Terima Kunjungan Resmi PM Palestina, Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Terus Perjuangan Kemerdekaan Palestina
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad I.M. Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 24 Oktober 2022. Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan.
“Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas sejumlah hal, salah satunya adalah terkait kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesatuan diantara bangsa Palestina dan mendorong dukungan internasional dan proses rekonsiliasi terhadap perjuangan Palestina.
“Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga sampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB,” ucap Presiden.
Terkait kerja sama kedua negara di bidang ekonomi, Presiden Jokowi mengapresiasi perdagangan kedua negara yang terus meningkat. Menurut Presiden, Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia. Fasilitas tersebut juga akan diberikan kepada produk-produk lain dari Palestina sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina.
“Indonesia berharap kerjasama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,”
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Presiden menyampaikan bahwa MoU Perjanjian Hibah bantuan baru Pemerintah Indonesia kepada Palestina telah ditandatangani beberapa hari yang lalu. Selain itu, Indonesia juga dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC.
“Bantuan ke Palestina bukan hanya dari Pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina,” ungkap Presiden.
Tidak hanya bantuan kemanusiaan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas dalam rangka mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2 ribu warga Palestina.
“Hari ini ditandatangani MoU pembangunan kapasitas untuk mendukung pendirian otoritas obat dan makanan independen di Palestina. Ke depan pemberian bantuan pengembangan kapasitas akan terus kita lakukan antara lain di bidang UMKM, e-commerce, dan penangangan bencana,” ujar Presiden.
Sementara itu, PM Shtayyeh dalam keterangannya menyampaikan apresiasinya terhadap penandatanganan perjanjian kerja sama kedua negara sebagai bentuk dukungan nyata bagi Palestina dari Indonesia. Ia juga berharap Indonesia dapat mencapai kesuksesan dalam menyelenggarakan KTT G20 pada November mendatang.
“Kami mendoakan, semoga Indonesia sukses menyelenggarakan G20 tersebut dan kami berharap Indonesia bisa sampaikan pesan dukungan kepada Palestina di forum G20 tersebut,” ucap PM Shtayyeh.
PM Shtayyeh pun mengapresiasi sambutan hangat dan upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung bangsa Palestina menuju kemerdekaan dan perdamaian. “Terima kasih atas sambutan Yang Mulia dan kami sekali lagi juga mengapresiasi dukungan perjuangan Yang Mulia dalam mendukung bangsa Palestina dan mendukung rekosiliansi Palestina untuk tercapainya kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
