Connect with us

Tjahjo: Penyesuaian Jam Kerja ASN untuk Cegah Penyebaran Covid-19 di Instansi Pemerintah

Menpan RB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, menjelaskan alasan pemerintah menyesuaikan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan zona risiko. Ia mengatakan pemerintah ingin penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan baik sekaligus mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi pemerintah.

“Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah,” kata dia, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (8/9).

Ia mengatakan pemerintah tentu harus memprioritaskan kesehatan pegawai ASN dalam pelaksanaan tugasnya untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara baik dan efektif.

Namun agar pegawai ASN tetap berkinerja maksimal, penyesuaian sistem kerja Pegawai ASN dilakukan dengan pendekatan flexible working arrangement, yaitu fleksibilitas di dalam pengaturan lokasi bekerja maupun dalam waktu bekerja.

Melalui skema pengaturan kerja yang lentur, pegawai ASN dapat bekerja di kantor atau bekerja di rumah/tempat tinggal.

Hal itu dicantumkan dalam SE Menteri PAN-RB Nomor 58/2020 sebagaimana telah diubah dengan SE Menteri PAN-RB Nomor 67/2020.

Dalam SE Nomor 67/2020, ditambahkan substansi bahwa yang mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah adalah pejabat pembina kepegawaian, dengan memperhatikan data zona risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang didapat dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada 30 Agustus 2020 terdapat 65 Kab/Kota dengan Risiko Tinggi, 230 Kab/Kota dengan Risiko Sedang, 151 Kab/Kota dengan Risiko Rendah, 42 Kab/Kota Tidak Ada Kasus, dan 26 Kab/Kota Tidak Terdampak.

“Oleh karena itu, kami meminta agar PPK dalam membagi WFH dan WFO secara aktif memantau pergerakan/perubahan zona risiko pada lokasi Instansi pemerintah yang bersangkutan,” kata Kumolo.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/ tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 100 persen.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 75 persen.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 50 persen.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 25 persen.

Tjahjo menambahkan, apabila suatu Instansi pemerintah berlokasi di wilayah dengan Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka PPK juga dapat mempertimbangkan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah secara penuh.

“Kecuali, bagi instansi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman PSBB,” kata dia.

Kendati, ada ketentuan penyesuaian jumlah pegawai ASN bekerja di rumah maupun bekerja di kantor, dia tetap meminta protokol kesehatan harus selalu dijalankan secara tegas oleh ASN, baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor.

Untuk itu, dia meminta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kinerja pegawai terus dilakukan sesuai dengan Manajemen ASN yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SDN aparatur, di antaranya:

  1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17/2020,
  2. PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
  3. PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, dan
  4. PP Nomor 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pangkas Tiga Hari, Pemerintah Tetapkan 28-30 Desember 2020 Tidak Libur

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy

Jakarta – Pemerintah memutuskan bahwa libur Natal, Tahun Baru, dan pengganti Idul Fitri pada Desember 2020 ini tetap seperti semula. Sehingga, ada pemangkasan libur tiga hari dari rencana yang pernah muncul sebelumnya, yaitu sebanyak 11 hari.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan tersebut diambil bersama kementerian terkait.

“Kami sudah bisa ambil keputusan bersama kementerian terkait. Intinya, kami sesuai arahan memutuskan bahwa libur Natal dan Tahun Baru tetap ada, ditambah (libur) pengganti Idul Fitri,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020).

Adapun libur tersebut mulai dari tanggal 24 hingga 27 Desember 2020 yang merupakan libur Natal. Sementara itu, pada 28-30 Desember 2020 tidak ada libur, sehingga masyarakat pun diharuskan tetap bekerja seperti biasa.

Kemudian, kata dia, libur pengganti Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Adapun libur Tahun Baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2-3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu-Minggu.

“Dengan demikian, secara teknis pengurangan (libur) tiga hari, yakni 28-30 Desember 2020,” kata dia.

Muhadjir mengatakan, kesepakatan tentang libur akhir tahun tersebut akan ditandatangani oleh tiga menteri terkait. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri PAN RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama.

Selain itu, Muhadjir juga memastikan bahwa jatah libur yang dikurangi tidak akan diganti di lain hari.

“Dikurangi berarti tidak akan diganti. Dipangkas, dikurangi, jadi tidak akan diganti,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya pengurangan libur akhir tahun dan pengganti cuti Idul Fitri pada Desember 2020. Pengurangan libur tersebut diminta mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang selalu meningkat pasca libur panjang.

Pemerintah sebelumnya menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari Mei 2020 ke Desember 2020 akibat wabah Covid-19 yang terjadi di Tanah Air. Semula, tambahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Cek Uji Coba Tatap Muka SMK Jateng

Oleh

Fakta News

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek persiapan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 di SMK N Jawa Tengah Semarang, Selasa (1/12/2020).

Didampingi sejumlah guru sekolah asrama tersebut, Ia berkeliling dan menyapa para siswa yang pagi itu sedang bersih-bersih lingkungan sekolah. Kepada mereka, Ganjar selalu berpesan untuk tetap berolahraga, namun dengan memperhatikan jarak yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengecek salah satu ruang praktek. Di sana, Ia mendengarkan laporan bahwa sekolah menyiapkan setiap mesin digunakan sesuai absen para siswa. Sehingga lebih mudah pengawasannya.

“Lha tapi setelah dipakai, dibersihkan tidak? Harus dibersihkan lho, minimal setelah dipakai praktek, ada jeda 10-15 menit untuk pembersihan. Jadi mesin-mesin yang sudah disentuh itu di-lap. Kalau perlu setelah dibersihkan itu pintu dikasih pita-pita jadi tanda kalau sudah disterilkan,” kata Ganjar pada guru.

Selain itu, gubernur dua periode itu juga mengapresiasi langkah sekolah membuka sejumlah ruangan baru untuk dijadikan kamar yang digunakan siswa.

Pembelajaran Belum Dilakukan Serentak

Dari uji coba SMA maupun SMK yang sudah dilakukan, pihaknya telah mengevaluasi beberapa hal. Menurut Ganjar, pada Januari mendatang pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan secara serentak.

“Sehingga nanti di bulan Januari saya punya gambaran, rasa-rasanya belum semua akan bisa makregudug (tiba-tiba) masuk bareng itu saya rasa-rasa belum bisa. Tetap harus selektif. Ini bagian dari cara kita untuk berhati-hati,” tandasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 5 sekolah asrama di Jawa Tengah saat ini masih melakukan uji coba. Antara lain, SMK N Jateng Semarang, Pati dan Purbalingga, kemudian SMK Pradita Dirgantara Boyolali dan SMK Taruna Nusantara.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 1 Desember, Tercatat Ada 543.975 Kasus Covid-19 di Indonesia: 72.015 Aktif, 454.879 Sembuh, dan 17.081 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan hampir sembilan bulan. Namun, hingga saat ini belum terlihat penularan virus corona dapat dikendalikan.

Hal tersebut terlihat dari masih banyak masyarakat yang terpapar virus corona atau Covid-19 hingga hari ini, Selasa (1/12/2020). Bahkan, masih ada penambahan pasien lebih dari 5.000 orang dalam sehari.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Selasa (1/12/2020), ada penambahan 5.092 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 543.975 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang muncul setiap sore.

Meski terjadi penambahan kasus baru positif Covid-19, pemerintah juga melaporkan terdapat penambahan pasien sembuh dari Covid-19. Dalam data yang sama, ada penambahan 4.361 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang hasilnya negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 454.879 orang.

Akan tetapi, kabar duka masih hadir dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dalam waktu 24 jam terakhir, ada 136 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 17.081 orang.

Dengan perubahan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 72.015 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 71.286 orang yang kini berstatus suspek.

Sebanyak 5.092 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 51.232 spesimen dalam sehari. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari ujung barat di Aceh hingga ujung timur di Papua. Secara lebih rinci, ada 505 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona.

Sudah lebih dari 98 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19. Artinya, kasus Covid-19 tidak hanya semakin tinggi tetapi juga meluas.

Baca Selengkapnya