Terbitkan Permenhub Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri, Menhub Larang Semua Moda Transportasi Penumpang Beroperasi 6-17 Mei 2021
Jakarta – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/4).
“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” kata Adita.
Ketentuan yang diatur dari pengendalian transportasi yaitu meliputi: hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi. Serta diatur juga ketentuan mengenai pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi.
Pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti: melahirkan dan kondisi sakit.
Adita mengatakan, Permenhub 13 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat tingkat menteri dan dalam sidang kabinet paripurna yang telah menetapkan kebijakan peniadaan mudik idul fitri tahun 2021, serta terbitnya SE Satgas nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadhan.
Selain itu, Adita mengungkapkan, Kemenhub melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) pada Maret 2021 juga telah melaksanakan survey kepada masyarakat terhadap animo masyarakat untuk melakukan mudik. Hasil survey itu menunjukan ada 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik.
“Padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Satgas Penanganan Covid-19, mobilitas secara masif seperti yang terjadi beberapa kali pada saat libur panjang di akhir minggu dan juga pada masa mudik 2020 berdampak pada lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,” ucap Adita.
Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, angkutan darat yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini yaitu: kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
Dirjen Budi menambahkan, pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti: yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinannya, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.
Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi: kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; mobil barang dengan tidak membawa penumpang; kendaran yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran indonesia warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan di lapangan akan dilakukan polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Adapun titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo menjelaskan, Selama periode pelarangan mudik Lebaran, dibuka posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau pada H-15 dan H+15.
Di sektor perhubungan laut, pengecualian diberlakukan terhadap: kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan; pergantian awak kapal; kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku; kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas ; kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan; serta kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.
Pengawasan larangan penggunaan sarana transportasi laut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dan atau syahbandar bersama dengan Satgas Covid-19. Sedangkan pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengungkapkan, pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga. Selanjutnya, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.
Pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi: penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional; operasional penerbangan khusus repatriasi; operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat; operasional angkutan kargo; serta operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara, penyelenggara bandara, Pemda, dan Satgas Covid-19, yang dilakukan pada pos koordinasi atau cek poin di terminal bandara.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Danto Restyawan mengatakan, perjalanan kereta api antarkota akan ditiadakan, dan kereta perkotaan diberlakukan pembatasan jam operasional dan supply.
Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian di Jawa dan Sumatera, dibantu oleh Satgas Penanganan Covid-19, TNI/Polri, Dishub dan Pemda. Sanksi akan diberikan kepada operator perkeretaapian jika terjadi pelanggaran, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.
“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).
Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.
“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.
“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.
Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.
“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.
“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).
Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.
“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.
Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.
Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK, yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).
Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.
“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.
Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.
Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.
Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.
Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.
Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Jazuli Juwaini: Bukan Hanya Perayaan Keagamaan, Idulfitri Momentum Perkuat Nilai Kebangsaan
Sarifuddin Suding: BNPT Hadirkan Situasi Kondusif di Momen Idulfitri 1445 Hijriah
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Sarifuddin Suding: BNPT Hadirkan Situasi Kondusif di Momen Idulfitri 1445 Hijriah
