TNI dan Polri Siap Cegah Potensi Ancaman di KTT G20
Jakarta – Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP KTT G20, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali, Senin (7/11/2022). Apel yang diikuti sebanyak 3.700 pasukan TNI/polri dan gelar alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut bertujuan cek lapangan kesiapan seluruh satuan tugas yang tergabung dalam Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (KOGABPADPAM).
Pada gelar pasukan tersebut TNI/polri siap memaksimalkan kekuatan bersama untuk kelancaran seluruh rangkaian pengamanan, tanpa potensi ancaman selama KTT G20 di Bali digelar.
Andika meminta semua pasukan harus mengenal medan di titik masing-masing, khususnya ketika ada dinamika saat konferensi. Hal ini mengingat kawasan yang dipergunaan konferensi minim daratan dan dekat dengan perairan.
“Semua harus siap dan tidak bergerak di titik masing-masiang sampai seluruh kegiatan G20 ini selesai,” kata Panglima TNI saat memberikan arahan di depan seluruh pasukan peserta apel.
Ia pun memerintahkan semua Satgas, baik pasukan pengamanan di laut, udara dan darat untuk siap di posisi masing-masing, pukul 07.30 Wita, mulai Selasa (8/11/2022).
Dengan tegas Panglima meminta Satgas segera siaga setelah menyurvei, mengenali tempat tugas masing-masing secara detail, dan melakukan simulasi. Dua hari mendatang, ia menyatakan akan kembali memeriksa kesiapsiagaan seluruh gabungan pasukan TNI/polri. Bahkan, Presiden juga dijadwakan datang untuk melakukan cek seluruh kesiapan pengamanan G20.
Ia menegaskan jika ditemukan masalah seperti kekurangan peralatan atau perlengkapan harus langsung segera diatasi. Hal ini menjadi atensi guna meminimalisir kesalahan sekecil apa pun selama bertugas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turut mengingatkan kembali pesan Presiden agar semua pasukan serius dalam bertugas agar semua berjalan dengan baik dari sisi penyelenggaraan dan pengamanan.
“Presiden meminta tidak boleh ada letupan sekecil apa pun. Kuncinya adalah soliditas dan sinergisitas TNI/polri dikedepankan,” kata Kapolri.
Turut hadir Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut pun menegaskan jika TNI/polri harus siap menutup segala celah potensi ancaman sekecil apapun selama berlangsungnya konferensi G20 ini, di Bali.
“Presiden berpesan agar tidak ada kesalahan sekecil apa pun. Presiden juga berpesan seluruh kekuatan TNI/Polri harus bersatu padu mengamankan kegiatan ini. Bagaimana mengamankan tidak ada letusan. Kegiatan ini memang bukan pekerjaan mudah, tetapi juga bukan pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan,” tegas Luhut, di depan ribuan peserta apel gelar pasukan.
Ia mengakui jika TNI/Polri memiliki banyak pengalaman dalam pengamanan dan menghadapi segala potensi ancaman sekecil apa pun karena sinergi sebagai tim yang baik. Karenanya, Luhut meminta seluruh pasukan untuk bangga dengan bangsa Indonesia yang memimpin konferensi bertaraf internasional, KTT G20.
Rasa kebanggaan terhadap kemampuan Indonesia, harus terus ditanamkan sebagai prajurit TNI/polri. Ia menyinggung perhelatan G20 2022 menjadi penting bagi posisi Indonesia di mata dunia. Apalagi, lanjutnya, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu bertahan di tengah ancaman krisis global akibat perang Rusia melawan Ukraina.
Hal ini, lanjutnya, membuktikan perekonomian nasional masih baik. Terbukti, adanya penurunan angka inflasi dan naiknya pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga sebesar 5,72 persen. Bahkan, Indonesia termasuk negara primadona dunia untuk investasi.
Pada kesempatan tersebut, Luhut menginformasikan tercatat 16 kepala negara memastikan hadir pada KTT G-20 di Bali. Sementara beberapa negara lain, masih menunggu konfirmasi kehadiran. Menyoal pengamanan VVIP, Luhut menegaskan tidak ada perbedaan antara negara satu dengan lainnya.
Luhut pun meminta seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama mendukung kesuksesan hajatan besar bangsa ini. Optimisme dan kebanggaan harus selalu disebarkan. “Kita harus bangga karena Indonesia ini negara besar, bukan negara ecek-ecek,” tegasnya.
Usai gelar pasukan, Panglima TNI bersama Menteri Luhut dan Kapolri berkeliling memeriksa kesiapan pasukan, di lapangan Renon. Lalu rombongan mengajak media untuk melihat kesiapan Satgas udara ke lapangan udara TNI Angkaran Udara, I Gusti Ngurah Rai Bali.
Ada sekitar 18.000 pasukan gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan KTT G20 Bali. Kemudian, sebanyak 13 kapal KRI bersiaga di perairan sekitar Hotel Apurva Kempinski dan kawasan Nusa Dua. Selain itu, sebanyak 15 helikopter, dua pesawat tempur F16, dua pesawat Sukhoi (Sukhoi 27 dan 30) juga telah bersiap.
Sementara Satgas darat mengerahkan kendaraan lapis baja jenis panser Anoa. Kendaraan ini disiagakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para delegasi.
Pada gelar apel, TNI dan Polri mengerahkan 3.700 personel. Mereka tergabung dalam satgas Badan Intelijen Strategis (Bais), satgas pengamanan wilayah (pamwil), satgas VVIP, satgas pasukan khusus, satgas laut, satgas udara, satgas bandara/pelabuhan/instalasi, satgas medis, satgas komunikasi elektronik, satgas penerangan, satgas evakuasi, satgas VVIP, satgas VIP, satgas korps musik, satgas satuan setingkat kompi.
Adapun alutsista yang digelar di lapangan melibatkan tiga angkatan TNI serta tim gabungan lainnya. Yaitu, di antaranya sepeda motor listrik dan mobil listrik, kendaraan Jammer, mobil Chamber, kendaraan operasional Basarnas, smart hunter satgas udara, J-Force Passus, Jihandak Paspampres, Baracuda Polri, kendaraan satwa paspampres, kendaraan taktis Anoa Paspampres, mobil siaga BPBD Bali.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
