Tingginya Biaya Logistik, Akibat Banyaknya BUMN yang Bergerak di Sektor Logistik
Jakarta – Tidak efisiennya Badan Usaha Milik Negara dalam mengelola logistiknya, membuat biaya logistik Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) sekitar 23%.
Hal itu diungkap Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Ruli Adi. “Ada banyak sekali BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu. Akibatnya, sesama BUMN saling berebut dan berdampak pada tingginya biaya logistik,” katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).
Seharusnya, Ruli menilai, perusahaan-perusahaan BUMN itu fokus saja pada bisnis utamanya. Alasannya, semakin fokus sebuah perusahaan pada bisnis utamanya maka akan semakin mudah berkembang. Untuk urusan logistik lebih baik diserahkan ke pihak ketiga. “Kami berebut sesama saudara makanya biaya logistik susah turun,” imbuhnya.
Karena itu, BGR menginisiasi penyatuan data aset milik unit usaha BUMN yang bergerak di sektor logistik. BGR mengembangkan sistem big data yang menghimpun semua fasilitas logistik sesama BUMN. Data tersebut akan disatukan dalam satu platform.
Berdasarkan catatan Ruli, setidaknya ada 49 BUMN yang punya unit usaha atau anak perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Untuk tahap awal, sudah ada 29 perusahaan yang bergabung dalam pengembangan platform tersebut.
Program pengembangannya sendiri dikerjakan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sarinah, PT Pos Indonesia dan PT Pos Logistik. BGR sendiri, merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor logistik dengan bisnis utama penyewaan gudang dan distribusi barang.
Tingginya biaya logistik di Indonesia, tahun 2016 lalu, juga pernah dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, tahun lalu, Presiden Jokowi menyebut, biaya logistik di Indonesia tidak logis karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari total PDB atau Rp1.820 triliun per tahun.
“Akibat dari biaya logistik yang tidak efisien ini, menurut Presiden, industri kita menjadi kurang kompetitif,” tandas Presiden Jokowi ketika itu saat meresmikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) di Cakung, Jakarta,
Hanya saja, penyebab tingginya biaya logistic yang dikemukakan Presiden Jokowi ketika itu, yakni salah satunya adalah bahan baku industri asal impor banyak yang ditimbun luar negeri (LN), di Singapura dan Malaysia. Begitu pula dengan barang ekspor, saat menunggu ada pembeli barang ekspor selama ini ditimbun di Singapura dan Malaysia. Presiden mencontohkan, saat Indonesia membeli kapas maka kapas tersebut disimpan di negara lain bukan di Indonesia.
“Kalau hal seperti ini tidak bisa kita bereskan, kita tidak akan bisa bersaing. Tidak logis, produksi di sini, hasilnya di sini, kapasnya gudangnya di negara lain, loh loh tidak bisa. Bawa ke negara kita,” kata Presiden Jokowi saat itu.
Diminta Membangun Sistem yang Efisien
Untuk itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar kementerian dan lembaga terus memperbaiki dan membangun sistem yang efisien. Apakah persoalan itu sudah terbenahi atau belum, yang jelas banyaknya BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu, juga turut memicu tingginya biaya logistik.
Persoalan lain yang memicu tingginya biaya logistik, dilontarkan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi. Menurutnya, masalah pungutan liar (pungli) menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia. Dari perhitungannya, biaya pungli setidaknya memakan 24 persen dari biaya barang.
Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur JNE ini mengatakan, biaya logistik tak hanya disebabkan kendala belum baiknya infrastruktur transportasi. Tetapi, oknum pelaku pungli juga turut membebani ongkos pengiriman. “Banyak faktor biaya logistik tinggi, salah satunya karena ada praktek seperti itu (pungli),” katanya..
Tingginya biaya logistik, menurut pengamat logistik Reiy Schreiben, saat ini memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun jika dibiarkan begitu saja akan menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor perdaganan Internasional Indonesia.
Dampak yang dapat dirasakan saat ini, lanjut Reiy, adalah seperti defisitnya neraca perdagangan Indonesia terhadap beberapa negara di dunia. Selain diakibatkan sedang lesunya perekonomian global, tetapi biaya logistik yang tinggi juga dapat memberikan efek yang negatif pada neraca perdagangan Indonesia. “Sehingga hal tersebut akan menyebabkan defisit pada neraca perdaganan jika biaya impor lebih tinggi dari pada biaya ekspor,” tuturnya.
Selain itu, menurut Reiy, kesepakatan perdagangan bebas antara beberapa negara terutama negara-negara ASEAN dengan Indonesia akan memberikan efek negative, jika masalah biaya logistik yang mahal tidak segera diatasi. Seperti diketahui, dengan dibukanya ASEAN Ecnomic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, maka pintu perdagangan untuk masuk ke kawasan Indonesia kan dibuka bebas dan negara manapun di Asia Tenggara, akan bebasa mengirimkan barang dengan tarif nol rupiah.
Artinya, dengan keadaan biaya logistik yang tinggi maka akan menyebabkan produk dari Indonesia akan kalah bersaing dengan produk negara-negara Asia Tenggara lainnya dan produk impor akan merajai pasar domestik. “Dengan begitu, jika kesepakatan ASEAN Economic Community dijalankan maka akan memperparah defisit neraca perdagangan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” katanya.
M Riz
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Kunjungi Pameran Seni Karya Butet Kartaredjasa, Megawati Lama Amati Patung Kurus Mirip Petruk
