Undang ke Wamena, Ikatan Pelajar Mahasiswa Sebut Ganjar Tokoh Pemersatu Perbedaan
Semarang – Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya Wamena menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai salah satu tokoh pemersatu perbedaan suku, agama, dan ras. Itu disampaikan perwakilan ikatan pelajar dan mahasiswa Wamena yang datang bertamu ke rumah dinas Puri Gedeh, Rabu (8/12/2021).
“Pak Ganjar itu salah satu tokoh yang berjiwa milenial, salah satu tokoh juga yang bisa menyatukan kami dari sisi perbedaan suku, agama, dan lainnya,” kata Yanuar Mabel, perwakilan Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya Wamena se-Jawa-Bali, saat ditemui di Puri Gedeh.
Hal itu juga yang kemudian mendasari para pelajar dan mahasiswa Wamena untuk mengundang Ganjar Pranowo, hadir pada acara musyawarah besar Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya, Wamena, yang rencananya digelar akhir tahun ini. Tidak hanya itu, mereka juga mengundang Ganjar untuk berkunjung ke Wamena yang ada di sekitar Lembah Baliem, Papua.
“Kami bermaksud mengundang Pak Ganjar hadir di kegiatan kami. Kemarin beliau sempat datang di PON Papua tetapi tidak sampai ke Wamena, sehingga kami tadi sempat cerita agar berkenan datang ke kampung kami di Wamena. Kalau Bapak belum datang ke Wamena, berarti belum datang ke Papua. Beliau siap, ketika ada libur akan datang ke sana,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ia diminta datang ke acara Mubes Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya Wamena. Mereka mengundang karena sebelumnya melihat video-video saat ia berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu.
“Mereka mau mengundang saya. Tadi sempat ngobrol dan bercanda. Ternyata mereka melihat video-video saya waktu datang ke PON Papua,” katanya.
Terkait acara yang rencananya di gelar akhir tahun ini, Ganjar mengusulkan agar waktunya digeser. Sebab waktu itu berbarengan dengan kebijakan dari pemerintah terkait pencegahan Covid-19 selama Natal dan Tahun Baru. Menurut Ganjar acara itu bagus sehingga sangat disayangkan apabila nanti terbentur dengan kebijakan Nataru. Termasuk, saran agar acara juga digelar secara hybrid untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hadir.
“Mereka ingin saya hadir di acara itu tapi waktunya saja waktunya saja. Mereka ingin buat acara di tengah kondisi menjaga pandemi, maka saya sarankan agar maju atau diundur setelah Januari,” ungkapnya.
Ganjar juga mengapresiasi semangat luar biasa yang dimiliki oleh pelajar dan mahasiswa Wamena. Ia berharap ke depan para pelajar dan mahasiswa itu kembali ke Wamena untuk membangun daerahnya.
“Spiritnya menurut saya luar biasa karena mereka itu datang dari Jakarta dan Bandung, kemudian ada yang di Semarang, dan hari ini bisa bertemu. Kita kasih semangat mereka karena sedang belajar di seluruh Jawa-Bali, untuk kemudian kita harapkan mereka pulang untuk membangun daerahnya,” tutur Ganjar.
Sementara itu, terkait undangan agar berkunjung langsung ke Wamena, Ganjar mengatakan hal tersebut sudah menjadi impiannya sejak lama. Wamena menjadi salah satu daftar daerah yang ingin sekali dikunjungi Ganjar. Apalagi selama kunjungan di Papua beberapa waktu lalu kesempatan untuk datang ke Wamena belum tercapai.
Menurut Ganjar, Wamena yang berada di Lembah Balkem selalu menawarkan cerita indah dan menarik, baik dari sisi budaya, sejarah, maupun pariwisatanya. Ditambah banyak orang-orang Eropa yang datang ke sana untuk berlibur.
“Saya waktu ke Papua saya ingin datang ke Wamena, tempatnya indah dan cantik. Jadi kalau ada waktu memang ingin sekali ke Wamena,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
