Terima Dubes Australia, Komisi IV Bahas Bantuan Australia untuk Penanganan PMK
Jakarta – Komisi IV DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM. Kunjungan ini membahas mengenai bantuan yang ingin diberikan Australia terhadap Pemerintah Indonesia terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kedatangan Dubes Australia diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin didampingi jajaran Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Rusdi Masse Mappasessu, Anggia Erma Rini serta Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus.
“Jadi hari ini Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM datang ke Komisi IV. Kami terima dengan senang hati, dikarenakan Pemerintah Australia sangat affair ingin membantu Pemerintah Indonesia dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, kurang lebih nilainya hampir 10 juta dolar Australia,” ujar Sudin usai pertemuan di Ruang Pimpinan Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Bantuan senilai 10 juta dolar Australia yang diberikan Pemerintah Australia ini berbentuk vaksin dan juga ear tag. “Ear tag itu istilahnya tanda bahwa ini (sapi) sudah divaksin. Seperti kita, kita kan ada kartu vaksin, sama dia juga. Ear tag itu tujuannya untuk itu, supaya menandai bahwa ini (sapi) sudah di vaksin, ini belum,” ucap Sudin.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan, hubungan Australia dan juga Indonesia telah cukup lama terjalin, termasuk dalam hal perdagangan, bukan hanya dalam hal perdagangan sapi. Sudin pun menyatakan dirinya sempat menyinggung adanya surplus perdagangan Australia-Indonesia yang masih ada ketimpangan. Indonesia pun mengimpor sejumlah komoditas pangan dari Australia.
“Dubes Penny mengatakan, kami memasukkan turis (Australia ke Indonesia) cukup banyak. Menghabiskan sekian juta dolar (di Indonesia), terutama ke Bali. Tapi kan perdagangannya kan sangat jomplang. Seperti misalnya kita masih impor garam dari sana, buah-buahan, gandum dan lain-lain. Maka tadi saya bilang harus ada take and give-nya. Kami impor tapi kamu harus siap membantu negara kami untuk masalah yang lain,” tandas Sudin.
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mengatakan pertemuan ini juga membahas permasalahan lingkungan hidup. Australia ingin menjalin hubungan kerja sama di bidang agrikultur, perikanan dan juga lingkungan hidup dengan Indonesia. Terutama permasalahan mengenai sampah plastik dan kebakaran hutan.
“Jadi untuk lingkungan, mereka sebenarnya sih tadi saya menangkap bahwa mereka lebih fokus tentang sampah plastik. Karena mereka, dia (Penny Williams PSM) tanya tadi, saya dari mana? dari Maluku. Dan dia mengetahui persis alur arus dari daerah itu (Maluku) masuk ke perairan laut mereka yang menurut mereka sangat luar biasa sampah plastik itu bisa sampai ke sana,” ucap Anggota DPR RI dapil Maluku Utara itu.
Alien menambahkan, Australia juga menekankan mengenai permasalahan kebakaran hutan. “Kebakaran hutan, mereka juga mengakui bahwa di Australia, every years always happen kan kebakaran hutan itu. Dan mereka menganggap bahwa Indonesia jangan sampai mengalami hal yang mereka lakukan. Walaupun mereka negara yang maju, bisa menghentikan api dan ternyata untuk kebakaran itu juga susah (diatasi),” tutur Alien.
Selain itu, mereka juga membahas mengenai climate change dimana hal ini menjadi salah satu faktor adanya krisis pangan dunia terkait dengan hasil produktivitas. “Climate change juga mereka bahas karena ini untuk melihat bagaimana untuk ketahanan pangan, penanaman juga untuk khususnya, untuk sayur-sayur, buah-buahan dan sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa climate change ini juga berpengaruh untuk mereka. Bagaimana Indonesia juga harus bisa memprediksikan soal cuaca dan juga masa tanam dan sebagainya,” tutup Alien.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
