Connect with us
DPR RI

Tinjau Pabrik Pusri Palembang, Puan Ingatkan Pesan Bung Karno Soal Kedaulatan Pangan

Tinjau Pabrik Pusri Palembang, Puan Ingatkan Pesan Bung Karno Soal Kedaulatan Pangan
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meninjau pabrik dan gudang PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meninjau pabrik dan gudang PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Sumatera Selatan. Puan mengecek mulai dari proses produksi hingga distribusi di anak perusahaan PT Pupuk Indonesia itu. Kedatangan Puan disambut oleh Direktur Utama PT Pusri Palembang, Tri Wahyudi Saleh, Jumat (3/3/2023). Puan datang didampingi oleh Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia yang berasal dari Dapil Sumatera Selatan I.

Hadir pula sejumlah tokoh daerah di Sumsel, yakni Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, Anggota DPRD Sumsel Zulfikri Kadir, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo, Wakil Bupati Empat Lawang Yulius Maulana, Wakil Walikota Prabumulih Abdiyansyah Fikri, dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa.

Puan diterima di Wisma Melati yang biasa digunakan untuk menerima tamu-tamu penting, termasuk presiden. Di Wisma Melati, Puan melihat foto-foto Presiden pertama Indonesia Sukarno saat pencanangan pembangunan pabrik Pusri. PT Pusri Palembang sendiri dibangun di era Pemerintahan Bung Karno, tepatnya tahun 1959.

“Presiden Sukarno memang sangat perhatian kepada kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Karena bagi beliau, pangan merupakan urusan mati hidupnya suatu bangsa,” kata Puan. Dalam kesempatan tersebut, Puan meninjau pusat kendali produksi Pusri. Puan mengecek bagaimana pupuk diproduksi di mana sistem di PT Pusri Palembang sudah terkomputerisasi.

Sambil mengecek, Puan sesekali berbincang dengan para pekerja. Setelahnya, ia melanjutkan pengecekan di gudang produksi Pusri untuk melihat stok pupuk yang siap didistribusikan. Usai dari gudang produksi pupuk, Puan kemudian meninjau dermaga PT Pusri. Dermaga ini merupakan tempat pengapalan untuk distribusi pupuk ke seluruh Indonesia.

Puan kemudian menyinggung soal kelangkaan pupuk yang masih kerap menjadi permasalahan saat ini. “Tadi saya lihat gudang pupuk, stok banyak. Tapi kenapa pupuk langka? Kenapa petani banyak mengeluhkan sulitnya pupuk subsidi?” tutur Puan. Ditambahkannya, salah satu komponen penting dari kedaulatan pangan adalah pupuk. Puan mengingatkan, pupuk merupakan urusan hulu pangan. “Jika pupuknya tidak beres, baik dari segi jumlah maupun kualitas, maka produktivitas pertanian akan terpengaruh,” ungkap Puan.

“Seperti sekarang ini jelang panen raya, semuanya sedang ramai tentang harga gabah dan harga beras,” imbuh Puan. Puan menyebut, PT Pusri ada pada bagian tata kelola pangan. Oleh karenanya, kata Puan, PT Pusri tidak boleh abai dengan isu yang sedang ramai tersebut. “Sehingga semua yang ada di mata rantai pangan harus bergotongroyong, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

Puan pun mengimbau agar PT Pusri peka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. PT Pusri juga diharapkan terus melanjutkan perjuangan Presiden Sukarno dalam hal kedaulatan pangan. “Jadi saya minta agar PT Pusri menjaga cita-cita Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya