Terima Kunjungan Resmi PM Palestina, Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Terus Perjuangan Kemerdekaan Palestina
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad I.M. Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 24 Oktober 2022. Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan.
“Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas sejumlah hal, salah satunya adalah terkait kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesatuan diantara bangsa Palestina dan mendorong dukungan internasional dan proses rekonsiliasi terhadap perjuangan Palestina.
“Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga sampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB,” ucap Presiden.
Terkait kerja sama kedua negara di bidang ekonomi, Presiden Jokowi mengapresiasi perdagangan kedua negara yang terus meningkat. Menurut Presiden, Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia. Fasilitas tersebut juga akan diberikan kepada produk-produk lain dari Palestina sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina.
“Indonesia berharap kerjasama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,”
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Presiden menyampaikan bahwa MoU Perjanjian Hibah bantuan baru Pemerintah Indonesia kepada Palestina telah ditandatangani beberapa hari yang lalu. Selain itu, Indonesia juga dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC.
“Bantuan ke Palestina bukan hanya dari Pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina,” ungkap Presiden.
Tidak hanya bantuan kemanusiaan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas dalam rangka mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2 ribu warga Palestina.
“Hari ini ditandatangani MoU pembangunan kapasitas untuk mendukung pendirian otoritas obat dan makanan independen di Palestina. Ke depan pemberian bantuan pengembangan kapasitas akan terus kita lakukan antara lain di bidang UMKM, e-commerce, dan penangangan bencana,” ujar Presiden.
Sementara itu, PM Shtayyeh dalam keterangannya menyampaikan apresiasinya terhadap penandatanganan perjanjian kerja sama kedua negara sebagai bentuk dukungan nyata bagi Palestina dari Indonesia. Ia juga berharap Indonesia dapat mencapai kesuksesan dalam menyelenggarakan KTT G20 pada November mendatang.
“Kami mendoakan, semoga Indonesia sukses menyelenggarakan G20 tersebut dan kami berharap Indonesia bisa sampaikan pesan dukungan kepada Palestina di forum G20 tersebut,” ucap PM Shtayyeh.
PM Shtayyeh pun mengapresiasi sambutan hangat dan upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung bangsa Palestina menuju kemerdekaan dan perdamaian. “Terima kasih atas sambutan Yang Mulia dan kami sekali lagi juga mengapresiasi dukungan perjuangan Yang Mulia dalam mendukung bangsa Palestina dan mendukung rekosiliansi Palestina untuk tercapainya kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” tandasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
