Tenaga Medis Penanganan Corona Berasrama di PPSDM Yogyakarta, Masyarakat Sekitar Beri Dukungan Moral
Yogyakarta – Sejumlah 9 orang tenaga medis dari RS di DIY telah resmi menghuni asrama sementara di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional DIY, Baciro, Yogyakarta. Para tenaga medis ini diterima oleh kepala PPSDM DIY, Dinas Kesehatan DIY, BPBD DIY serta Wakil Walikota Yogyakarta, Kamis (16/04).
Kedatangan tenaga medis ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Warga sekitar tampak menyambut di pintu masuk Gedung PPSDM. Puluhan warga tampak berjejer dengan jarak tertentu di dekat gerbang masuk gedung yang sementara beralih fungsi menjadi asrama sementara bagi tenaga medis yang menangani pasien virus Corona (COVID-19). Selain itu, beberapa warga tampak membentangkan kertas berisi tulisan penyemangat seperti ‘Kamu Hebat’ dan ‘Selamat Bekerja’.
Tak lama kemudian, iring-iringan mobil yang membawa sembilan tenaga medis memasuki Gedung PPSDM, bersamaan dengan itu, warga langsung menyambut mereka dengan lambaian tangan dan meneriakkan kata-kata penyemangat.
Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Purwadi mengungkapkan, penyediaan asrama sementara untuk tenaga medis di DIY ini berawal dari terjadinya peristiwa penolakan masyarakat terhadap para tenaga medis di beberapa daerah. Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi, maka Pemda DIY mengupayakan penyediaan asrama ini.
“Asrama ini diperuntukan untuk tempat tinggal sementara tenaga medis. Ada 141 kamar yang akan di huni oleh teman-teman tenaga medis dari seluruh RS di DIY. Dari Rumah Sakit Pratama, dan infonya dari Harjolukito juga,” ujar Heroe.
Heroe menyampaikan, saat ini masyarakat telah teredukasi dan memahami bahwa para tenaga medis ini sudah mengikuti SOP agar tidak menularkan virus. Namun, Pemda DIY berupaya mengantisipasi timbulnya konflik di masyarakat, maka tidak berlebihan apabila tenaga medis di berikan fasilitas.
Lebih lanjut, Haroe mengungkapkan rasa syukurnya atas kesadaran masyarakat sekitar dalam menerima para pejuang kemanusiaan ini untuk berasrama di PPSDM. Masyarakat memberikan sambutan yang luar biasa dan dukungan moral untuk para tenaga kesehatan tanpa ada penolakan sama sekali. Hal ini membuktikan, masyarakat DIY sudah mulai teredukasi dengan baik, dan memiliki tekad gotong royong yang kuat.
Heroe menyampaikan apresiasi dan rasa harunya saat melihat sendiri bagaimana dukungan dan sambutan masyarkat untuk para tenaga medis ini. Melalui dukungan lewat tulisan, masyarakat menunjukan rasa hormat dan dukungannya kepada para pejuang kemanusiaan ini.
“Semoga dengan dukungan masyarakat ini, mampu memberikan kekuatan moral yang luar biasa bagi para tenaga medis sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga momentum ini juga mampu meningkatkan semangat kita untuk saling menjaga, melindungi dan menyelamatkan. Kita beri penghargaan yang luar bisa untuk para tenaga kesehatan ini,” tutup Heroe.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY, Endang Pamungkasiwi mengungkapkan, Pemda DIY telah berupaya untuk memberikan tempat istirahat bagi para Nakes. Untuk kebutuhan keseharian, Endang mengungkapkan, akan di tanggung oleh Pemda DIY sesuai dengan kemampuan.
Selain itu, menurut Endang secara bertahap Pemda DIY telah menerima usulan Nakes yang akan berasrama di PPSDM regional DIY. Mereka yang mengajukan diri tidak semua karena penolakan dari amsyarkat namun, lebih karena alasan kesehatan. Ada yang memiliki bayi dan ada juga yang memiliki orangtua yang kondisi kesehatannya kurang bagus serta memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Sehingga tidak boleh kontak terlalu lama dengan para Nakes ini untuk antisipasi.
“Sebelum diasramakan, mereka kita periksa kesehatannya termasuk menjalani rapid test. Hasilnya kami harap semua dalam kondisi sehat. Tapi kalau memang ada yang tidak sehat, maka akan dilakukan tatalaksana sebagiamana mestinya,” jelas Endang.
Sementara itu, ketua RW 10 Baciro, Servasius Wue (52) mengungkapkan, warga sekitar memiliki motivasi untuk menyambut para nakes karena mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Dirinya dan warga prihatin atas penolakan pada para Nakes tersebut. Padahal menurut Serva, para pejuang kemanusiaan ini harus mendapatkan penghargaan karena telah begitu berani berjuang tanpa tebang pilih. Memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesembuhan pasien Covid-19 dengan resiko yang sangat besar.
“Semoga DIY bisa menginspirasi daerah lain untuk lebih menghargai para tenaga medis karena mereka bekerja mati-matian untuk memberikan peyanan dan kesembuhan bagi masyarakat,” ujar Serva.
Menanggapi dukungan dari berbagai pihak, salah satu Nakes, Rika Septihandayani (33) yang bertugas di RSUD Yogyakarta mengungkapkan rasa terimakasihnya. Rika mengungkapkan, pilihan tinggal di asrama saat ini adalah yang terbaik, karena meskipun sudah mengikuti SOP namun tidak ingin memberikan resiko kepada orang-orang di sekitarnya. Menurut Rika ini adalah salah satu upaya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya.
“Tentunya kami sedih sekali harus jauh dari keluarga, kami juga harus membesarkan hati keluarga. Tapi inilah sumpah profesi yang harus kami jalani. Apapun keadanya, kami harus memberikan yang terbaik untuk melayani masyarakat,” tutup Rika.
(hels)
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
