Todung: TPN Ganjar-Mahfud dan Civil Society Sejalan, Ingin Menjaga Pemilu Agar Fair
Jakarta – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, dua-tiga hari terakhir ini dia diperlihatkan peristiwa penting soal keterlibatan kepala dan perangkat desa dalam pemilu dan Pemilihan Presiden (pilpres) 2024.
“Kalau perangkat desa ikut kegiatan menggerogoti netralitas pemilu maka itu artinya proses pemilu sudah diciderai sejak awal. Benih-benih pemilu curang dimulai dengan acara semacam ini,” kata Todung Mulya Lubis saat konferensi pers terkait Menjaga Pemilu Bersih yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.
Menurut Todung, meski acara yang mengerahkan kepala dan perangkat desa itu disebut silaturahmi. Namun kalau membaca dari undangan acaranya disebut Acara Desa Bersatu Menuju Indonesia maju, maka acara ini jelas tendensius mendukung satu pasangan calon (Paslon).
Kalau dilihat lebih jauh, kata Todung, dalam surat undangan acara tersebut berisi kalimat: sehubungan dengan akan diselenggarakan acara desa bersatu dukungan untuk menuju Indonesia maju. Konsolidasi rebut suara desa 2024.
“Melihat kalimat itu sulit untuk tidak menafsirkan itu kegiatan kampanye. Kehadiran aparat desa di sana tidak bicara soal netralitas namun justru melakukan kegiatan berupa pengingkaran netralitas,” kata Todung.
Todung menyebutkan sangat mudah membaca bahwa acara itu penggalangan kekuatan untuk satu Paslon Pilpres 2024. Hal itu bisa dilihat dari identitas tanda pengenal peserta: Disebut desa bersatu untuk Indonesia Maju, kemudian ada foto capres Prabowo dan Gibran.
Kalau mau fair, kata Todung, seharusnya dalam kegiatan itu mengundang semua Paslon peserta pilpres 2024. “Kalau hanya undang satu Paslon maka artinya ada dua paslon lainnya yang dianak tirikan alias tidak dianggap,” ujar Todung.
Todung mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah preseden buruk dalam konsolidasi demokrasi. Padahal hadirnya demokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak Pemilu Tahun1999. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang menghadirkan demokrasi di Indonesia. Bahkan pengamat internasional bilang itu pemilu Indonesia yang bebas dan jujur.
“Apakah pemilu dan pilpres 2024 bisa jujur dan imparsial, menurut saya tidak. Sebab hal ini sudah diingkari sendiri dengan berbagai peristiwa yang menunjukkan hal yang justru bertentangan dengan demokrasi,” kata Todung.
Todung mengingatkan bahwa nasib bangsa saat ini dan ke depan ada di tangan seluruh masyarakat dan juga di tangan kepala desa dan perangkat desa. Semua diharapkan untuk menjalankan imparsialitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia.
“Kalau kepala desa tidak bisa menjaga netralitas maka jangan berharap hasil pemilu 2024 punya legitimasi,” kata Todung.
Todung menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud bersama dengan civil society menginginkan pemilu berlangsung fair dan semua pihak bisa menjaga komitmen netralitas aparat negara.
“Mari kita jaga integritas pemilu. Bayangkan kalau kita punya pemerintah yang tidak punya legitimasi apakah akan efektif?” kata Todung balik bertanya.
Menurut Todung, demokrasi akan terus langgeng kalau negara memberikan kesempatan yang fair dan sama terhadap semua paslon peserta pilpres 2024.
“Awal muasal kecurangan pemilu atau pilpres akan sangat merugikan kita sebagai bangsa. Apakah kita akan mewariskan ke anak cucu kita dengan demokrasi yang rapuh?” kata Todung kembali bertanya.
Todung mengatakan, hal terpenting dijaga adalah pemilu yang fairness. Jadi kalau ada kegiatan kampanye yang melibatkan aparat pemerintah dan aparat desa maka hal seperti ini tidak boleh terjadi.
Pada kesempatan itu, Todung juga mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan dari Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud yang juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat kunjungan ke Palu dan memberikan pengarahan di kantor DPC PDIP Palu, ada 8 orang polisi mendatangi kantor itu.
Sebelumnya Todung mendapatkan laporan bahwa ada juga peristiwa polisi mendatangi kantor DPD PDIP Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Konon bahkan ada Intel yg ikut duduk di rapat DPD PDIP Sulteng. Meski pun petugas tadi tidak melakukan apa-apa tapi ini bisa jadi beban psikologi merasa tertekan. Hal seperti tidak boleh terjadi. Ini akan kami laporkan ke Bawaslu. Karena ini bukan yang pertama kali terjadi,” pungkas Todung Mulya Lubis.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
