Tempatkan Sejumlah Kadernya sebagai Kepala Daerah, Bukti PDIP Makin Merah di Bumi Papua
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP PDI Perjuangan menyambut hasil pilkada serentak 2020 di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dimana partai berhasil menempatkan 8 kader murni sebagai kepala daerah.
Di beberapa kabupaten, lanjutnya, karena tidak memiliki kursi, PDI Perjuangan tidak ikut. Hasto berharap kemenangan itu memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
PDI Perjuangan, lanjutnya, terus memantau perhitungan manual pilkada yang digelar di Provinsi Papua dan Papua Barat. Apalagi mengingat kondisi alam membuat proses penghitungan tak mudah dilakukan.
Namun sejauh ini berdasarkan hasil hitung cepat, di Papua berhasil memenangi 4 pilkada, dan 4 lagi menang di Papua Barat. Dengan catatan semuanya adalah kader murni PDI Perjuangan.
Karenanya, ujar Hasto, Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang oleh orang Papua akrab disapa Mama Mega, menyampaikan apresiasinya.
“Mama Mega menitip pesan dan menyampaikan terima kasih untuk warga Papua dan Papua Barat yang berada dalam satu semangat kebangsaan yang sama. Kepada kader partai yang dipilih rakyat, Mama Mega titip pesan, jadilah obor penerang yang menuntun rakyat,” ungkapnya.
Ia mencatat sebagaimana di wilayah lainnya, PDI Perjuangan sebagian besar mengusung kader di pilkada Papua dan Papua Barat. PDI Perjuangan, kata Hasto, menyadari sepenuhnya situasi di Papua yang membutuhkan kepemimpinan yang berkualitas.
“Bisa menjalankan pemerintahan berkualitas dengan komitmen pro rakyat serta nasionalisme yang tinggi. Sehingga PDI Perjuangan menjalankan proses rekrutmen calon kepala daerah secara baik, dan membekali dengan tata kelola pemerintahan baik melalui Sekolah Partai,” tuturnya.
Ia mencontohkan proses kaderisasi yang sama yang dirasakan pemimpin bangsa berkualitas dari partai seperti Pak Jokowi, Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Hendrar Prihadi, Abdullah Azwar Anas, hingga Hasto Wardoyo.
“Di Sekolah Partai, para calon kepala daerah PDI Perjuangan juga mendapatkan sharing pengalaman pemerintahan daerah yang baik dari narasumber seperti Bu Risma, Pak Azwar Anas, Hingga Mas Hendi Walikota Semarang. Harapannya tentu agar pengalaman baik ini bisa dilaksanakan juga di Papua,” Hasto membeberkan.
Untuk itu Hasto menekankan dengan api semangat perjuangan yang selalu digelorakan oleh Bung Karno, yang bisa kita rasakan lewat lagu ‘Sabang sampai Merauke’. Bahwa dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, mengandung cita-cita perjuangan bersama demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.
PDI Perjuangan memegang teguh ajaran Bung Karno itu, membentuk dunia baru tanpa penindasan sesama manusia dan penindasan antar bangsa.
“Dengan semangat pembebasan yang mendorong komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan serta memastikan agar keadilan sosial ekonomi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Maka PDI Perjuangan takkan pernah menyerah dan berhenti bekerja sebelum masyarakat Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera,” jelasnya.
PDI Perjuangan menyambut hasil pilkada di dua provinsi tersebut. Kemenangan itu diharapkan memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Ibu Megawati dalam berbagai kesempatan selalu menekankan makna pentingnya Papua dan Papua Barat bagi Indonesia. Jejak sejarah perjuangan Bapak Bangsa Soekarno pun jelas di Papua. Saat ini, Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian ke Papua. Dengan prinsip pembangunan dari pinggir, Pak Jokowi membangun berbagai infrastruktur yang di 10 tahun sebelumnya tak pernah bisa dilakukan. Kami menugaskan kader kami yang menjadi kepala daerah untuk serius membangun wilayahnya sejalan dengan program Pemerintahan Pak Joko Widodo.”
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang ditugaskan menangani Papua dan Papua Barat, Komaruddin Watubun, menyampaikan bahwa wilayah Papua semakin ‘memerah’. Semakin banyak kader partai yang duduk di pemerintahan daerah.
Di Papua, dari 11 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, ada 4 wilayah yang rakyatnya memilih kader PDI Perjuangan sebagai kepala daerahnya.
Yakni di Asmat dengan Elisa Kambu yang juga Ketua DPC Asmat, berpasangan dengan Wakil Bupati Thomas Eppe Safanfo yang juga Sekretaris DPC Asmat. Di Nabire yang terpilih sebagai bupati adalah Mesak Magai, yang merupakan Wakil Ketua DPD Papua.
Di Keerom, PDI Perjuangan berhasil menempatkan kadernya, Wahfir Kosasih, sebagai wakil bupati. Sementara di Mamberamo Raya, kader PDI Perjuangan DR. (HC). Jhon Tabo juga berhasil meyakinkan rakyat Papua.
“Itu yang 4 sudah pasti menang dan kader kita sendiri. Ada dua wilayah lagi yang masih dihitung,” kata Komaruddin.
Sementara di Papua Barat, dari 9 pilkada, kader PDI Perjuangan berhasil menang di 4 wilayah. Yakni di Manokwari dengan menempatkan Hermus Indou. Pergunungan Arfak menempatkan wakil bupati Marinus Mandacan; Sorong Selatan menempatkan Samsudin Anggiluli (Ketua DPC); Manokwari Selatan menempatkan Markus Waran (Ketua DPD Papua Barat);
“Sehingga secara total, di Papua dan Papua Barat, ada 8 kader murni partai yang duduk sebagai kepala daerah. Ini semua berkat soliditas kerja keras selama ini dan harapan besar rakyat Papua kepada kader PDI Perjuangan,” kata Komaruddin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
