Connect with us

Menteri Susi: Indonesia Perlu Terapkan Kedaulatan Menyeluruh di Setiap Wilayah

menteri susi perlu terapkan kedaulatan menyeluruh di setiap wilayah (:Ist)

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP), Susi Pudjiastuti menilai Indonesia perlu menerapkan kedaulatan menyeluruh di setiap wilayah. Menurutnya kedaulatan di wilayah laut dan udara menjadi sangat penting, tanpa adanya hal tersebut, eksistensi bangsa tidak akan berarti.

Hal tersebut ia sampaikan ketika menanggapi peluncuran buku mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (17/12/18).

“Negara lain akan seenaknya mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki negara kita,” tuturnya.

Menata Ulang Penerbangan Nasional, Penegakan Kedaulatan Negara di Udara, dan Tol Udara Nasional adalah 3 buku yang dirilis Purnawirawan Chappy Hakim. Peluncuran buku tersebut juga bertepatan dengan hari jadinya yang ke 71.

Baca Juga:

Sebagai salah satu penulis dalam buku Chappy, Kolonel Penerbang Supri Abu mengungkapkan kedaulatan menyeluruh di wilayah udara Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Ia menutur hal tersebut berbeda jauh dengan kedaulatan yang diterapkan di wilayah laut dalam beberapa tahun belakangan. Menurutnya, pelanggar kedaulatan di laut dapat ditindak dengan tegas melalui penenggelaman kapal serta penangkapan pelaku.

Kolonel Supri mengatakan kemungkinan Indonesia untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan karena adanya latihan akngkatan udara Singapura.

“Kita belum bisa mengambil alih wilayah itu karena selalu diklaim sebagai daerah latihan tradisional,” tuturnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Real Count KPU Pagi Ini: Jokowi 54,89%, Prabowo 45,11%

Oleh

Fakta News
real count

Jakarta – Hingga Selasa (23/4/2019), Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin masih mengungguli Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Data tersebut merujuk pada real count yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merujuk pada situs resmi pemilu2019.kpu.go.id, suara real count yang masuk 18,8 persen atau memuat 153.624 dari 813.350 total tempat pemungutan suara (TPS).

Dari jumlah suara yang sudah masuk itu, Jokowi-Ma’ruf unggul dengan persentase 54,89 persen atau 15.972.166 suara. Sementara itu pasangan Prabowo-Sandiaga dengan 45,11 persen atau 13.128.406 suara.

Situng merupakan sistem penghitungan resmi KPU yang disiarkan secara online di laman pemilu2019.kpu.go.id. Penghitungan dilakukan menggunakan hasil pindai form C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. Meski hasil di situs itu resmi, tetapi hasil akhir yang ditetapkan KPU berdasarkan rekapitulasi fisik berjenjang.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Soal Utus Luhut Temui Prabowo, Jokowi: Demi Kebaikan Bangsa

Oleh

Fakta News
kebaikan bangsa
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara alasan mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, untuk menemui sang rivalnya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Ia mengatakan pertemuan bertujuan untuk kebaikan bangsa.

“Tujuannya untuk kebaikan bangsa ini,” kata Jokowi di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Jokowi menuturkan, dirinya mempunyai pesan khusus yang akan disampaikan kepada Prabowo melalui Luhut. Namun, dirinya enggan menyampaikan isi pesan tersebut.

“Ya, ada (pesan khusus) tapi engga perlu saya sampaikan,” kata Jokowi.

Jokowi sendiri mengakui belum membuat rencana untuk menemui langsung Prabowo. Ia mengatakan, setelah Luhut bertemu Prabowo, baru giliran dirinya merencanakan pertemuan dengan sesama peseta Pilpres 2019.

“Belum, (Luhut) ketemu saja belum. Belum, belum, saya kan mengutus dalam rangka itu,” tuturnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Dosen UGM: Bahayakan Persatuan Bangsa, Politik Identitas Harus Dikikis Habis

Oleh

Fakta News
Dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Achmad Munjid (Foto: ugm.ac.id)

Jakarta – Politik identitas dinilai masih menguat perpolitikan Indonesia, tak hanya itu juga mengancam persatuan bangsa. Oleh sebab itu politik identitas masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia pascapemilu 2019 dan harus dikikis.

Hal ini disampaikan Dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Achmad Munjid di Yogyakarta, Senin (22/4/2019).

Munjid menjelaskan bahwa berdasar data lembaga survei Indikator Politik Indonesia, politik identitas masih sangat kuat mendominasi perpolitikan nasional. Dia mengatakan, dari data tersebut pemilih muslim 49 persen memilih pasangan 01 atau Jokowi – Ma’ruf. Sedangkan 51 persen memilih 02 atau Prabowo-Sandi. Pemilih yang non-muslim, 97 persen memilih Jokowi, dan hanya 3 persen pilih Prabowo.

“Dari identitas kesukuan, suku Jawa 65 persen memilih Jokowi dan 35 persen memilih Prabowo. Suku yang identitas Islamnya kuat memenangkan Prabowo. Begitu juga TPS di negara Islam, yang menang juga Prabowo,” papar Munjid.

“Selain itu, daerah yang memiliki tradisi dan ideologi masa lalu seperti Masyumi, juga memenangkan Prabowo. Artinya politik identitas masih sangat kuat,” imbuhnya.

Munjid juga mengungkapkan, politik identitas ini harus dikikis. Dalam keberagaman Indonesia, politik identitas tidak boleh terjadi karena risikonya sangat besar.

“Itu ibarat mencampur minyak dengan api. Tinggal menunggu waktu akan terjadi sesuatu,” kata tokoh Nahdlatul Ulama ini,” ujar Doktor alumnus Temple University Amerika Serikat itu.

Baca Selengkapnya