Connect with us

Telurusi Rekam Jejak calon Rektor, ITB Libatkan BIN dan BNPT

Bandung – Majelis Wali Amanat (MWA) ITB melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dalam proses Pemilihan Rektor (Pilrek) periode 2020-2025. Dua institusi itu dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak para calon rektor baru.

Proses Pilrek ITB periode 2020-2025 itu telah dimulai sejak Agustus 2019. Mulai dari tahapan pendaftaran yang dibuka pada 5 Agustus dan ditutup resmi pada 30 Agustus 2019.

Sejak dibukanya pendaftaran tercatat ada sebanyak 34 nama yang mendaftarkan diri untuk maju memperebutkan kursi Rektor ITB. Dari jumlah tersebut kemudian diputuskan hanya 30 orang yang dinyatakan maju untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Sekretaris Eksekutif MWA ITB Bernhard Sitohang menyatakan, ke-30 calon rektor itu akan menjalani serangkaian tahapan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, kompetensi, kepribadian dan mengenai kebhinekaan.

Dalam proses tersebut, pihaknya mengaku, ikut melibatkan sejumlah lembaga negara mulai dari BIN, BNPT dan pihak kepolisian. Lembaga-lembaga negara itu untuk mencari tahu rekam jejak setiap calon, terutama terkait masalah kebangsaan.

“Kita lakukan assessment dan itu kita lakukan secara resmi dengan lembaga-lembaga negara yang kompeten. Bukan ngarang sendiri,” ucap Bernhard di Gedung Rektorat ITB, Kota Bandung, Rabu (11/9/2019). Apalagi, kata dia, salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap calon adalah membuat pernyataan setia terhadap NKRI. Sehingga untuk mengukur hal tersebut pihaknya perlu menggandeng lembaga yang kompeten.

“Atas dasar syarat itu setia kepada NKRI, kita percayakan kepada lembaga pemerintahan yang kompeten seperti BIN, BNPT, kepolisian,” katanya.

Menurutnya langkah ini dilakukan sebagai bukti ITB mencari sosok rektor yang betul-betul cakap dan mampu membawa perubahan ke depan. Tidak hanya dari sisi nilai akademis tapi juga menyangkut kebangsaan.

“Ini adalah proses resmi, kita enggak mau bermain-main dengan mendapat informasi dari orang yang enggak jelas. Jadi proses akan kita lakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin tapi harus selalu dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Berantas Kejahatan Lingkungan Hidup, KLHK Diganjar Penghargaan dari PBB

Oleh

Fakta News
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani (tengah) saat menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019. (Foto: KLHK)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terpilih sebagai salah satu penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Penghargaan ini diterima Rasio di Bangkok, Thailand, Rabu, 13 November 2019. Selain Indonesia, pemenang penghargaan juga berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Adapun ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL, The Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, dan dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Rasio mengatakan, penghargaan ini menunjukkan upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Dari enam kategori, Indonesia meraih penghargaan di tiga kategori yaitu kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. “Hal ini menjadikan penegakkan hukum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini,” kata dia.

Dengan meraih penghargaan kategori inovasi, Rasio mengatakan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional. Melalui inovasi pemanfaatan peralatan digital, pelaksanaan patroli siber di sosial media dam e-commerce, serta penggunaan teknologi geospasial, kata dia, aktivitas ilegal terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bisa terus dipantau.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Nadiem Dukung Rencana Kemenag Rombak Buku Pelajaran Agama Berkonten Khilafah

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung rencana Kementerian Agama yang akan merombak 155 judul buku pelajaran agama Islam.

“Saya akan selalu mendukung apa arahan Presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Nadiem mengaku belum sempat berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait rencana perombakan judul buku itu. Namun, ia menegaskan akan mendukung inisiatif tersebut.

Kementerian Agama dikabarkan akan merombak 155 judul buku pelajaran agama yang memiliki konten tentang khilafah. Buku yang dirombak mulai dari buku kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Ami mengatakan, dalam buku yang dirombak harus dijelaskan khilafah ada dalam sejarah tapi tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, membuat ulang buku agama sejak tingkat SD agar anak dapat terhindar dari pengaruh masyarakat luar dengan isu radikal. “Sejak awal sudah dicekoki oleh pikiran yang intoleran, eksklusifitas, itu semua harus diantisipasi. Efektifnya insya Allah tahun depan awal sudah bisa dipakai bukunya, cukup banyak dan bukan pekerjaan ringan juga,” kata Kamaruddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Rancang Jembatan LRT, Insinyur Lulusan ITB Arvila Delitriana Dapat Pujian dari Jokowi

Oleh

Fakta News
Jembatan LRT Kuningan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan apresiasi atas tersambungnya konstruksi tersulit jembatan Light Rail Transit (LRT) di atas jalan layang Kuningan, Jakarta.

“Selamat kepada Adhi Karya. Selamat juga untuk sang perancang, Ibu Arvila Delitriana, insinyur lulusan ITB,” demikian cuitan @jokowi dalam media sosial Twitter dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jembatan tersebut memiliki bentang panjang 148 meter. Bangunan itu akan menyambungkan jalur LRT dari arah Cawang ke Kawasan Rasuna Said maupun sebaliknya.

Dalam cuitannya, @Jokowi menyertakan foto jembatan layang LRT dari ketinggian yang berbelok dari kawasan Jalan Gatot Subroto ke Jalan Rasuna Said.

Dalam gambar terlihat jembatan hanya ditopang oleh dua penyangga, satu berada di sisi Jalan Gatot Subroto, sementara yang lain berada di antara dua ruas Jalan Rasuna Said.

Proyek LRT Jabodebek dimulai sejak September 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. Seluruh proyek transportasi massal tersebut ditargetkan selesai pada 2021.

Hingga Agustus 2019, progres pembangunan jalur LRT Cawang-Cibubur mencapai 84 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 53,9 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 58,1 persen.

 

Munir

Baca Selengkapnya