Tingkatkan Produksi Susu, Komisi VII Dorong Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Lokal
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan bahan baku industri pengolahan susu (IPS) nasional masih didominasi impor. Karena itu, ia menilai perlu terobosan baru guna meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.
Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di PT Greenfields Indonesia, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/12/2022). Turut hadir dalam pertemuan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika serta Direktur Utama PT Greenfields Indonesia Darmanto Setyawan.
“Perlu satu terobosan terkait peningkatan minat untuk beternak karena bahan baku susu pertama adalah dari sapi perah itu sendiri, sehingga tidak ada disparitas antara supply and demand. Jadi kebutuhan kita makin hari meningkat tetapi kapasitas kita untuk menyiapkan bahan baku industri susu semakin menurun,” ungkap Bambang.
Diketahui, kebutuhan susu di Indonesia saat ini masih bertumpu pada impor. Kebutuhan bahan baku IPS selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata tumbuh 6%, sedangkan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dalam kurun waktu yang sama hanya tumbuh 1%.
Pada tahun 2021, kebutuhan bahan baku susu industri pengolahan susu (IPS) tercatat sebesar 4,19 juta ton (setara susu segar), dengan pasokan bahan baku susu dalam negeri sebesar 0,87 juta ton (21%), dan sisanya sebesar 3,32 juta ton (79%) masih diimpor dari berbagai negara dalam bentuk: skim milk, whole milk, anhydrous milk fat, butter milk, dan whey.
“Kontribusi bahan baku susu segar dalam negeri terus menurun setiap tahunnya, yaitu dari 25% di tahun 2017 menjadi 21% di tahun 2021,” sambung Bambang. Ketergantungan bahan baku susu impor ini dinilai Bambang akan cukup rawan terhadap daya saing dan keberlanjutan industri di dalam negeri. Mengingat saat ini harga bahan baku susu impor terus meningkat khususnya dalam 2 tahun terakhir.
Politisi dari F-Partai Gerindra ini juga mendorong adanya sinergitas antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian hingga Kementerian KLHK untuk pemanfaatan lahan tidur guna meningkatkan produksi susu dalam negeri. Tercatat ada 84 perusahaan industri pengolahan susu (IPS) dan turunannya. Namun, dari 84 perusahaan tersebut, baru 14 perusahaan termasuk PT Greenfields Indonesia yang bermitra dengan koperasi atau peternak sapi perah.
Komisi VII DPR RI juga mendalami persoalan dan masalah yang dihadapi PT Greenfields Indonesia khususnya pada sektor perindustrian. Salah satu kendala yang mengemuka yakni wabah PMK yang turut berkontribusi terhadap penurunan produksi susu sapi segar. Disebutkan, volume pembuatan susu berkurang 30-40 persen dari produksi normal akibat wabah PMK.
“Nah inilah yang menjadi PR kita bersama, akan kita rumuskan tidak serta merta kita buka kran impor sebesarnya tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi dengan tetap mengutamakan pengelolaan bahan baku dalam negeri,” tandasnya.
PT Greenfields Indonesia merupakan perusahaan susu terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi susu segar di peternakan dan memiliki fasilitas pemrosesan terintegrasi milik sendiri yang didirikan sejak tahun 1997. Hingga kini, peternakan sapi perah PT Greenfields Indonesia memiliki populasi sapi lebih dari 10.000 sapi Holstein dan Jersey yang menghasilkan lebih dari 43,5 juta liter susu segar setiap tahunnya dengan memasok pasar domestik dan luar negeri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
