemudian muncul terkait paket mana yang dipilih. Interupsi untuk memutuskan masalah PT mana yang akan disepakati itu kembali berseliweran, sampai akhirnya Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS walk out, karena tak setuju keputusannya diambil dengan cara voting.

Maklum saja, jika putusan diambil secara voting maka keempat fraksi partai yang dikomandani Gerindra itu pasti kalah oleh gabungan fraksi di bawah PDIP. Karena tidak setuju dengan voting, maka kubu Gerindra pun walk out. Termasuk Fadlizon da dua pimpinan sidang lainnya.

Karena itu di meja pimpinan sidang tersisa Novanto dan Fahri Hamzah. Novanto sudah mau langsung mengetok pengesahan RUU Pemilu, tapi kemudian disela oleh Fahri yang menjelaskan alasan dia tidak walk out.

Walk Out

Tanpa Fraksi Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS walk out, berarti tersisa partai pendukung pemerintah plus Fahri Hamzah di ruang paripurna. Partai pendukung pemerintah mendukung opsi A, yang salah satunya berisi presidential threshold 20 persen. Novanto kemudian menyatakan, secara aklamasi, opsi A disahkan.

“Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A minus 1(Fahri Hamzah). Apakah dapat disetujui?” tanya Novanto dari mimbar paripurna. “Setuju….” jawab anggota serempak di sidang paripurna.

Paket A yang disetujui, isinya :

  1. Presidential threshold: 20-25 persen
  2. Parliamentary threshold: 4 persen
  3. Sistem Pemilu: terbuka
  4. Dapil magnitude DPR: 3-10
  5. Metode konversi suara: sainte lague murni.

Dengan disepakainya PT 20 persen, maka pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu pun tak mengalami hambatan lagi.”Apakah RUU Pemilu dapat disahkan jadi UU?” tanya Novanto. Anggota sidang paripurna pun sepakat meneriakan, “Setuju!”

Artinya, UU Pemilu yang baru disahkan itu masih mengusung prinsip bahwa partai yang akan memajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus memenuhi syarat memiliki dukungan 25 persen kursi di DPR.

Berdasarkan data Pileg 2014, tidak ada partai yang bisa memajukan Capres Cawapresnya sendiri. Karena yang tertinggi PDIP (19%), Golkar (14.7%) Gerindra (11.8%) dan Demokrat (10.1%). Sementara sisanya di bawah 10%.

Karena itulah partai-partai akan berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapresnya. Bila melihat angka capaian pemilu lalu, sangat riskan bagi Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS bisa mengusung capres dan cawapres.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy Cabut Izin ACT Kumpulkan Dana

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi Menteri Sosial Ad Interim karena Tri Rismaharini atau Risma sedang melaksanakan ibadah haji.

Baru menjabat Mensos Ad Interim, Muhadjir langsung mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan izin itu diteken Muhadjir pada Selasa (5/7).

Muhadjir mengatakan salah satu alasan pencabutan izin PUB itu lantaran adanya indikasi pelanggaran pemotongan dana sumbangan. Pencabutan izin itu juga termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Effendi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022.

Aturan soal pengumpulan sumbangan juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi. Dalam pasal itu disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan, Presiden ACT Ibnu Khajar dalam pengakuannya menerangkan mengambil donasi rata-rata 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat. Kemensos menilai angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%.

Kemensos juga menyebut PUB Bencana seluruhnya disalurkan ke masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana terkumpul. Pemerintah, lanjut Muhadjir, akan menyisir perizinan lembaga pengumpul donasi lain buntuk indikasi penyimpangan dana ACT.

“Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali,” kata Muhadjir. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MARS. Tutup Usia, Ex Relawan RS Lapangan Indrapura Berduka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia berduka, Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MSRS., Staf Khusus KASAL, tutup usia pada hari Selasa, 5 Juli 2022, pukul. 18.15 WIB. Penanggung Jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) 2021-2022 ini meninggal di RSAL Dr Mintohardjo Jakarta setelah beberapa waktu dirawat karena sakit.

Jenazah mantan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) dan Pati Sahli Kasal Bid Iptek tersebut rencana akan dimakamkan Rabu, 6 Juli 2022 di Jombokan RT 38 RW 19, timur masjid Al Istiqomah, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kab. Kulon Progo, DIY.

Semua mantan personil RSLI yang masih terus berkomunikasi dan tergabung dalam grup WhatsApp sangat terkejut atas kabar kepergian beliau. Radian Jadid, ex-Relawan Pendamping PPKPC-RSLI merasa sangat kehilangan dan menyatakan duka yang mendalam atas kepergian dr. Samsulhadi. Ia memberikan testimoni atas kebaikan dan kebersahajaannya.

“Beliau adalah jenderal yang sangat mengayomi anak buahnya. Hampir tiap hari menyempatkan diri hadir di RS Lapangan untuk memberikan dukungan dan support bagi seluruh awak RSLI agar tetap siap siaga mengabdi. Hampir tidak ada sekat bagi seluruh personil RSLI untuk bergaul dan berinteraksi dengan beliau,” ucap Jadid.

Menurut Jadid, waktu senggang di masa rehat operasional RSLI, beliau menyempatkan cangkuk dengan dokter, perawat, relawan pendamping, cs dan security tanpa canggung. Saat dzuhur, ia pun selalu tertib dan menjaga sholat serta menjadi imam di musholla RSLI.

“Mohon keikhlasan para sedulur semua untuk memberi maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan Almarhumselama berinteraksi. Saya bersaksi, beliau orang yang sangat baik. Semoga diampuni segala kesalahan, dosa dan kekhilafannya oleh Alloh SWT. Semoga husnul khotimah,” pungkas Jadid.

Laksma dr. Ahmad Samsulhadi MARS, punya sisilain seniman budayawan – yang ternyata juga seniman dan pelestari campursari, punya channel Youtube: Pak Didik, dan menggunakan nama samaran Didik Ashadi. Beliau tidak mau menyematkan identitas TNI dengan pangkat Jenderal nya (Laksamana Pertama).

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungi Ponpes Buntet Cirebon, Puan Maharani Komitmen Akan Kawal Kebijakan Maslahat bagi Para Santri

Oleh

Fakta News
Kunjungi Ponpes Buntet Cirebon, Puan Maharani Komitmen Akan Kawal Kebijakan Maslahat bagi Para Santri
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pasca menyambangi Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/6/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berkomitmen pihaknya akan terus mengawal kebijakan yang memiliki maslahat bagi para santri. Hal itu tentunya yang sesuai dengan fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Puan menyinggung komitmen Pemerintah terhadap kesejahteraan kelompok religius melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penetapan Hari Santri menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan perjuangan kelompok religius untuk bangsa.

“Pengakuan negara terhadap peran santri itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja nyata kaum santri utamanya dalam menjaga Negara Pancasila dari berbagai rongrongan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sebagai Presiden dari PDI-Perjuangan telah membuktikan pengakuannya terhadap peran santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,” jelas Puan pasca menyambangi Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/6/2022).

Di sisi lain, cucu Proklamator RI ini menegaskan pentingnya untuk terus merajut ikatan silaturahmi antara kelompok nasionalis dan religius. Seperti yang selalu dilakukan sang kakek, Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Sukarno. “Ada tradisi berjuang bersama antara Bung Karno dengan para kiai di masa lalu dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini.

Mantan Menko PMK itu menyebut, silaturahmi antara kelompok religius dan nasionalis penting dilakukan untuk bekerja sama dalam memperjuangkan pembangunan bangsa. Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan berkeliling ke daerah-daerah, ia sering bertemu dengan para ulama dan mengunjungi ponpes-ponpes di seluruh penjuru negeri. “Perjuangan itu yang perlu dilanjutkan di masa sekarang dalam rangka menjaga dan mengawal Negara Pancasila dan mengisi alam pembangunan bangsa Indonesia,” sebut Puan.

Kehadiran Puan diterima oleh Pengasuh Ponpes Buntet, KH Adib Rofiuddin. Puan lalu berbincang di ruang tamu pribadi KH Adib. Setelahnya, Puan diajak menyapa kiai-kiai senior setempat. Oleh para kiai, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu didoakan agar diberi kesejahteraan dan sukses dalam menjalankan amanah tugasnya.  “Pondok Pesantren Buntet sejak dulu memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara,” kata Puan.

Baca Selengkapnya