Connect with us

Tempatkan Sejumlah Kadernya sebagai Kepala Daerah, Bukti PDIP Makin Merah di Bumi Papua

Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP PDI Perjuangan menyambut hasil pilkada serentak 2020 di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dimana partai berhasil menempatkan 8 kader murni sebagai kepala daerah.

Di beberapa kabupaten, lanjutnya, karena tidak memiliki kursi, PDI Perjuangan tidak ikut. Hasto berharap kemenangan itu memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

PDI Perjuangan, lanjutnya, terus memantau perhitungan manual pilkada yang digelar di Provinsi Papua dan Papua Barat. Apalagi mengingat kondisi alam membuat proses penghitungan tak mudah dilakukan.

Namun sejauh ini berdasarkan hasil hitung cepat, di Papua berhasil memenangi 4 pilkada, dan 4 lagi menang di Papua Barat. Dengan catatan semuanya adalah kader murni PDI Perjuangan.

Karenanya, ujar Hasto, Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang oleh orang Papua akrab disapa Mama Mega, menyampaikan apresiasinya.

“Mama Mega menitip pesan dan menyampaikan terima kasih untuk warga Papua dan Papua Barat yang berada dalam satu semangat kebangsaan yang sama. Kepada kader partai yang dipilih rakyat, Mama Mega titip pesan, jadilah obor penerang yang menuntun rakyat,” ungkapnya.

Ia mencatat sebagaimana di wilayah lainnya, PDI Perjuangan sebagian besar mengusung kader di pilkada Papua dan Papua Barat. PDI Perjuangan, kata Hasto, menyadari sepenuhnya situasi di Papua yang membutuhkan kepemimpinan yang berkualitas.

“Bisa menjalankan pemerintahan berkualitas dengan komitmen pro rakyat serta nasionalisme yang tinggi. Sehingga PDI Perjuangan menjalankan proses rekrutmen calon kepala daerah secara baik, dan membekali dengan tata kelola pemerintahan baik melalui Sekolah Partai,” tuturnya.

Ia mencontohkan proses kaderisasi yang sama yang dirasakan pemimpin bangsa berkualitas dari partai seperti Pak Jokowi, Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Hendrar Prihadi, Abdullah Azwar Anas, hingga Hasto Wardoyo.

“Di Sekolah Partai, para calon kepala daerah PDI Perjuangan juga mendapatkan sharing pengalaman pemerintahan daerah yang baik dari narasumber seperti Bu Risma, Pak Azwar Anas, Hingga Mas Hendi Walikota Semarang. Harapannya tentu agar pengalaman baik ini bisa dilaksanakan juga di Papua,” Hasto membeberkan.

Untuk itu Hasto menekankan dengan api semangat perjuangan yang selalu digelorakan oleh Bung Karno, yang bisa kita rasakan lewat lagu ‘Sabang sampai Merauke’. Bahwa dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, mengandung cita-cita perjuangan bersama demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

PDI Perjuangan memegang teguh ajaran Bung Karno itu, membentuk dunia baru tanpa penindasan sesama manusia dan penindasan antar bangsa.

“Dengan semangat pembebasan yang mendorong komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan serta memastikan agar keadilan sosial ekonomi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Maka PDI Perjuangan takkan pernah menyerah dan berhenti bekerja sebelum masyarakat Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera,” jelasnya.

PDI Perjuangan menyambut hasil pilkada di dua provinsi tersebut. Kemenangan itu diharapkan memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Ibu Megawati dalam berbagai kesempatan selalu menekankan makna pentingnya Papua dan Papua Barat bagi Indonesia. Jejak sejarah perjuangan Bapak Bangsa Soekarno pun jelas di Papua. Saat ini, Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian ke Papua. Dengan prinsip pembangunan dari pinggir, Pak Jokowi membangun berbagai infrastruktur yang di 10 tahun sebelumnya tak pernah bisa dilakukan. Kami menugaskan kader kami yang menjadi kepala daerah untuk serius membangun wilayahnya sejalan dengan program Pemerintahan Pak Joko Widodo.”

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang ditugaskan menangani Papua dan Papua Barat, Komaruddin Watubun, menyampaikan bahwa wilayah Papua semakin ‘memerah’. Semakin banyak kader partai yang duduk di pemerintahan daerah.

Di Papua, dari 11 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, ada 4 wilayah yang rakyatnya memilih kader PDI Perjuangan sebagai kepala daerahnya.

Yakni di Asmat dengan Elisa Kambu yang juga Ketua DPC Asmat, berpasangan dengan Wakil Bupati Thomas Eppe Safanfo yang juga Sekretaris DPC Asmat. Di Nabire yang terpilih sebagai bupati adalah Mesak Magai, yang merupakan Wakil Ketua DPD Papua.

Di Keerom, PDI Perjuangan berhasil menempatkan kadernya, Wahfir Kosasih, sebagai wakil bupati. Sementara di Mamberamo Raya, kader PDI Perjuangan DR. (HC). Jhon Tabo juga berhasil meyakinkan rakyat Papua.

“Itu yang 4 sudah pasti menang dan kader kita sendiri. Ada dua wilayah lagi yang masih dihitung,” kata Komaruddin.

Sementara di Papua Barat, dari 9 pilkada, kader PDI Perjuangan berhasil menang di 4 wilayah. Yakni di Manokwari dengan menempatkan Hermus Indou. Pergunungan Arfak menempatkan wakil bupati Marinus Mandacan; Sorong Selatan menempatkan Samsudin Anggiluli (Ketua DPC); Manokwari Selatan menempatkan Markus Waran (Ketua DPD Papua Barat);

“Sehingga secara total, di Papua dan Papua Barat, ada 8 kader murni partai yang duduk sebagai kepala daerah. Ini semua berkat soliditas kerja keras selama ini dan harapan besar rakyat Papua kepada kader PDI Perjuangan,” kata Komaruddin.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PT KAI Izinkan Penumpang Commuter Line Makan-Minum Saat Berbuka Puasa

Oleh

Fakta News
tanah abang

Jakarta – PT KAI Commuter memperbarui aturan penumpang selama di dalam KRL selama Ramadhan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan para pengguna KRL diizinkan makan dan minum di dalam KRL khusus untuk waktu berbuka puasa.

“Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. KAI Commuter mengajak para pengguna yang hendak makan dan minum untuk berbuka puasa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para pengguna kami imbau untuk berbuka puasa dengan minuman dan makanan ringan secukupnya,” ujar Anne melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Anne mengatakan jam operasional KRL Jabodetabek dimulai pada pukul 04.00 hingga 22.00 WIB. Jumlah perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari ada 983.

“(Sebanyak) 22 perjalanan KRL per hari mulai pukul 05.05 WIB hingga 19.10 WIB di wilayah Yogyakarta-Solo. Seluruh layanan KRL juga berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anne memprediksi kepadatan penumpang di pagi hari akan terjadi pada pukul 06.00-07.00 WIB. Sedangkan pada sore hari kepadatan penumpang diperkirakan terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB.

“KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Bulan Ramadhan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anne mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, pemberlakuan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh penumpang, meminta untuk menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menpan RB Nilai Pencegahan Korupsi Aspek Perizinan dan Tata Niaga Secara Umum Sudah Cukup Tinggi

Oleh

Fakta News
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, capaian strategi nasional pencegahan korupsi terkait penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi mencapai 93,54 persen namun masih memiliki kendala dalam implemantasinya. Tjahjo mengatakan, kendala tersebut masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga muncul sejumlah korporasi yang tidak patuh membuat laporan.

“Kendala dan tantangan adalah tidak patuhnya koorporasi melaporkan ke website yang ada adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tjahjo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, pencegahan korupsi dalam aspek perizinan dan tata niaga secara umum juga sudah cukup tinggi. Secara khusus, dalam aspek perizinan dan tata niaga yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) capaiannya sudah di angka 89,99 persen.

“Fokus pertama yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga yaitu berkaitan nomor induk kependudukan dan bantuan sosial, itu capaian sudah sampai 89,99 persen,” ucapnya.

Kemudian, di aspek yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis sudah mencapai 93,23 persen. Selanjutnya, dalam sistem manajemen anti penyuapan walaupun masih belum sempurna namun, sudah mencapai angka 96,02 persen. Ia pun mengapresiasi jajaran KPK yang terus melakukan tugasnya ke semua instansi pemerintah di daerah.

“Sistem manajemen anti penyuapan walau di sana sini masih tedapat lobang-lobang tapi Alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memaparkan proses sistem pencegahan korupsi di aspek perizinan dan tata niaga terkait database Kawasan hutan. Ia mengatakan proses yang dilakukan sudah mencapai 91,20 persen.

Selain itu, terkait pecepatan pelaksanaan online single submission di tingkat daerah dan pusat sudah mencapai 94,4 persen. Lalu, Tjahjo juga mengatakan menegnai masalah implementasi kebijakan 1 PK, masih mencapai 68,57 persen. Menurut dia, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan data hingga lampiran peta digital.

“Memang kendala dan tantangan berkaitan dengan data SK, lampiran peta, peta digital, terutama izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 banyak yang belum terkdokumentasi dengan baik,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenko PMK Sebut Penyebab Stunting Nonmedis Perlu Penanganan Serius

Oleh

Fakta News

Sleman – Permasalahan stunting masih menjadi isu kompleks yang perlu ditangani secara komprehensif. Selain disebabkan karena masalah medis, stunting juga diakibatkan oleh berbagai faktor permasalahan yang bersifat nonmedis.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyebutkan permasalahan stunting akibat nonmedis antara lain karena faktor ekonomi keluarga, kebersihan, dan sanitasi.

“Di bidang kesehatan itu sudah jelas aksesnya kemana-kemana saja, tapi masalah-masalah nonintervensi yang sensitif di mana mereka bisa memperoleh kehidupan yang layak itu yang sebetulnya sangat penting,” ujarnya saat acara Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (12/4).

Agus menyatakan bahwa pemuda memiliki peranan sangat penting di dalam upaya menangani permasalahan stunting, terutama diakibatkan urusan nonmedis. Bukan sekadar untuk sosialisasi, melainkan internalisisasi terhadap pemuda itu sendiri.

Internalisasi yang dimaksud, menurutnya, ialah bagaimana pemuda mampu memahami dan menerapkan konsep pentingnya mencegah generasi masa depan Indonesia yang terlahir stunting.

“Yang kita harapkan pemuda bukan hanya melakukan sosialisasi advokasi, tapi bagaimana mereka bisa menginternalisasi. Karena sebetulnya pemuda inilah yang menjadi sasaran utama kita sekarang sampai nanti,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan pentingnya pengetahuan bagi calon ibu untuk dapat mencegah bayi lahir stunting. Hal itu dimulai sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu paling penting di bulan pertama dan kedua. Bibit-bibit cacat itu bisa dimulai dari usia satu sampai dua bulan. Ini yang biasanya jarang diketahui oleh calon ibu,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini, prevalensi stunting di Kabupaten Sleman 7,24% atau sebanyak 4.014 dari total 55.479 bayi. Sementara di Kapanewon Godean 305 dari 3.383 bayo lahir stunting atau sekitar 9,02%.

“Merencanakan kehamilan menjadi salah satu kunci mencegah generasi stunting. BKKBN mengajak seluruh pihak untuk ikut serta menyukseskan upaya penanganan stunting melalui program 1000 mitra kerja 1000 HPK,” pungkas Hasto.

Baca Selengkapnya