Connect with us

Terkena Panah, Anggota TNI Tewas dalam Baku Tembak di Deiyai Papua

Karopenmas Polri Dedi Prasetyo

Jakarta – Mabes Polri mengungkap prajurit TNI Angkatan Darat (AD) Serda Ricson tewas dalam baku tembak di Deiyai, Papua. Dia terkena sabetan senjata tajam dan panah di kepala.

“Satu anggota TNI gugur, dua anggota TNI dan tiga anggota Polri terluka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Rabu, 28 Agustus 2019.

Menurut dia, dua prajurit TNI yang terluka adalah Sertu Sunendra dan Serka Arif. Mereka juga terkena senjata tajam dan panah.

Sementara itu, polisi terluka adalah Bripda Dedi, Bripka Rifki, dan Barada Akmal. Mereka terkena panah saat baku tembak.

Dedi menuturkan seluruh korban dari aparat keamanan telah dilarikan ke RSUD Paniai, Papua. Dugaan sementara penyerangan dipimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Sebelumnya, sebanyak 150 warga berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Deiyai. Demo menuntut penandatanganan persetujuan referendum Papua itu berakhir ricuh.

Saat aparat bernegosiasi dengan pedemo, muncul ribuan orang membawa senjata tajam dan panah. Mereka menyerbu aparat keamanan.

Massa menyerang mobil yang sebelumnya ditumpangi prajurit TNI. Mereka merampas senjata api (senpi) yang berada di dalam mobil tersebut.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mensos Juliari Serahkan Bantuan Jaminan Hidup Rp 3,72 Miliar untuk Korban Longsor Bogor

Oleh

Fakta News
Mensos Juliari Batubara saat menyapa korban tanah longsor di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7)

Bogor – Menteri Sosial Juliari P. Batubara merealisasikan janji Presiden Joko Widodo kepada korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Mensos mengunjungi warga korban tanah longsor untuk menyerahkan langsung bantuan jaminan hidup (jadup) kepada sebanyak 4.188 KK atau 12.403 Jiwa senilai 3,72 miliar, Senin (6/7).

“Ini adalah realisasi kepada rakyat di Kecamatan Sukajaya, khususnya dari 4 desa yang terdampak bencana alam longsor. Yang saya ingat, saya juga pada saat beberapa hari setelah bencana tersebut ikut mendampingi Bapak Presiden ke lokasi ini di bawah sana, di dekat Puskesmas kalo tidak salah, pada saat itu belum bisa naik, sampai sini belum bisa, masih tertutup tanah longsor semua,” papar Ari sapaan akrab Mensos.

“Bahkan pada saat Bapak Presiden ke sini, keadaan juga sedang hujan saat itu, sehingga memang kita ikut ngeri-ngeri sedap juga. Ini ada Presiden, beberapa Menteri, semuanya tumplek di sini, saya bilang ayo kita buruan, buruan, gitu,” ujar mantan anggota DPR dua periode mengenang kejadian saat itu.

Penyerahan jadup tersebut bersamaan dengan peresmian 1.753 hunian sementara oleh Bupati Bogor Ade Yasin, hadir juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Pepen Nazaruddin dan Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen. TNI Agus Subiyanto.

Mensos juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor dan Danrem 061 yang telah membantunya merealisasikan janji Presiden Joko Widodo.

“Terima kasih, Ibu Bupati dan jajarannya, dan juga Pak Danrem yang sudah merealisasikan komitmen Bapak Presiden untuk warga yang terdampak di hunian sementara ini. Mudah2an nanti bisa bermanfaat untuk seluruh warga yang terdampak, dan juga InsyaAllah nanti pembangunan huntap bisa segera diselesaikan, segera saudara-saudara kita bisa menempati hunian tetap tersebut,” ungkap bapak dua anak itu.

Mensos juga mengingatkan kepada Bupati Bogor agar mengkaji daerah-daerah yang rawan bencana, “Saya kira dibuat suatu kajian yang mendalam untuk beberapa daerah yang rawan longsor,” kata Mensos.

“Artinya, walaupun tidak mudah di lapangan, apakah memang daerah-daerah tersebut masih layak untuk dihuni, karena kalau daerah tersebut masih dihuni, bahkan jumlahnya banyak, sampai kapanpun akan terus terjadi bencana alam yang merenggut korban. Boleh saja ada bencana alam, itu suatu yang pasti di Indonesia, tapi kalau tidak ada warga yang menghuni kan kerugiannya, khususnya kerugian jiwanya bisa diminimalisasi,” terang Mensos.

Seperti diberitakan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Januari 2020 yang lalu akibatkan hujan yang berintensitas tinggi pada 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Jasinga.

Bencana ini telah merenggut 16 korban jiwa dan menyebabkan ribuan jiwa mengungsi karena kerusakan rumah. Melihat hal ini, Kemensos telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial antara lain Pengerahan Tagana untuk melakukan aktivitas penanganan darurat bencana dan pelayanan dapur umum dan dukungan Psikososial yang dilakukan oleh Tagana.

Mensos juga memaparkan bahwa ketika terjadi bencana, Kemensos telah mengirimkan berbagai bantuan senilai 2,67 milyar.

“Di luar itu, pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar 2,67 miliar rupiah,” ungkap Mensoa.

“Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar 6,4 miliar rupiah yang kami berikan di Kecamatan Sukajaya, khususnya di empat desa yang terdampak ini,” tandasnya.

Usai menyerahkan bantuan jadup, Mensos dan rombongan meninjau langsung hunian sementara untuk memastikan kondisinya layak untuk dihuni. Mensos juga memastikan sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sambil memutar kran air di kamar mandi umum, Mensos menyatakan bahwa air di hunian sementara sangat berlimpah. “Wah ini airnya berlimpah sekali dan airnya juga sangat bening, saya kira layak untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa bantuan jaminan hidup disalurkan bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan mekanisme non tunai.

“Kemensos menyalurkan jaminan hidup dengan non tunai, mereka dibukakan rekening dan dikasih ATM, tujuanya adalah agar bantuan sampai ke penerima utuh sesuai dengan haknya,” jelas Pepen.

Salah satu penerima bantuan jaminan hidup, warga Kampung Nyomplong, Kecamatan Sukajaya Agus Maulana langsung mencairkan di gerai Mandiri yang telah disiapkan oleh pihak bank.

“Alhamdulillah saya dapat bantuan sebesar sejuta lima ratus dari Menteri Sosial. Ya bantuan ini akan saya gunakan untuk kebutuhan pokok, sama biaya sekolah untuk pesantren,” ungkap Agus.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kementerian Kominfo Siapkan 4 Langkah Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate Pusat Data Nasional
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sektor penyiaran. Ada beberapa langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan percepatan digitalisasi sektor penyiaran tersebut.

“Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo sedang mengupayakan percepatan digitalisasi nasional dengan sangat serius, melalui: (1) penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, (2) pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, (3) penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika dan pelindungan data, serta (4) penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara,” kata Johnny dalam konferensi pers virtual di Kementerian Kominfo, Senin (6/7/2020).

Johnny menjelaskan percepatan digitalisasi sektor penyiaran terutama kebijakan digitalisasi televisi merupakan salah satu kebijakan yang mendesak dari percepatan digitalisasi nasional.

“Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan nasional yang harus segera diwujudkan bersama-sama dengan dukungan kuat dari semua pihak,” ujar dia.

Johnny pun memaparkan 6 alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Berikut selengkapnya:

Alasan pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Negara-negara anggota ITU sejak World Radiocommunication Conferences (WRC) di tahun 2007 telah menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio untuk layanan televisi terestrial. Sejak itu, negara-negara di Kawasan Eropa, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah membuat keputusan bersama untuk menuntaskan ASO di tahun 2015.

Bahkan, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.

Kedua, dari sisi arah kebijakan nasional, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting.

Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off atau ASO ini harus ditempuh dan disegerakan, demi menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Menkominfo menekankan selama ini masyarakat dirugikan akibat kualitas tayangan tidak sesuai dengan perangkat teknologi mutakhir.

Keempat, dari sisi kepentingan industri penyiaran, disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor ini untuk menyesuaikan pola bisnisnya agar sejalan dengan perkembangan era digital. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran. Digitalisasi televisi secara signifikan akan meningkatkan efisiensi dalam industri penyiaran di tanah air.

Menurut Menkominfo inefisiensi dan kerugian akibat ketidakpastian implementasi ASO ini semakin dirasakan pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Di Indonesia, selain LPP TVRI, terdapat 1.027 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang bersiaran dengan sistem terrestrial analog.

Kelima, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi, dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat. Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi.

Dengan migrasi teknologi digital, maka dari 328 MHz yang saat ini seluruhnya digunakan untuk penyiaran televisi teknologi analog, akan dihasilkan penggunaan efisiensi spektrum yang disebut dengan Digital Dividen sebesar 112 MHz (total bandwidth 90 MHz yang dapat digunakan) untuk menambah kapasitas, jangkauan dan kualitas internet broadband di tanah air.

Keenam, terkait dengan hubungan antar negara, apabila Indonesia terlalu lama menyelesaikan isu ini, maka akan muncul potensi permasalahan dengan negara tetangga khususnya di wilayah perbatasan. Situasi ini berpotensi memunculkan sengketa internasional, sehingga harus dilakukan penataan spektrum frekuensi radio yang diharmonisasi dengan negara tetangga.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Bima Arya Tinjau Potensi Wisata Era Pandemi di Bantaran Sungai Sukaresmi

Oleh

Fakta News
Wali Kota Bogor Bima Arya bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) meninjau bantaran Sungai Ciliwung di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (6/7/2020).

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) meninjau bantaran Sungai Ciliwung di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (6/7/2020).

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari diskusi Bima Arya dengan Ketua Gugus Tugas Nasional yang juga Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, sekaligus  untuk melihat secara langsung potensi kawasan tersebut untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini.

Tampak hadir mendampingi Kepala Bappeda, Kepala Dispora, Kepala Disparbud, Kepala PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala DLH, Camat Tanah Sareal, Lurah Sukaresmi, Lurah Kedung Halang dan karang taruna setempat.

Mereka diajak tim KPC melihat potensi wilayah di bantaran Ciliwung dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Sesekali terlibat diskusi terkait hal apa saja yang perlu disiapkan dan diperbaiki untuk menunjang sebagai destinasi wisata berbasis alam.

“Jangka pendek kita akan menyulap tempat ini untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini. Sekarang orang butuh untuk meningkatkan imunitas dengan berjemur dan berkegiatan luar ruang. Jadi, aktivitas orang yang kita baca bukan lagi banyak ke mall, tetapi ke ruang terbuka,” ungkap Bima Arya.

“Karena itu peninjauan bagian dari persiapan ke arah sana, tidak memerlukan biaya yang besar, yang diperlukan adalah kesiapan warga di sini, kesiapan sistem. Karena ini harus berdampak ekonomi pada warga sekitar,” tambahnya.

Bima melanjutkan, jangka panjangnya ia berharap bisa memaksimalkan potensi kawasan tersebut untuk dijadikan ecoriparian yang merupakan penataan kawasan sungai menjadi produktif dengan konsep edukasi lingkungan.

“Jangka panjang kita akan memberdayakan dan memaksimalkan potensi tempat ini untuk ecoriparian. Jadi wisata air terintegrasi dengan tanam-tanaman dan pelestarian alam. Tapi itu agak jangka panjang karena banyak hal yang harus dilakukan terkait infrastruktur, seperti pembebasan lahan,” terangnya.

Nantinya, kawasan tersebut akan dikelola oleh warga yang dibantu oleh aparatur wilayah serta tim dari Satgas Ciliwung.

“Di sini ada dua kelurahan, yakni Sukaresmi dan Kedunghalang. Saya tugaskan Pak Lurah untuk menyiapkan itu biar warga yang mengelola. Satu minggu saya minta ini untuk disiapkan. Karena tidak perlu banyak hal, hanya perlu pengaturan pembagian kerjanya saja di sini. Kalau orang datang ke sini, apa saja paket-paketnya,” jelas Bima.

“Bisa ngalun dari Jambu Dua, bisa camping di sini, hiking di sini, bisa aktivitas pengelolaan sampah, bisa barbeque dan yang pasti berjemur dan berolahraga di sini. Tidak terlalu banyak pengkondisiannya, yang penting warganya siap. Jadi sarana prasarananya dibiarkan alami saja,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPC yang juga Sekretaris Satgas Ciliwung Een Irawan Putra menyatakan bahwa di Kota Bogor masih ada satu titik sempadan Ciliwung yang masih tersisa, yang masih bisa diselamatkan dan peluang untuk dikelolanya lebih besar dan berdampak lebih untuk warga sekitar.

“Karena di Sukaresmi ini konturnya lebih landai dibandingkan kelurahan yang lain. Kelurahan lain kan curam- curam semua. Dan juga sejak pandemi ini ada aktivitas atau kebiasaan baru warga yang sudah mulai menyadari pentingnya daya imun, pentingnya kesehatan untuk terhindar dari pandemi Covid. Kemaren ada yang bersepeda, jalan kaki, berjemur, lari. Sebenarnya sangat berpeluang besar untuk penataan yang terintegrasi bagaimana menunjukkan sungai yang bagus,” jelas Een.

Een menambahkan, yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah mencoba berbagai akses-akses untuk memudahkan menuju lokasi wisata.

“Dibersihkan jalannya jadi memang belum ada biaya besar, hanya tenaga kerja untuk merapikan. Terus kita coba jalan sambil melihat apa saja yang bisa dilakukan dalam jangka panjang,” katanya.

Menurutnya, Wali Kota Bima Arya akan menjajal langsung dalam minggu ini dengan melakukan aktivitas camping di area delta bantaran Ciliwung kawasan Sukaresmi.

“Pak Wali dalam waktu dekat mau coba dulu beraktivitas disini terus kita akan camping disini. Sudah didiskusikan kepada Kadis PUPR untuk mulai menata lokasikan camping ground, Kadis Pariwisata untuk membuat track dan aktivitas. Jadi, kalau kita camping disini ngajak orang luar kan harus ada experience yang ditawarkan,” pungkasnya.

 

(hed)

Baca Selengkapnya