Connect with us

Tinjau Perekaman Data e-KTP, Mensos: Usai Terintegrasi DTKS, Warga Suku Anak Dalam Jambi Segera Terakses Perlindungan Sosial

Jambi – Kementerian Sosial RI berupaya mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintergrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meninjau perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga SAD di Jambi didampingi Dirjen Adminduk Prof. Zudan, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Ph.D, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Pjs Gubernur Jambi, Bupati Batanghari, dan pimpinan OPD setempat pada hari Rabu-Kamis (10-11/3/2021).

Terdapat 2 lokasi perekaman data penduduk Suku Anak Dalam di Jambi, yaitu di Kab Batanghari dan Kabupaten Sarolangun pada Selasa (9/3/2021) dengan hasil sebagai berikut:

Di Kabupaten Batanghari: Kartu Keluarga 58 KK; perekaman 60 warga; Cetak e-KTP 49 warga; KIA 3 anak; serta akta lahir 3 orang. Sedangkan, di Kabupaten Sarolangun: perekaman KTP 25 orang dan Cetak KTP 19 orang.

Hingga Selasa (9/3/2021) total pemberian dokumen kependudukan bagi warga SAD pukul 20.00 WIB berupa: Kartu Keluarga 58 KK; Rekam 105 orang; Cetak KTP 94 org; KIA 3 orang; serta akta lahir 3 orang.

Setiba di Provinsi Jambi, Mensos langsung menuju loksasi acara di Desa Simpang Jelutih menyaksikan proses perekaman data warga SAD sebagai berupa pemotretan, input identitas diri, sidik jari, serta retina mata. Lalu penyerahan dokumen penduduk kepada perwakilan waga SAD berupa akta lahir, KIA, KTP, KK serta penyerahan berbagai paket bantuan.

Penyerahan paket bantuan yang akan diserahkan kepada warga SAD di Desa Simpang Jelutih, bahan kontak bagi keluarga warga SAD 100 paket berupa; baju, kaos, sarung, kain, beras, makanan anak, obat-obatan dan nutrisi, cangkul, sabit, serta bibit tanaman.

Untuk bantuan ternak kambing sebanyak 45 pasang bagi warga SAD yang sedang dalam proses pemberdayaan di Kabupaten Sarolangun, yakni di lokasi Sukajadi 26 KK dan Pematang Kejumat 19 KK. Bantuan diberikan secara simbolis 2 pasang kapada perwakilan warga SAD dari Kabupaten Sarolangun.

Selain itu, juga ada bantuan berupa sarana belajar mengajar bagi anak-anak warga SAD melalui KKI-WARSI berupa 6 unit PC, 2 unit printer, serta 3 unit genset magnetik.

“Saat ini, masih ada warga yang belum mendapat hak sipil berupa identitas kependudukan yaitu gelandangan dan pengemis di perkotaan serta warga KAT di pedalaman Indonesia,” ujar Menteri Sosial Tri Risamaharini saat meninjau perekaman data NIK-eKTP warga KAT- Suku Anak Dalam (SAD) di balai Desa Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Rabu (10/3/2021).

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Adminduk melakukan pendaftaran penduduk bagi kelompok rentan baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Ditjen Adminduk Kemendagri, semoga terus berlanjut terhadap kelompok masyarakat rentan dan terpencil lainnya,” ucap Mensos.

Usai terintegrasi DTKS, maka warga KAT-SAD dapat terakses program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), serta program pemerintah yang lainnya.

“Berbagai paket bantuan yang diberikan kami hanya berupa bahan kontak atau pendekatan kepada KAT- SAD agar mereka berdaya dan mandiri,” kata Mensos.

Ke depan, berbagai paket bantuan akan diarahkan untuk upaya pemberdayaan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

“Semua paket bantuan yang diberikan diarahkan untuk pemberdayaan dengan tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka mandiri,” tandas Mensos.

Kunjungan Mensos diakhiri di Sungai Terap untuk bertemu langsung dengan warga KAT-SAD di permukiman asli mereka usai melalui jalanan hutan seperti off road.

“Ayo, siapa yang ingin jadi bapak tentara?, siapa yang ingin jadi bapak polisi?,” tanya Mensos kepada anak-anak warga SAD ditemani aktivis KKI-WARSI.

Selain itu, Mensos sempat berdialog dengan Temenggung Ngalembo yang minta agar bila bangun tempat tinggal bagi warga KAT-SAD tidak memakai atap seng.

“Kami minta Ibu Mensos agar bangunkan rumah bagi kami tidak dengan atap seng, karena Dewa kami tidak mau datang,” pinta Temenggung Ngalembo, polos.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Belum Alami Resesi

Oleh

Fakta News
Indonesia Belum Alami Resesi
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi dunia akan mengalami gelombang resesi belum menunjukkan hal tersebut di Indonesia. Justru, menurutnya, ekonomi domestik masih bisa tumbuh positif di atas lima persen selama dua kuartal. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Secara teknis, saat ini kita tidak mengalami resesi. Karena suatu negara dikatakan resesi apabila mengalami pertumbuhan PDB yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Justru saat ini ekonomi kita masih mampu tumbuh positif di atas 5 persen selama dua kuartal terakhir,” ujar Puteri kepada Parlementaria soal prediksi resesi tahun 2023, Senin (5/12/2022).

Capaian pertumbuhan ekonomi ini, kata Puteri, lebih tinggi dibandingkan AS, Uni Eropa, Tiongkok, maupun Singapura. Namun, di sisi lain, para pengusaha industri terutama tekstil dan garmen mengalami kelesuan usaha, seolah sudah terjadi resesi di tanah air. Ini ditandai dengan berkurangnya pesanan (order) dan sebagian sudah merumahkan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK).

Menurut Puteri, keluhan para pengusaha itu merupakan imbas pelemahan ekonomi AS dan Eropa, bukan resesi di dalam negeri. Permintaan dari luar negeri melemah, sehingga menurunkan ekspor. Kondisi ini perlu direspon pemerintah dengan segera mengatasi dampak rambatan pelemahan ekonomi negara lain,khususnya yang menjadi mitra dagang utama terhadap keberlangsungan industry dalam negeri, terutama industri padat karya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas 2022-2026

Oleh

Fakta News
Pelantikan Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas periode kedua, Senin (5/12/2022). Foto: Dok. Istimewa

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dwi Soetjipto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Senin (5/11/2022).

Pelantikan Dwi Soetjipto artinya sekaligus memperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala SKK Migas Periode 2022 – 2026.

Sebelumnya Dwi Soetjipto menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak Periode 2018 – 2022 ini. Dwi Soetjipto menggantikan peran Amien Sunaryadi yang pensiun menjadi Kepala SKK Migas pada 20 November 2018.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2022 Mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas,” terang Keppres yang disebutkan dalam pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/11/2022).

Seperti diketahui, Dwi Soetjipto merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014. Dwi Soetjipto juga pernah menjadi Dirut PT Semen Padang pada periode 2003-2005. Setelahnya, Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Semen Gresik pada 2005-2012.

Dwi Soetjipto meraih gelar Insinyur dari Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1980. Kemudian untuk gelar Magister Manajemen didapatnya dari Universitas Andalas pada tahun 2002.

Dalam pelantikan ini, Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.S/KP.05/MEM.S/2022) juga memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pimpinan di lingkungan SKK Migas. Dengan begitu jabatan di lingkungan SKK Migas diisi sebagai berikut:

– Dwi Soetjipto (Kepala)
– Nanang Abdul Manaf (Wakil Kepala)
– Sinta Damayanti (Sekretaris)
– Irjen Purnawirawan, Eko Indra Heri (Pengawas Internal)
– Benny Lubiantara (Deputi Eksploitasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah)
– Wahyu Wibowo (Deputi Eksploitasi)
– Kurnia Chairi (Deputi Keuangan dan Komersialisasi)
– Rudi Satwiko (Deputi Dukungan Bisnis)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila

Oleh

Fakta News
Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila
Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: DPR RI

Jakarta – Rencana kedatangan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Memajukan Hak LGBTQI+ Jessica Stern ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menimbulkan polemik. Duta Besar AS untuk Indonesia pun memberikan konfirmasi kunjungan tersebut dibatalkan.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan, kedatangan utusan khusus AS untuk misi LGBTQI+ ke Indonesia memang seharusnya dibatalkan karena pasti menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ia menegaskan, nilai-nilai LGBTQ yang akan dipromosikan utusan AS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menyebut, belajar dari polemik pelarangan kampanye LGBTQ di Piala Dunia Qatar yang didukung FIFA karena menghargai nilai-nilai lokal di Qatar, hal yang sama juga seharusnya diterapkan di Indonesia.

“Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah nilai yang mutlak ada di Pancasila. Semua konsepsi agama di Indonesia tidak memberikan ruang terhadap perilaku LGBTQ. Sebab itu memang sudah seharusnya kunjungan utusan khusus AS soal LGBTQ dibatalkan. Hormati nilai-nilai Pancasila,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Dalam sisi hukum positif yakni UU Perkawinan, negara juga tidak mengakui hubungan berdasarkan LGBTQ. Terlebih baru-baru ini Jepang sebagai negara sekuler juga mengesahkan UU anti pernikahan sesama jenis. “Artinya ini bukan hanya soal pandangan keagamaan semata, tapi ada pilihan tentang nilai, budaya serta kearifan lokal di setiap negara dimana masing-masing memiliki kedaulatan yang juga harus dihormati oleh negara lain,” papar Kurniasih.

Sebelumnya MUI juga menolak kedatangan utusan khusus AS soal LGBTQ ke Indonesia. Sementara PBNU mewanti-wanti agar urusan khusus AS yang datang ke Indonesia tidak mempromosikan nilai-nilai LGBT.

Jessica Stern, utusan khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia bagi LGBTQI+ sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 7–9 Desember, setelah singgah di Vietnam dan Filipina, kata Departemen Luar Negeri AS pada 28 November. LGBTQI+ sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer dan interseks.

Baca Selengkapnya