Connect with us
DPR RI

Tingkatkan Produksi Susu, Komisi VII Dorong Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Lokal

Tingkatkan Produksi Susu, Komisi VII Dorong Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Lokal
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI di PT Greenfields Indonesia, Malang. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan bahan baku industri pengolahan susu (IPS) nasional masih didominasi impor. Karena itu, ia menilai perlu terobosan baru guna meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.

Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di PT Greenfields Indonesia, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/12/2022). Turut hadir dalam pertemuan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika serta Direktur Utama PT Greenfields Indonesia Darmanto Setyawan.

“Perlu satu terobosan terkait peningkatan minat untuk beternak karena bahan baku susu pertama adalah dari sapi perah itu sendiri, sehingga tidak ada disparitas antara supply and demand. Jadi kebutuhan kita makin hari meningkat tetapi kapasitas kita untuk menyiapkan bahan baku industri susu semakin menurun,” ungkap Bambang.

Diketahui, kebutuhan susu di Indonesia saat ini masih bertumpu pada impor. Kebutuhan bahan baku IPS selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata tumbuh 6%, sedangkan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dalam kurun waktu yang sama hanya tumbuh 1%.

Pada tahun 2021, kebutuhan bahan baku susu industri pengolahan susu (IPS) tercatat sebesar 4,19 juta ton (setara susu segar), dengan pasokan bahan baku susu dalam negeri sebesar 0,87 juta ton (21%), dan sisanya sebesar 3,32 juta ton (79%) masih diimpor dari berbagai negara dalam bentuk: skim milk, whole milk, anhydrous milk fat, butter milk, dan whey.

“Kontribusi bahan baku susu segar dalam negeri terus menurun setiap tahunnya, yaitu dari 25% di tahun 2017 menjadi 21% di tahun 2021,” sambung Bambang. Ketergantungan bahan baku susu impor ini dinilai Bambang akan cukup rawan terhadap daya saing dan keberlanjutan industri di dalam negeri. Mengingat saat ini harga bahan baku susu impor terus meningkat khususnya dalam 2 tahun terakhir.

Politisi dari F-Partai Gerindra ini juga mendorong adanya sinergitas antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian hingga Kementerian KLHK untuk pemanfaatan lahan tidur guna meningkatkan produksi susu dalam negeri. Tercatat ada 84 perusahaan industri pengolahan susu (IPS) dan turunannya. Namun, dari 84 perusahaan tersebut, baru 14 perusahaan termasuk PT Greenfields Indonesia yang bermitra dengan koperasi atau peternak sapi perah.

Komisi VII DPR RI juga mendalami persoalan dan masalah yang dihadapi PT Greenfields Indonesia khususnya pada sektor perindustrian. Salah satu kendala yang mengemuka yakni wabah PMK yang turut berkontribusi terhadap penurunan produksi susu sapi segar. Disebutkan, volume pembuatan susu berkurang 30-40 persen dari produksi normal akibat wabah PMK.

“Nah inilah yang menjadi PR kita bersama, akan kita rumuskan tidak serta merta kita buka kran impor sebesarnya tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi dengan tetap mengutamakan pengelolaan bahan baku dalam negeri,” tandasnya.

PT Greenfields Indonesia merupakan perusahaan susu terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi susu segar di peternakan dan memiliki fasilitas pemrosesan terintegrasi milik sendiri yang didirikan sejak tahun 1997. Hingga kini, peternakan sapi perah PT Greenfields Indonesia memiliki populasi sapi lebih dari 10.000 sapi Holstein dan Jersey yang menghasilkan lebih dari 43,5 juta liter susu segar setiap tahunnya dengan memasok pasar domestik dan luar negeri.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya