Telkomsel Matikan Sinyal 3G di 143 Kabupaten/ Kota
Jakarta – Telkomsel terus melakukan upgrade jaringan 3G ke 4G di sejumlah wilayah Indonesia. Terbaru, ada sebanyak 143 kota/kabupaten yang sinyal 3G Telkomsel dimatikan. Proses upgrade 3G ke 4G sudah dilakukan Telkomsel di sepanjang tahun 2022. Dimatikanya jaringan 3G sebagai cara operator seluler ini memeratakan 4G di Indonesia.
Proses peningkatan/pengalihan (upgrade) layanan jaringan 3G ke 4G dilakukan oleh Telkomsel secara bertahap dan terukur yang dibagi menjadi empat tahap.Tahap pertama telah selesai dilakukan pada Maret hingga Mei 2022 di 86 kota/kabupaten, tahap kedua selesai dilakukan pada Juni 2022 di 91 kota/kabupaten. Saat ini Telkomsel telah memasuki tahap ketiga yang akan berlangsung mulai Juli 2022 dengan menargetkan 143 kota/kabupaten secara bertahap dan terukur.
Hal ini sejalan dengan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang meminta operator seluler untuk mematikan 3G sejak tahun lalu.
“Kita minta adalah saat menghapus 3G, di saat bersamaan kembangkan 4G-nya. Jangan sampai 3G dihapus, tapi 4G nggak siap, itu yang nggak boleh,” ujar Menkominfo beberapa waktu lalu.
Secara perlahan namun pasti, operator seluler mulai menghentikan pengoperasian layanan jaringan 3G digantikan dengan jaringan 4G. Sebenarnya, apa manfaat dimatikan layanan 3G ini bagi masyarakat dan industri?
Bagi masyarakat, mereka akan merasakan layanan mobile internet yang akan lebih baik dibanding 3G dalam hal kualitas dan kecepatan serta daya jangkau. Sedangkan bagi Industri para operator seluler ini akan merasakan penghematan biaya operasional karena secara fungsi 3G maupun 4G sama-sama untuk memenuhi kebutuhan layanan data dari pelanggan. Operator tidak perlu mengelola banyak teknologi yang tujuannya sama, yakni mobile internet.
Sebagai informasi tambahan bahwa jaringan 3G dimulai pada awal 2001 dan menjadi awal mula internet dapat diakses melalui telepon genggam. Pada masa itu, Blackberry dan Apple adalah handphone dengan menjadi merek paling banyak memanfaatkan teknologi ini. 3G menggunakan standar Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) dengan kecepatan 2 Mbps. Sedangkan 4G dimulai awal tahun 2009, dengan teknologi utama mengunakan MIMO (Multiple Input Multiple Output) dan OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), dengan kecepatan hingga 20 Mbps.
Perkembangan teknologi jaringan selular secara bertahap akan ditingkatkan dari 3G menjadi 4G adalah suatu keniscayaan dan kedepan akan menjadi 5G. Secara teknologi, 4G sudah dapat memberikan layanan Internet mobil yang cukup baik dan cepat, sehingga selanjutnya berpulang kepada masyarakat pengguna untuk dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk membuka peluang bagi terciptanya nilai ekonomi yang lebih baik.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.