Connect with us

TPST 3R Seminyak, Solusi Atasi Volume Sampah di Daerah Wisata

TPST 3R Seminyak
TPST 3R di Desa Adat Seminyak, Bali

TPST 3R di Desa Adat Seminyak, Bali

TPST 3R Seminyak Dibangun Tahun 2015

Anita mengatakan, tantangan dalam pengelolaan sampah perkotaan adalah volume timbulan sampah yang besar. Sehingga tidak mungkin ditampung di Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

Sementara untuk pembangunan TPA sampah baru, kerap dihadapkan dengan masalah ketersediaan lahan yang terbatas dan tingginya harga tanah di kota.

Pembangunan TPST 3R Seminyak sendiri dilakukan pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp650 juta di lahan seluas 570 m2. Adapun fasilitas pendukung TPST 3R Seminyak, yaitu 5 unit Truk Sampah, 1 unit bak motor sampah, 2 unit mesin pencacah plastik, 1 unit mesin ayakan, 3 unit gerobak sampah, dan 1 unit gedung komposting.

Pusat pendidikan pengolahan sampah 3R juga dilengkapi oleh mesin pencacah plastik yang diserahkan dari Balitbang Kementerian PUPR. Penyerahan mesin juga dilengkapi materi ajar mengenai pemanfaatan limbah plastik sebagai campuran aspal dan campuran bahan bangunan seperti paving block.

“Upaya bersama ini akan membantu mewujudkan cita-cita Indonesia bebas sampah tahun 2025,” ucap Anita.

Sementara itu, Kepala Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan, Raden Satrio Sang Raksono menambahkan, mesin pencacah plastik ini merupakan hasil karya mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Ini merupakan sumbangan mesin pencacah plastik ketujuh di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebelum di Bali, kami telah melakukan hibah mesin di KSPN Labuan Bajo di NTT, KSPN Danau Toba, KSPN Toraja di Sulawesi Selatan, KSPN Mandalika di NTB, KSPN Bromo di Jawa Timur, dan KSPN Borobudur di Jawa Tengah,” ujar Satrio.

 

Ong

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kunjungi De Djawatan, Puan Maharani Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan Sejumlah Tempat Wisata di Banyuwangi

Oleh

Fakta News
Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melihat langsung penerapan protokol kesehatan, salah satunya Wisata De Djawatan yang ada di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring

Banyuwangi – Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melihat langsung penerapan protokol kesehatan, salah satunya Wisata De Djawatan yang ada di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring.

“Tempatnya sangat indah dan rindang. Dan yang terpenting dalam kondisi saat ini adalah tetap terapkan protokol kesehatan,” kata Puan, Selasa (2/3/2021). De Djawatan merupakan salah satu destinasi favorit di Banyuwangi, karena menyajikan latar belakang instagramable yang mirip Hutan Fangorn di film The Lord of The Rings.

Puan melihat penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di destinasi wisata dengan panorama pepohonan trembesi raksasa berusia ratusan tahun itu. Dia berkeliling melihat pohon-pohon tua tersebut.

“Jaga dan rawat terus pohon-pohon ini, agar masih bisa dinikmati anak cucu kita,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut juga menorehkan pesan tertulis pada jertas kanvas yang disediakan pengelola, “Terus Jaga dan Lestarikan Pohon Indonesia untuk Indonesia”.

Di De Djawatan terdapat sekitar 805 pohon yang telah berumur sekitar 100-150 tahun. Pohon-pohon tersebut rata-raya berukuran keliling antara 400-500 centimeter, dengan diameter mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Saat ini, hutan yang dikelola oleh Perhutani bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Banyuwangi ini menjadi salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

Sebelumnya, Puan juga mengunjungi sejumlah kantor untuk melihat proses pelayanan publik.  Ia mengunjungi kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Di kantor tersebut, Puan menyaksikan secara langsung bagaimana aparat desa melayani berbagai kebutuhan masyarakat lewat program Smart Kampung, yaitu program digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa yang digeber Pemkab Banyuwangi beberapa tahun terakhir.

Puan juga sempat ngopi di Sanggar Genjah Arum, dan mengunjungi beberapa tempat lainnya di Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Buron Satu Tahun, Polri Tegaskan Siap Bantu Cari Harun Masiku

Oleh

Fakta News
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta – Polri memastikan pihaknya akan membantu segala proses terkait penegakan hukum termasuk mencari Harun Masiku. Harus merupakan tersangka kasus suap PAW yang diburu oleh KPK.

“Pasti dibantu, semua, Polri akan membantu untuk kegiatan-kegiatan penegakan hukum di Indonesia,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (2/3/2021).

Brigjen Rusdi menuturkan pihaknya juga masih berkoordinasi dengan KPK. Koordinasi itu, menurut Rusdi, masih terus berjalan hingga saat ini.

“Pasti dibantu oleh Polri dan (koordinasi dengan KPK) terus berjalan,” tuturnya.

Seperti diketahui, Harun Masiku masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 7 Januari 2020. Hingga kini, jejak tersangka suap itu tak terlacak.

Harun Masiku merupakan tersangka dalam kasus suap PAW DPR yang hingga kini belum tertangkap. Padahal tiga tersangka lain, yakni Saeful Bahri, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina, sudah divonis bersalah.

Baca Selengkapnya

BERITA

38 Kepala Daerah Nyatakan Komitmen Bangun Mal Pelayanan Publik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (02/03/2021), di Jakarta. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lebong, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Sanggau.

Kemudian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blora, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Pariaman.

Selanjutnya Kota Jambi, Kota Pangkal Pinang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Kota Malang, Kota Yogyakarta, dan Kota Magelang.

Menteri PANRB mengatakan, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota ini, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.

“Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” tegas Tjahjo.

Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Lebih jauh Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur Pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, Pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan dukungannya atas pembangunan MPP. Pelayanan publik imbuhnya, sangat mendapat perhatian dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat,” ujar Yasonna.

Dalam acara penandatanganan komitmen tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyatakan antusiasmenya terhadap rencana pembangunan MPP di wilayah masing-masing yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

“MPP ini sebenarnya miniatur pemerintahan yang akan tercermin bagaimana kita melayani publik dengan sangat baik,” ujar Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Juliyatmono berharap MPP yang akan didirikan di kabupaten berjuluk Bumi Intanpari itu mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. MPP tersebut akan mengusung konsep modern, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Karanganyar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Juliyatmono juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk senantiasa berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Ditambahkannya, berbagai manfaat akan terwujud lewat MPP, seperti kesempatan berinvestasi dan kemudahan berusaha.

“Silakan berinvestasi. Anda akan mendapat informasi yang akurat dan akan kami layani secara administratif. Anda akan punya kepastian hukum untuk berusaha,” tuturnya.

Senada dengan Juliyatmono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Achmad Tarmizi menjelaskan bahwa kehadiran MPP memberikan dampak positif di tengah masyarakat. MPP ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi serta mengurus pelayanan publik lainnya.

Achmad mengungkapkan, Kabupaten OKU menargetkan pembangunan MPP di daerahnya rampung pada tahun 2021-2022. Pembangunan ini, imbuhnya, merupakan jawaban atas permasalahan pelayanan di Kabupaten OKU, yaitu pelayanan publik yang tidak terpadu.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat, ketiga kebutuhan tersebut dapat dicapai sekaligus melalui MPP,” ujarnya.

Achmad menilai, adanya berbagai pilihan pelayanan yang berlokasi di satu tempat akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen, seperti dokumen kependudukan, perizinan, perpajakan, dan lain-lain.

“Dengan berdirinya MPP, masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya dapat terlaksana layanan publik yang baik,” tandas Achmad.

Sebagai informasi, saat ini telah diresmikan 35 MPP di Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki.

Baca Selengkapnya