Connect with us
DPR RI

Tujuh RUU yang Akan Dibahas di Masa Sidang I 2021-2022 Pilihan Realistis

Tujuh RUU yang Akan Dibahas di Masa Sidang I 2021-2022 Pilihan Realistis
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya. Foto: Jaka/Man

Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menjelaskan tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan diselesaikan pada tingkat I antara DPR RI bersama pemerintah, adalah pilihan realistis. Menurut Willy, ada satu RUU yang cukup menjadi polemik sehingga membutuhkan pembahasan yang berlarut-larut, yaitu RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Karena (RUU) PDP itu perdebatannya di level pengelola datanya, lembaga pengelola datanya siapa di bawah apa. Kalau di beberapa negara itu kan lembaga independen, sedangkan pemerintah inginnya itu di bawah Kementerian Kominfo, (itu) gak cocok. Itu perdebatannya di sana. Jadi siapa lembaga yang akan menjadi pengelola data,” jelas Willy kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Menurut Willy, negara harus bertindak sebagai wasit dalam hal tersebut. Sebab, penyalahgunaan wewenang (abuse of power) terjadi karena keterlibatan negara dan/oleh korporasi. “Maka, di sanalah dibutuhkan sebuah lembaga yang independen. Terserah, apakah itu di bawah komisi yudisial, di bawah siapa gitu ya, atau buat lembaga baru itu juga bisa. Perdebatan yang lebih substansial di level itu,” ujar Willy.

Meskipun memfokuskan pembahasan pada tujuh RUU tersebut, Willy menegaskan DPR RI memiliki beban yang sangat kuat untuk menyelesaikan RUU lain ditinjau dari aspek politik (aspiratif). Salah satunya, RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Diketahui, posisi RUU MHA sejauh ini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 dan menunggu untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

“Khusus terkait RUU Masyarakat Hukum Adat, tadi kan Pak Jokowi (dalam Sidang Tahunan MPR) sudah berikan kode keras. Karena dari istana sudah komunikasi dengan saya selaku ketua panja penyusunan (RUU MHA). Tentu kita berharap kode itu ditangkap Pimpinan DPR. Jadi kita punya UU yang sifatnya populis, UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, nah itu perlu direspon. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah keteledoran,” paparnya.

Politisi Partai NasDem ini berharap, DPR yang memiliki fungsi dan aturan mengenai legislasi dapat menjalani secara penuh hal tersebut. “Ketika kita tidak menjalankan mekanisme itu dengan benar maka runtuhlah kekuatan DPR. Kan DPR itu kepentingan politiknya beda-beda satu sama lain, nah yang bridging utamanya itu ya aturan,” tegas Willy

Diketahui, dalam pidato yang disampaikan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyebut terdapat tujuh RUU yang akan difokuskan untuk diselesaikan pada tingkat I. Yaitu, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU tentang Penanggulangan Bencana, RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU tentang Jalan, RUU tentang Badan Usaha Milik Desa; dan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi: Omicron akan Terus Meningkat Beberapa Pekan ke Depan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Omicron Melonjak, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Jangan Panik

Oleh

Fakta News

Jakarta –  Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung. Jokowi memaparkan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi.

Berikut isi pernyataan lengkap Jokowi:

Assallamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati,

Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan.

Belajar dari lonjakan kasus Omicron yang sudah terjadi terlebih dahulu terjadi di beberapa negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya.

Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus Covid Omicron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak, ini akan mencegah penularan yang lebih luas.

Ketika hasil tes PCR Saudara positif, tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat.

Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan pelayanan intensif.

Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Saya mengajak Saudara-saudara sekalian menjaga kesehatan diri masing-masing sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin yarabbal alamin.

Wassalammualaikum Warohamatullahi Wabarakatuh

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tetapkan HET Minyak Goreng Rp 14.000

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan akan memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah Rp 11.500 per lt, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per lt, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per lt, dengan seluruh HET tersebut sudah termasuk PPN.

“Selama masa transisi, yakni sejak hari ini sampai 1 Februari 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga yakni Rp 14.000 per lt tetap berlaku. Dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang untuk melakukan penyesuaian,” kata Lutfi saat menggelar konferensi pers seperti mengutip dari Antara, Kamis (27/1/2022).

Lutfi menambahkan Kemendag akan menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk produk minyak goreng kepada seluruh produsen minyak goreng dalam negeri yang melakukan ekspor untuk menjamin ketersediaan stok dan harga terjangkau produk tersebut.

“Mempertimbangkan hasil evaluasi atas kebijakan minyak goreng satu harga yang telah kami jalankan, maka per hari ini kami akan menerapkan DMO dan DPO,” kata Lutfi.

Ia menjelaskan mekanisme DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor.

Nantinya, seluruh eksportir minyak goreng wajib memasok produknya ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing pada 2022. Menurut dia, kebutuhan minyak goreng tahun ini adalah 5,7 juta kiloliter (kl) yang terdiri atas kebutuhan rumah tangga dan industri.

“Untuk kebutuhan rumah tangga tahun ini diperkirakan adalah sebesar 3,9 juta kl yang terdiri dari 1,2 juta kl kemasan premium, 231 ribu kl kemasan sederhana, dan 2,4 juta kl curah. Sedangkan kebutuhan industri diperkirakan 1,8 juta kl,” ujar Lutfi.

Seiring dengan penerapan kebijakan DMO tersebut, Kemendag juga akan menerapkan DPO, yakni sebesar Rp 9.300 per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein. Baca juga: Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor Selain itu, per 1 Februari 2022.

Pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan kepada produsen untuk segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pedagang maupun pengecer. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar bijaksana dalam membeli produk minyak goreng, karena pemerintah menjamin ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjangkau.

“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha yang tidak patuh atau melanggar ketentuan ini. Kami berharap harga minyak goreng dapat stabil dan terjangkau bagi masyarakat serta tetap menguntungkan produsen,” kata Lutfi. []

Baca Selengkapnya