Connect with us

Uji Coba Perdana B100, Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Uji Coba Perdana B100

Jakarta – Uji coba perdana B100 bahan bakar dari bahan pertanian yang ramah lingkungan, Senin (15/4), digelar Kementerian Pertanian (Kementan) di kantor Kementan, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan. Uji coba ini digelar untuk menjawab tantangan global terhadap energi terbarukan melalui penggunaan bahan pertanian.

“Inilah energi masa depan kita dan dunia dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mendatang,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Amran menjelaskan, pengembangan energi terbarukan menjadi keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan internasional. Karena itu, perlu adanya sumber energi pengganti bahan bakar fosil seperti biodiesel yang harus dikembangkan.

Produksi biodiesel B20 pada tahun 2018 mencapai kurang lebih 6,01 juta kiloliter. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya 3,30 kilometer.

Tapi, kata Amran, perkembangan biodiesel ini masuk pada pembahasan isu strategis di belahan dunia manapun. Dalam hal ini, posisi Indonesia sukses mengembangkan B20 yang disusul dengan B30. Selanjutnya Indonesia berhasil meracik bahan bakar tadi menjadi B100.

“Sementara Malaysia saja baru bisa meracik sampai titik B7 menuju B10. Tentu ini prestasi yang luar biasa bagi bangsa kita. Apalagi, penggunaan biodiesel B100 ini juga mampu menghemat devisa dan efisiensi solar,” katanya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya

BERITA

Anies Dianggap Tak Serius Alihkan Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Publik

Oleh

Fakta News
Anies Baswedan, Pulau Reklamasi,
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau reklamasi di Pulau D.(Istimewa)

Jakarta – Keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengalihfungsikan pulau reklamasi untuk kepentingan publik dipertanyakan. Pasalnya, Anies telah menerbitkan IMB untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D yang sekarang bernama Pulau Kita dan Maju.

Elisa Satunudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, menilai, pulau reklamasi seharusnya tidak dikuasai swasta seperti saat ini. Langkah Anies menerbitkan IMB di dua pulau yang sudah disegel justru kontraproduktif dengan janji kampanyenya.

Apalagi, Anies menggunakan dalih Pergub yang dibikin oleh Gubernur sebelumnya dalam meloloskan IMB di Pulau C dan D. “Kalau dia bilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya,” kata Elisa, seperti diberitakan Tirto.id, Jumat (14/6). Elisa menilai, seharusnya bila Anies serius, ia bisa saja mengajukan pembatalan Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Hal senada juga diungkapkan Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik. Agus menilai untuk memperbaiki masalah reklamasi, Pemprov DKI yang dipimpin Anies harus berani mengambil langkah berani. Salah satunya membatalkan atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada.

“Aturannya itu sudah enggak benar,” kata Agus seperti dikutip dari Tirto.id. Agus mengatakan aturan yang belum diubah menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya penerbitan IMB.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya