Tingkatkan Akurasi, Wapres Ma’ruf Minta Pendataan Keluarga BKKBN Harus Dibarengi Validasi Data
Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini tengah melakukan Pendataan Keluarga Tahun 2021. Pendataan ini dilakukan pada periode 1 April – 31 Mei 2021, untuk menjadi basis data pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, validasi data harus dilakukan pada setiap periode pendataan sehingga data yang didapatkan benar-benar akurat.
“Terjadi ketidaktepatan itu karena tidak akuratnya data. Baik dalam masalah pembangunan keluarga, kemudian stunting, bahkan juga bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, validasi data harus dilakukan pada setiap periode yang sudah [ditetapkan],” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Tim Pendataan Keluarga Perdana BKKBN di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (08/04/2021).
Lebih lanjut, Wapres meminta BKKBN agar dalam melakukan pendataan melibatkan unsur-unsur unit terkecil di tingkat rukun warga (RW). Di samping itu, tetap memperhatikan waktu-waktu yang tepat agar mudah menemui target yang didata.
“Waktu-waktu menemui masyarakat juga harus dipilih. Siang itu banyak tidak ada. Oleh karena itu, harus dicari saat-saat bagaimana mereka bisa ditemui, sehingga datanya menjadi lebih akurat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan bahwa pendataan keluarga ini sifatnya memetik data mikro dari keluarga satu per satu.
“Kami berencana mendata 76 juta keluarga. Akan tetapi dari Sensus Penduduk 2020, memang keluarga sudah meningkat jumlahnya, menjadi lebih dari 82 juta. Makanya, nanti dari 76 juta itu juga akan berkembang menjadi lebih dari 82 juta,” paparnya.
Adapun data yang diambil, imbuh Hasto, berupa data umum, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, dan data keluarga yang beresiko stunting.
“Kami mengerahkan kader sebanyak 1,2 juta di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga melaporkan perkembangan penanganan stunting di Indonesia.
“Dari jumlah kelahiran sejak Juli 2019 hingga saat ini yang memiliki potensi stunting sekitar 2,3 juta anak. Kemudian yang akan lahir ke depan ini kira-kira 20 juta anak hingga 4 tahun ke depan, dengan potensi stuntingnya 27 persen,” terang Hasto.
Oleh sebab itu, lanjutnya, BKKBN akan berupaya keras mencegah terjadinya stunting pada 20 juta kehamilan tersebut, dan berusaha menyembuhkan 2,3 juta anak yang telah lahir dan berpotensi stunting.
“Jadi energi kami lebih banyak untuk mengurus yang hamil dan yang mau lahir untuk mempersiapkan angka stunting 14 persen di 2024,” ungkapnya.
Menurut Hasto, untuk mencapai prevalensi stunting 14 persen, apabila pada 2024 jumlah balita yang lahir sebanyak 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu), maka yang berpotensi stunting tidak boleh lebih dari 3.090.000 (tiga juta sembilan puluh ribu) anak.
“Sehingga kami itu harus mencegah tiap tahun tidak boleh menambah bayi stunting sekitar 680 ribu,” pungkasnya.
Menanggapi laporan Hasto mengenai stunting, Wapres mengarahkan agar BKKBN dapat menciptakan berbagai inovasi penanganan stunting untuk diaplikasikan di daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya melakukan konvergensi anggaran penanganan stunting yang saat ini masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
“Bagaimana biaya itu bisa dikoordinasikan dengan baik. Sebenarnya biayanya besar, cuma ada di kementerian-kementerian,” ujarnya.
Usai pertemuan, Tim Pendataan Keluarga Perdana BKKBN melakukan pendataan keluarga Wapres.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
