Connect with us

Terkendala Biaya, Gubernur Ganjar Siap Bantu Kepulangan Mahasiswa Jateng di Tiongkok

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya membantu kepulangan mahasiswa asal Jateng yang masih tertahan di Tiongkok lantaran terkendala biaya. Pasalnya, dari 15 mahasiswa Jateng yang berkuliah di Tiongkok, hanya 4 orang yang bisa pulang ke Tanah Air dengan biaya pribadi.

Ganjar mengatakan KBRI Beijing pada tanggal 29 Januari kemarin telah menerbitkan surat imbauan bagi seluruh mahasiswa Indonesia yang berada di Tiongkok untuk pulang ke Tanah Air karena perkembangan virus NCol yang makin menyebar.

“Yang sisanya akan kita bantu, karena beberapa yang lain sambat tidak punya uang untuk pulang,” ujarnya.

Ganjar juga menggandeng Perhimpunan Pelajar Indonesia untuk memantau perkembangan mahasiswa asal Jateng di Tiongkok. Berkat bantuan PPI pula, Ganjar bisa berkomunikasi langsung dengan mereka.

“Kemarin PPI Dunia membantu saya sehingga sekarang saya punya nomor handphonenya satu-satu. 15 mahasiswa sudah terdata dan kita sudah komunikasi langsung,” ujarnya.

Untuk diketahui, keempat mahasiswa tersebut telah bertolak dari Zhengzhou Airport Tiongkok dan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, Sabtu (1/2) pukul 04.35 WIB.

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemkot Bogor Dapat Bantuan Rp70 Miliar untuk RSUD dan Alun-Alun

Oleh

Fakta News

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mengikuti penandatanganan perjanjian pembiayaan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) secara virtual dari Balai Kota Bogor, Kamis (24/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut Bima Arya bersama para kepala daerah se-Jawa Barat juga ikut melakukan penandatanganan program pinjaman daerah tersebut yang dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.

Tampak mendampingi Bima Arya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudi Mashudi dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakot Bogor Adi Novan.

Denny Mulyadi mengatakan, Pemkot Bogor sangat menyambut baik bantuan keuangan yang diberikan oleh PT SMI melalui skema pinjaman daerah oleh Pemprov Jawa Barat.

“Jadi ini program Pemprov untuk memberikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kebetulan Kota Bogor ada beberapa bantuan yang ditunda karena Covid-19. Tapi bisa dilanjutkan karena Pemprov Jawa Barat sudah menandatangani perjanjian pembiayaan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi ini,” ungkap Denny.

Ia menambahkan, ada dua kegiatan di Kota Bogor yang mendapatkan bantuan keuangan, yakni pembangunan RSUD dan Alun-Alun.

“Alhamdulillah Kota Bogor dapat bantuan keuangan dari provinsi untuk pembangunan RSUD sebesar Rp 55 miliar di 2020 ini dan untuk Alun-Alun Rp15 miliar di 2021. Yang RSUD akan dipakai untuk belanja alat kesehatan, bukan pembangunan fisik,” jelasnya.

Sementara itu, dalam arahannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa Kebangkitan dan kolaborasi ini sangat penting sebagai dukungan pemulihan ekonomi di Jawa Barat.

“PT SMI tadi sudah memberikan pinjaman untuk tahun 2020, dan kalau tidak ada halangan yang jilid kedua itu akan ditandatangani khusus untuk program pemulihan recovery economy 2021. Jadi, yang sekarang ditandatangani adalah untuk mengembalikan program-program strategis yang kena refocusing sehingga banyak program di provinsi maupun 27 kota/kabupaten yang bantuan keuangannya terputus oleh refocusing. Sekarang Insya Allah bisa dikembalikan dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan di sisa waktu 3 bulan ke depan,” ujar Ridwan Kamil.

Ia menjelaskan, ada tiga hal yang harus dirasakan melalui bantuan keuangan ini.

“Satu, dari PT SMI ini harus melahirkan lapangan pekerjaan, maka saya titip di monitoring oleh Bappeda dan Pak Sekda agar pemanfaatan uang ini tidak business as usual, tapi dibikin regulasi. Semakin banyak warga Jawa Barat ikutan dalam proyek infrastruktur, di lapangan pekerjaannya, itu makin baik,” katanya.

“Yang kedua, tentunya ini harus dirasakan pilihan-pilihan yang sudah disepakati, yakni pilihan proyek yang memberikan manfaat luar biasa secara sosial dan ekonomi secara langsung. Ketiga, tentunya bisa memberikan pemulihan agar belanja pemerintah ini sebagai salah satunya yang masih bisa bergerak karena api investasi mengecil, api ekspor mengecil, api daya beli mengecil, mudah-mudahan belanja pemerintah satu-satunya api yang menjaga nyalanya ekonomi Jawa Barat,” tandas Emil.

Pemprov Jawa Barat mendapatkan pinjaman daerah sebesar Rp5 triliun yang dikucurkan dalam dua termin melalui bank BJB. Termin pertama, akan dicairkan Rp2,5 triliun kepada kota/kabupaten se-Jawa Barat pada tahun ini. Sisanya, dilanjutkan pada 2021.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov DKI Perpanjang PSBB hingga 10 Oktober

Oleh

Fakta News
PSBB

Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 10 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Anies menyebut sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Pada 12 hari pertama bulan September, lanjut dia, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Lalu 12 hari berikutnya penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi, namun berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus.

“Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan. Pemerintah terus tingkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu, hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M,” ujar Anies.

Meski disebut sudah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies mengatakan peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan pengetesan yang masif pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November.

Baca Selengkapnya