Trafik Penumpang di Bandara Angkasa Pura 1 Tumbuh 10 Persen, Tembus 1 Juta Penumpang Lebih di Agustus 2021
Jakarta – PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 1.035.527 pergerakan penumpang di 15 bandara kelolaan pada periode Agustus 2021 lalu. Angka ini tumbuh 10 persen dibanding trafik penumpang pada bulan sebelumnya, Juli 2021, yang hanya sebesar 939.620 pergerakan penumpang.
“Pertumbuhan tipis juga terjadi pada trafik pesawat pada Agustus 2021 yang sebesar 16.192 pergerakan pesawat atau tumbuh 0,1 persen dari trafik pesawat pada Juli 2021 yang sebesar 16.173 pergerakan pesawat. Begitu juga dengan trafik kargo yang tumbuh 4,4 persen pada Agustus lalu menjadi 31.943.593 kg dari 30.589.833 kg pada Juli,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.
Kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak awal hingga akhir Juli 2021, yang dilanjutkan dengan kebijakan PPKM Level IV dan III selama Agustus hingga September, membuat trafik penerbangan turun drastis.
“Kebijakan ini diputuskan Pemerintah demi untuk menurunkan lonjakan kasus positif Covid-19 di tanah air sejak Juni lalu dan Angkasa Pura I mendukung kebijakan tersebut. Penurunan trafik penerbangan ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan PPKM Darurat dan Level IV dan III yang diikuti dengan penurunan jumlah kasus Covid-19,” lanjut Faik Fahmi.
Walau begitu, lanjut Faik Fahmi, Angkasa Pura I berharap kekebalan komunitas atau herd immunity lekas terwujud seiring dengan masifnya program vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dan perjalanan udara dengan rasa aman dan nyaman. Pada akhirnya trafik penerbangan akan mulai bangkit kembali dan berdampak positif terhadap kinerja bisnis pelaku usaha di sektor aviasi dan pariwisata.
Adapun trafik penumpang tertinggi pada Agustus lalu terdapat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang sebesar 273.722 pergerakan penumpang, sedangkan trafik penumpang tertinggi kedua terdapat di Bandara Juanda Surabaya yang sebesar 206.833 pergerakan penumpang, dan trafik penumpang tertinggi ketiga terdapat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan yang sebesar 114.306 pergerakan penumpang.
Sementara itu, total trafik penerbangan di 15 bandara Angkasa Pura I sejak Januari hingga Agustus 2021 yaitu 16.450.928 pergerakan penumpang, 204.589 pergerakan pesawat, dan 266.363.122 kg kargo.
Penurunan level PPKM dari Level 4 ke Level 3 di sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa dan Bali sejak awal September masih belum dapat meningkatkan jumlah trafik secara signifikan. Berdasarkan data trafik penumpang periode 1-14 September 2021, Angkasa Pura I melayani 747.582 penumpang atau rata-rata melayani 53.398 penumpang per hari di 15 bandara yang kami kelola.
Meskipun mulai menunjukkan tren peningkatan trafik akibat penurunan level PPKM di beberapa wilayah, namun peningkatan tersebut masih belum signifikan jika dibandingkan dengan masa sebelum penerapan PPKM, di mana rata-rata trafik harian mencapai 119.845 penumpang per hari.
Sejak masa penerapan PPKM yang dimulai sejak 3 Juli – 14 September 2021 ini, Angkasa Pura I melayani hingga 2.619.270 pergerakan penumpang atau rata-rata hanya melayani sebanyak 35.395 penumpang per hari.
“Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan trafik sebelum penerapan PPKM tanggal 18 Mei – 2 Juli 2021, di mana kami melayani hingga 7.909.772 penumpang atau rata-rata 119.845 penumpang per hari di 15 bandara yang kami kelola,” tukas Faik Fahmi.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
