Transparansi Data Penanganan COVID-19, Pakar IT: Disembunyikan Sedikit Itu Bahaya
Jakarta – Peningkatan angka kasus COVID-19 semakin terlihat. Hal ini membuat data dan angka kasus berubah tiap harinya. Untuk itu, penguatan maupun perbaikan sistem data pun terus diperhatikan agar mampu memberikan transparansi informasi mengenai angka kasus COVID-19 kepada masyarakat.
Ahmad Al Ghozi salah satu pakar teknologi informasi (IT) muda membagikan pengalamannya dalam membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Salah satu bentuk kontribusi Ghozi adalah memperkuat aplikasi PeduliLindungi, sebuah aplikasi untuk melakukan tracing COVID-19, yang saat ini sudah siap dan akan dimatangkan sebelum disebarkan ke 34 Provinsi di Indonesia.
“Kita memperkuat satu aplikasi untuk Indonesia untuk perjalanan tracing, pelaku perjalanan, terus kemudian memperbaiki sistem yang sudah ada atau meningkatkan lah,” ujar Ghozi saat berdialog di Media Center Satgas Nasional, Jakarta, Rabu (12/8).
Ghozi turut membantu Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di beberapa bagian di Indonesia dengan memperkuat sistem IT yang dimiliki oleh masing-masing daerah, seperti Bangka-Belitung, Surabaya, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan.
“Kalau sistem itu atau IT itu yang paling penting itu adalah menggunakannya dengan baik, jangan sampai kita buat sistem yang susah dimengerti kemudian tidak digunakan,” tuturnya.
Ghozi turut mengatakan pentingnya transparansi dalam penanganan COVID-19.
“Transparansi itu penting terus kemudian data yang ril itu penting, ada yang disembunyikan sedikit itu bahaya,” imbuhnya.
Dalam melakukan penanganan penyebaran COVID-19, ia mengatakan bahwa kolaborasi antara satu pihak dengan yang lainnya di Satgas sudah sangat baik sehingga terjalin sinergi yang kuat.
“Testing kan Pak Andani urusannya, Ghozi tracing nya di bagian IT, kita dikolaborasikan sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat, treatment nya bakal sedikit,” jelasnya.
Ghozi mengajak masyarakat untuk tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan dan tetap produktif meskipun harus berada di rumah.
“Kalau menurut Ghozi, kalian di rumah pun bisa produktif, Ghozi juga di sini itukan tidak kemana-mana juga, kemana-mana tuh paling ketika misalnya ada urgensi tugas berangkat, tapi kalau tidak ada, ya di sini terus apa yang perlu di improve saya bisa aja,” tambahnya.
Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya pemuda, untuk berkontribusi dalam mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya dengan memberikan edukasi tentang COVID-19.
“Jadi kalau misalnya kita pemuda, kemudian misalnya lihat orang lewat di depan rumah dia tidak pakai masker bilang pakai masker, itu sudah jadi pahlawan, udah berkontribusi bangetlah,” ucapnya.
Menutup dialog siang, Ghozi mengimbau masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan demi menjaga keluarga dan diri sendiri dari COVID-19.
“Kalau misalnya, sekarang ya tadi di rumah saja, terus kalau misalnya dari luar tuh langsung bersih-bersih, jangan ngobrol dulu sama keluarga di rumah, cuci tangan setiap pegang apapun, terus jaga jarak juga, itu sudah melengkapi lah dan kita bisa bebas,” tutup Ghozi.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
