Temui Ganjar, Ini Pesan Menkes dalam Percepat Penanganan Covid-19 di Kudus
Semarang – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin secara khusus menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di rumah dinas Puri Gedeh Semarang, Sabtu (5/6/2021). Secara langsung, Budi meminta Ganjar melakukan advokasi sekaligus pendampingan pada Bupati Kudus Hartopo, dalam penanganan lonjakan Covid-19.
Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah hal terkait penanganan Covid-19 di Kudus. Menkes mengatakan, dari pantauannya, perlu peningkatan kesiapan Pemkab Kudus dalam menangani itu.
“Maka saya minta Pak Ganjar membantu. Beliau kan pembina, jadi bisa mendukung Bupati Kudus kalau tekanannya terlalu banyak. Kadang-kadang bupati pusing mesti ngapain, tapi kalau ada kakaknya, maka dia tenang. Sebagai kakak, Pak Gub bisa membantu backup,” ujarnya.
Budi juga mengatakan ada beberapa hal yang mesti dibenahi di Kudus. Di antaranya tekanan di rumah sakit Kudus harus dikurangi, dengan cara pasien Covid-19 yang kondisinya berat diminta dikirim ke Semarang.
“Selain itu, untuk yang positif Covid-19 namun OTG, maka harus diisolasi terpusat. Protokol kesehatan juga harus ditingkatkan. Bupati harus sering edukasi soal ini,” beber Menkes.
Ditambahkan, para tenaga kesehatan harus mendapat penanganan. Untuk menanggulangi penularan di rumah, sementara ini mereka diminta tinggal di tempat khusus, seperti hotel atau asrama.
“Kami juga sudah bantu dengan menambah tenaga kesehatan. Dokter dan perawat sudah kami tambah, dengan total dokter 38 (orang), dan 70 (orang) perawat. Nanti kami carikan tambahan dari sini (Jateng), termasuk yang dari rumah sakit swasta,” jelasnya.
Selain itu, Budi juga mengatakan sudah mengirimkan 50.000 alat rapid test antigen, ke Kudus untuk mempercepat testing dan tracing. Mobil PCR dari Yogyakarta juga sudah dikirimkan ke lokasi itu.
“Saya minta tracing dan testing ditingkatkan, tapi kalau sudah positif jangan isolasi di rumah atau di rumah sakit dan ditungguin. Siapkan tempat isolasi terpusat, agar tidak menyebar. Saya juga sudah kirim 50.000 vaksin ke Kudus, dan daerah penyangga sekitarnya juga akan kami tambah jatah vaksinnya. Dengan cara-cara ini, insyaallah bisa dikendalikan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, ada dua hal yang disampaikan Menkes Budi dalam pertemuan itu. Pertama terkait penanganan medis yang saat ini disampaikan Menkes sudah ter-cover semuanya.
“Kedua secara politis, nah ini tugas saya melakukan pembinaan pada Bupati Kudus. Maka saya minta Bupati Kudus nggak perlu ragu. Kalau harus melakukan tindakan tertentu, lakukan saja, kalau ada kompetensi yang kurang, segera cari agar keputusan bisa cepat dan semua berjalan,” tegasnya.
Ganjar juga meminta Bupati Kudus segera membuat tempat isolasi terpusat. Masyarakat yang OTG harus dimasukkan ke tempat isolasi terpusat itu.
“Kalau tidak ada tempatnya, kirim ke Semarang. Kami punya beberapa tempat isolasi terpusat. Atau kalau mau ke asrama haji Donohudan, di sana juga ada. Sekarang yang penting bupati perintahkan itu, maka semua bisa berjalan,” ucapnya.
Ganjar juga mengajak masyarakat Kudus untuk membantu. Sejumlah daerah penyangga Kudus diminta saling mendukung. Termasuk TNI/Polri diminta siaga.
“Semuanya sudah diberikan, maka sekarang tinggak keputusan-keputusan dari bupati. Kami akan terus dampingi, bahkan saya punya tim yang mulai hari ini ngantor di Kudus. Kami dampingi dan advokasi, biar semuanya semangat kembali,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
