Terpukau Dusun Girpasang, Ganjar Minta Dikelola Jadi Destinasi Wisata
Klaten – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terpukau dengan eksotisme Dusun Girpasang, Desa Telogomulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten saat mengunjungi desa terpencil itu untuk membagikan daging kurban, Sabtu (1/8/2020). Ganjar melihat ada potensi wisata yang dapat dikembangkan.
“Ini bagus, bisa dikembangkan jadi destinasi wisata unggulan. Ini keren lho,” ungkap Ganjar takjub.
Dusun Girpasang memang sangat unik. Dusun itu terletak di kaki gunung Merapi, terpencil dan terpisah oleh jurang cukup dalam dengan desa lainnya. Sehingga, untuk mencapai dusun tersebut, jalan satu-satunya adalah melewati jurang dengan kedalaman sekitar 150 meter.
Jalan meliuk menjadi akses satu-satunya warga untuk masuk ke desa itu. Sebenarnya, warga juga membuat gondola kecil yang menghubungkan antara dua desa, namun gondola itu hanya untuk mengangkut barang.
Sesampainya di dusun, terlihat rumah-rumah sederhana penduduk. Hanya ada 9 rumah di dusun itu, dihuni 12 Kepala Keluarga dan 37 jiwa. Rumah yang didominasi kayu itu begitu eksotis karena berada di ketinggian dengan udara dingin. Belum lagi, sejumlah kandang sapi yang menjadi penghasilan utama warga dusun membuat suasana semakin asri.
“Memang PR saya yang belum selesai soal jembatan di sini. Sebenarnya sudah saya usulkan ke Kementerian dan sudah disetujui, namun karena refocusing anggaran terkait COVID-19, ditunda dulu. Saya akan ajukan lagi dan mudah-mudahan tahun depan sudah ada jembatannya,” terangnya.
Meskipun ada jembatan penghubung, namun Ganjar meminta agar jembatan hanya untuk kondisi darurat. Sementara akses jalan yang sudah ada saat ini, dibiarkan menjadi jalan utama.
“Karena ini unik, jalannya naik turun dan bagus sekali. Saya minta pak Kades bergerak dengan menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata. Ini pasti keren kalau dikelola dan dipasarkan kepada wisatawan,” terangnya.
Ganjar meminta agar desa menggandeng universitas atau anak-anak muda kreatif guna membangun Dusun Girpasang itu. Dengan begitu, maka ide terbaik akan keluar dan tinggal diaplikasikan.
“Kearifan lokal masyarakat di sini, budayanya, suasananya, ini sangat unik dan menarik. Pasti bagus kalau dikelola,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tegalmulyo, Sutarno sepakat dengan usulan Ganjar. Sebenarnya, Dusun Girpasang memang telah disiapkan untuk dijadikan destinasi wisata.
“Sudah sejak 2017 kami gerakkan Girpasang jadi destinasi wisata, karena memiliki keunikan yang tidak banyak dijumpai di tempat lain. Namun memang karena kondisi saat ini, belum bisa maksimal,” ucapnya.
Menurutnya, masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk menjadikan Dusun Girpasang layak menjadi tempat wisata. Sementara, keuangan desa sangat terbatas.
“Tapi kami akan upayakan secara maksimal. Selain Girpasang, kami memiliki objek wisata alam lain seperti camping ground pendakian Merapi, Goa Jepang dan Embung. Selain pemandangan alam yang indah, kami juga punya potensi seni budaya yang cukup lumayan,” pungkasnya.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
