Connect with us

Terlibat Kasus 22 Mei, PPP Persilakan Habil Marati Diproses Hukum

arsul, sani, rekonsiliasi, jokowi, prabowo, hasil, sidang, mk

Proses Hukum Habil Marati

Pihaknya belum mau berandai-andai apakah HM memang terbukti bersalah atau tidak menyangkut dugaan terhadapnya. Yang pasti, PPP sudah punya aturan di Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai, bahwa pemberhentian bisa dilakukan.

“Ada aturannya kalau seseorang itu katakanlah ditersangkakan atau dijatuhi hukuman dengan pidana ancaman penjara 5 tahun atau lebih itu bisa diberhentikan dari partai PPP,” ujar Asrul Sani.

PPP belum akan melakukan investigasi internal atas kasus menyangkut HM. Semuanya diserahkan kepada penegak hukum untuk menyelidikinya.

Sebelumnya, polisi sudah menetapkan delapan tersangka terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal saat kerusuhan 22 Mei 2019 dan perencanaan pembunuhan empat tokoh dan satu pimpinan lembaga survei. Dua nama yang baru ditetapkan sebagai tersangka yakni Kivlan Zen dan seseorang berinisial HM alias Habil Marati.

Dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (11/3/2019), Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ari, menjelaskan HM sudah ditangkap di rumahnya di Jl Metro Kencana, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kabarnya, HM seorang politikus dari partai politik.

Ade menambahkan, tersangka HM berperan penyumbang dana pembelian senjata api.

“Jadi uang yang diterima tersangka KZ berasal dari HM. Maksud tujuan untuk pembelian senjata api,” katanya.

(Syaf)

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Segera Benahi Pendidikan Nasional untuk Respons Perubahan Global

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo mengamanatkan pembenahan menyeluruh di bidang pendidikan. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan global yang sedemikian cepat.

Hal tersebut kembali ditekankan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai program pendidikan dan beasiswa bersama jajaran terkait di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.

“Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu cepat, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami,” ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memandang diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat di sektor pendidikan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah dengan pemanfaatan infrastruktur dan kemajuan teknologi untuk mengatasi rentang geografis Indonesia yang luas dan terbentang di 17 ribu pulau.

“Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada,” tutur Presiden.

Selain berbicara soal aspek sistem pendidikan, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian bagi kualitas infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung-gedung sekolah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil di Tanah Air. Sambil menyoroti kondisi banyak gedung sekolah yang dianggap membahayakan keselamatan siswa dan guru, Kepala Negara meminta adanya skema program bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hal itu.

“Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” ucapnya.

Adapun untuk mendukung upaya peningkatan akses yang lebih luas kepada pelayanan pendidikan, pemerintah saat ini juga mempersiapkan program beasiswa yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Presiden meminta agar program tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.

“Jangan sampai mereka ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Dorong Kerja Sama Swasta, Presiden Jokowi Berharap Kartu Pra Kerja Diimplementasikan Januari

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Wapres didampingi Seskab saat memasuki ruang Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Kartu Pra Kerja segera bisa diimplementasikan tahun depan. Ia juga meminta agar para pencari kerja, pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan.

“Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati, mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Program Kartu Pra Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) siang.

Presiden berharapkan agar (program ini, red) dikerjakan secara masif lewat media jasa swasta yang diprioritaskan, kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini, karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif.

Kemudian yang ketiga, lanjut Presiden, baru BLK (Balai Latihan Kerja) yang diberikan porsi sesuai yang sudah ada yang saja. Selain para pencari kerja, menurut Presiden, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan ketrampilannya melalui program rescaling maupun upscaling.

“Kembali lagi ini tolong juga diberikan kepada swasta, kepada BUMN urut-urutannya, dan BLK,” tegas Presiden seraya menambahkan, perlunya mencoba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini, seperti yang sering disampaikannya ISS, Kompas.

“Diajak bicaralah mereka, dan lain-lainnya masih banyak,” sambungnya.

Presiden betul-betul berharap, menginjak Januari program ini sudah mulai dijalankan.

Urusan Mendikbud

Sebelumnya saat mengawai pengantarnya pada ratas itu, Presiden Jokowi mengemukakan, terkait dengan Kartu Pra Kerja itu, fokus pemerintah ada dua. Yang pertama bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa ini menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur.

Yang kedua, menurut Presiden, peningkatan keterampilan angkatan kerja existing agar semakin produktif dan memiliki daya saing. Ia menunjukkan catatan 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Ini urusannya Mendikbud. Yang kita harapkan juga disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan di dunia industri,” kata Presiden Jokowi.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Hanya Dinamika Politik, Puan Maharani Pastikan Tak Ada Kerenggangan Antara Megawati dan Surya Paloh

Oleh

Fakta News
Ketua DPR: Butuh Komitmen Bersama Membangun Bangsa
Puan Maharani

Jakarta – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan tak pernah ada kerenggangan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Menurut Puan, dinamika politik biasa terjadi.

“Nggak pernah ada kerenggangan. Kalau politik ada dinamika ya biasa-biasa aja. Dan semuanya akrab, Pak Jokowi berangkulan, Bu Mega senyum-senyum, salaman. Waktu Bu Mega dan saya hadir, Pak Surya Paloh juga menyambut bareng di depan pintu, kita naik lift bareng-bareng,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Puan memastikan koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin tetap akur dan solid. Puan menyatakan adanya sindiran-sindiran beberapa waktu lalu tidak mengganggu hubungan PDIP dengan NasDem.

“Sama sekali nggak (mengganggu). Kayak dibilang bahwa nggak salaman, ya biasa aja. Lagi jalan kelewatan itu kan di gedung Kura-kura itu kan agak turun-naik. Saya aja kalau datang ke situ pakai kebaya juga harus jalannya pelan-pelan,” jelasnya.

Puan juga tak ambil pusing atas manuver NasDem yang melakukan pertemuan dengan partai oposisi. Soal sindiran Jokowi ke Surya Paloh yang menyinggung pelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman, Puan menyebutnya sebagai dinamika untuk membuat suasana cair.

“Nggak ada, itu kan ice breaker, kemudian apa namanya membuat agar suasana berdinamika, cair. Ya memberikan sinyal-sinyal tertentu ya boleh-boleh saja,” ujar Puan.

Seperti diketahui, Megawati bersama Puan hadir dalam acara puncak HUT ke-8 NasDem pada Senin (11/11) lalu dan disambut langsung oleh Surya Paloh. Presiden Jokowi, yang juga hadir, bahkan berpelukan erat dengan Paloh.

 

Munir

Baca Selengkapnya