Tim Bulu Tangkis Indonesia Dipaksa Mundur Dari All England, Menpora: Presiden Minta Dilakukan Langkah Cepat dan Terbaik
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memantau langsung perkembangan kejadian yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia pada ajang All England Open 2021 yang digelar di Birmingham, Inggris.
“Ini dimonitor langsung oleh Bapak Presiden. Tentu kami menyampaikan informasi, juga Ibu Menlu, juga stakeholder lainnya [melaporkan kepada Presiden],” ujar Menpora dalam keterangan persnya, Jumat (19/03/201).
Sebagaimana diketahui, panitia penyelenggara memaksa tim bulu tangkis Indonesia untuk mundur dari turnamen bergengsi tersebut. Tim Indonesia dipaksa mundur karena saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu (13/03/2021) terdapat salah satu penumpang pesawat yang dinyatakan positif COVID-19.
Namun, perlakuan diskriminatif disinyalir diterima oleh tim Indonesia. “Hasil test PCR sebelum pertandingan menunjukkan bahwa semua pemain bulutangkis Indonesia sehat walafiat. Sementara tim dari tiga negara lain yang jelas-jelas hasil tesnya positif, malah diberi keistimewaan untuk tes ulang, yang ternyata hasil tes ulangnya negatif,” ungkap Menpora.
Terkait kejadian tersebut, ujar Zainudin, Presiden telah menginstruksikan untuk melakukan langkah cepat dan terbaik terutama bagi tim bulu tangkis Indonesia yang saat ini tengah dikarantina di Inggris.
“Presiden meminta kepada kami dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan terbaik terutama untuk menyelamatkan anak-anak kita di sana, itu di satu sisi. Kemudian sisi yang lain, tentu Pak Presiden juga meminta supaya perlakukan-perlakuan yang tidak baik kepada kita ini jangan didiamkan, harus tetap dipersoalkan, tentu ada jalur-jalurnya,” ujar Menpora.
Sebelumnya, Menpora telah menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang menyayangkan adanya kejadian tersebut.
“Sebagaimana yang saya sudah sampaikan sejak kemarin, bahwa posisi pemerintah menyayangkan kejadian ini dan prihatin, bahkan lebih tegas lagi mengecam kejadian ini,” tegasnya.
Menpora juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan pasca kejadian dipaksa mundurnya tim Indonesia tersebut.
“Sikap kita sama, kita minta klarifikasi dan minta penjelasan secara transparan serta perlakuan yang fair atau adil atas apa yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri melalui Duta Besar RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya Desra Percaya telah melayangkan surat kepada Presiden Federasi Internasional Bulu Tangkis atau Badminton World Federation (BWF) dan Chief Executive of Badminton England yang antara lain menyatakan kekecewaan Indonesia terhadap penarikan serta ketidakadilan yang dialami oleh tim Indonesia di ajang All England.
“Tentu sebagai warga negara kita terlukai, anak-anak kita terkurung tanpa kejelasan. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sudah sangat luar biasa. Duta Besar kita bekerja luar biasa yang ada di sana, menyuplai makanan setiap siap saat, cuma memang mereka tidak bisa ketemu,” ujar Zainudin Amali.
Lebih lanjut Menpora menyampaikan, pihaknya tidak mempunyai otoritas untuk berhubungan langsung dengan pihak penyelenggara All England Open 2021 maupun BWF, untuk itu ia mendorong Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan National Olympic Committee (NOC) Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap perlakuan yang diterima tim Indonesia.
“Kami mendorong federasi nasional yaitu PBSI untuk meminta klarifikasi kepada federasi internasional (kepada BWF) dan penyelenggara All England kenapa ini terjadi. Dan tentu kami juga meminta bantuan NOC Indonesia melalui jaringannya, mungkin pada NOC yang ada di Inggris sana, [mengklarifikasi] apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Zainudin Amali.
Menpora juga menyoroti sikap BWF yang dinilainya tidak profesional dan tidak transparan, serta memperlakukan tim Indonesia secara diskriminatif.
“Cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu. Oleh karena itu, kami sangat kecewa atas perlakuan ini dan BWF tidak boleh buang badan, berlindung pada aturan yang ada di negara Inggris,” tegasnya.
Untuk itu, Menpora juga meminta kepada PBSI dan NOC Indonesia untuk menyuarakan dilakukannya perbaikan pada organisasi BWF sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di turnamen-turnamen yang akan datang.
“Ada beberapa kejuaraan series yang akan kita hadapi, kalau kita tidak tegas sekarang maka akan bisa berulang-ulang. Menjadi panitia All England saya kira bukan baru sekarang dan panitia itu disupervisi langsung oleh BWF, sama dengan kita menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis di sini. Bukan kita yang memegang kendali dari kebijakan-kebijakan yang ada. Itu semua di bawah kendali BWF,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
