Temui Ganjar, Pemprov Papua Selatan dan Dinsos Kabupaten Luwu Belajar Perencanaan Pembangunan
Jakarta – Perencanaan pembangunan dan penanganan kemiskinan ekstrem yang dijalankan pada era pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menjadi role model bagi daerah lain.
Kali ini, rombongan dari Pemprov Papua Selatan dan pelaksana Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, berkunjung ke Jawa Tengah. Mereka datang menemui Ganjar untuk melakukan studi tiru.
Ganjar mengatakan, kedatangan rombongan dari Pemprov Papua Selatan, untuk berdiskusi mengenai perencanaan pembangunan atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
“Saya sarankan pelibatan masyarakat dengan teori no one left behind. Karena hanya ada empat kabupaten, maka saran saya pemprovnya datang ke kabupaten, dengarkan suara suku-suku, kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas,” kata Ganjar, seusai menemui rombongan dari Pemprov Papua Selatan dan PKH Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan di Puri Gedeh, Rabu (23/8/2023) malam.
Sebagai provinsi baru, menurut Ganjar, Papua Selatan perlu memiliki sistem perencanaan pembangunan. Selama ini, sistem perencanaan Pemprov Jawa Tengah dibantu dengan GRMS. Ganjar pun bersedia membantu, jika Pemprov Papua Selatan ingin memakai sistem yang sama.
“Tapi saya titipkan, semua harus diawali dengan integritas tinggi yang tidak korupsi. Ini saya sampaikan kepada mereka. Kalau itu bisa dijadikan pedoman, mumpung Papua Selatan masih baru, maka birokrasinya akan ditata sejak awal, sehingga value atau nilai-nilai juga dikembangkan dari awal,” katanya.
Ganjar juga mengatakan hal yang sama kepada rombongan PKH dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penanganan kemiskinan ekstrem, imbuhnya, harus ditangani secara tepat sasaran. Dibutuhkan integritas terkait dengan verifikasi data, dan standar penilaian kemiskinan di masing-masing daerah.
“Kami melakukan inovasi dalam menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Kami libatkan semua, termasuk masyarakat, instansi dan lembaga pemerintah, sampai perusahaan dengan CSR-nya. Kami juga libatkan Baznas,” jelas Ganjar, saat menjawab pertanyaan dari perwakilan PKH Kabupaten Luwu.
Berhasil Tekan Kemiskinan
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan, sebagai daerah otonomi baru, pihaknya masih harus banyak belajar dari provinsi lain yang lebih maju.
Menurut Joko, diperlukan perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat, agar suatu daerah bisa cepat maju.
Disampaikan, Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai daerah untuk studi tiru, karena mempunyai perencanaan pembangunan yang bagus. Pemprov Jateng memberikan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang baik, serta berhasil menekan angka kemiskinan.
“Jawa Tengah ini pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan lainnya sangat bagus. Kami dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan sebelum pemekaran ini, kita menjalankan kerja sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini, baik Semarang, Solo, dan sebagainya. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan lainnya kita sudah jalin,” katanya.
Sedangkan perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Saiful mengatakan, kunjungannya ke Jawa Tengah untuk belajar terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang dijalankan Gubernur Ganjar.
“Kami banyak belajar dengan apa yang sudah dilaksanakan di pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah, terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ada keberhasilan dari satu juta penduduk miskin yang graduasi sejahtera,” ungkapnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
