Jakarta – Tidak efisiennya Badan Usaha Milik Negara dalam mengelola logistiknya, membuat biaya logistik Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) sekitar 23%.

Hal itu diungkap Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Ruli Adi. “Ada banyak sekali BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu. Akibatnya, sesama BUMN saling berebut dan berdampak pada tingginya biaya logistik,” katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Seharusnya, Ruli menilai, perusahaan-perusahaan BUMN itu fokus saja pada bisnis utamanya. Alasannya, semakin fokus sebuah perusahaan pada bisnis utamanya maka akan semakin mudah berkembang. Untuk urusan logistik lebih baik diserahkan ke pihak ketiga. “Kami berebut sesama saudara makanya biaya logistik susah turun,” imbuhnya.

Karena itu, BGR menginisiasi penyatuan data aset milik unit usaha BUMN yang bergerak di sektor logistik. BGR mengembangkan sistem big data yang menghimpun semua fasilitas logistik sesama BUMN. Data tersebut akan disatukan dalam satu platform.

Berdasarkan catatan Ruli, setidaknya ada 49 BUMN yang punya unit usaha atau anak perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Untuk tahap awal, sudah ada 29 perusahaan yang bergabung dalam pengembangan platform tersebut.

Program pengembangannya sendiri dikerjakan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sarinah, PT Pos Indonesia dan PT Pos Logistik. BGR sendiri, merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor logistik dengan bisnis utama penyewaan gudang dan distribusi barang.

Tingginya biaya logistik di Indonesia, tahun 2016 lalu, juga pernah dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, tahun lalu, Presiden Jokowi menyebut, biaya logistik di Indonesia tidak logis karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari total PDB atau Rp1.820 triliun per tahun.

“Akibat dari biaya logistik yang tidak efisien ini, menurut Presiden, industri kita menjadi kurang kompetitif,” tandas Presiden Jokowi ketika itu saat meresmikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) di Cakung, Jakarta,

Hanya saja, penyebab tingginya biaya logistic yang dikemukakan Presiden Jokowi ketika itu, yakni salah satunya adalah bahan baku industri asal impor banyak yang ditimbun luar negeri (LN), di Singapura dan Malaysia. Begitu pula dengan barang ekspor, saat menunggu ada pembeli barang ekspor selama ini ditimbun di Singapura dan Malaysia. Presiden mencontohkan, saat Indonesia membeli kapas maka kapas tersebut disimpan di negara lain bukan di Indonesia.

“Kalau hal seperti ini tidak bisa kita bereskan, kita tidak akan bisa bersaing. Tidak logis, produksi di sini, hasilnya di sini, kapasnya gudangnya di negara lain, loh loh tidak bisa. Bawa ke negara kita,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Diminta Membangun Sistem yang Efisien

Untuk itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar kementerian dan lembaga terus memperbaiki dan membangun sistem yang efisien. Apakah persoalan itu sudah terbenahi atau belum, yang jelas banyaknya BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu, juga turut memicu tingginya biaya logistik.

Persoalan lain yang memicu tingginya biaya logistik, dilontarkan Ketua  Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi. Menurutnya, masalah pungutan liar (pungli) menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia. Dari perhitungannya, biaya pungli setidaknya memakan 24 persen dari biaya barang.

Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur JNE ini mengatakan, biaya logistik tak hanya disebabkan kendala belum baiknya infrastruktur transportasi. Tetapi, oknum pelaku pungli juga turut membebani ongkos pengiriman. “Banyak faktor biaya logistik tinggi, salah satunya karena ada praktek seperti itu (pungli),” katanya..

Tingginya biaya logistik, menurut pengamat logistik Reiy Schreiben, saat ini memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun jika dibiarkan begitu saja akan menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor perdaganan Internasional Indonesia.

Dampak yang dapat dirasakan saat ini, lanjut Reiy, adalah seperti defisitnya neraca perdagangan Indonesia terhadap beberapa negara di dunia. Selain diakibatkan sedang lesunya perekonomian global, tetapi biaya logistik yang tinggi juga dapat memberikan efek yang negatif pada neraca perdagangan Indonesia. “Sehingga hal tersebut akan menyebabkan defisit pada neraca perdaganan jika biaya impor lebih tinggi dari pada biaya ekspor,” tuturnya.

Selain itu, menurut Reiy, kesepakatan perdagangan bebas antara beberapa negara terutama negara-negara ASEAN dengan Indonesia akan memberikan efek negative, jika masalah biaya logistik yang mahal tidak segera diatasi. Seperti diketahui, dengan dibukanya ASEAN Ecnomic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, maka pintu perdagangan untuk masuk ke kawasan Indonesia kan dibuka bebas dan negara manapun di Asia Tenggara, akan bebasa mengirimkan barang dengan tarif nol rupiah.

Artinya, dengan keadaan biaya logistik yang tinggi maka akan menyebabkan produk dari Indonesia akan kalah bersaing dengan produk negara-negara Asia Tenggara lainnya dan produk impor akan merajai pasar domestik. “Dengan begitu, jika kesepakatan ASEAN Economic Community dijalankan maka akan memperparah defisit neraca perdagangan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” katanya.

M Riz