Connect with us

Tekan Angka Penularan Covid-19, TNI-Polri Akan Laksanakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Banjarbaru – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada, Kamis (23/7/2020). Hadi Tjahjanto didampingi Irwasum Mabes Polri Komjen Agung Budi Maryoto dalam acara ‘Bakti Sosial Peduli Covid-19 di Kalimantan Selatan’.

Pada kesempatan itu, Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI bersama Polri akan terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menekan angka penularan Covid-19 di Kalsel.

“Setelah mendengarkan paparan dari Gubernur Kalsel terkait dengan upaya menurunkan kurva Covid-19, TNI Polri terus mendukung upaya bapak gubernur dan seluruh jajaran,” ujar Hadi Tjahjanto.

Ada tiga pesan yang disampaikan Panglima TNI agar penularan Covid-19 di Kalsel bisa ditekan. Agar itu bisa tercapai, TNI Polri ujarnya akan terus dilibatkan.

“TNI dan Polri akan melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan, yaitu terus mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker dan menjadikannya suatu kewajiban,” jelasnya.

Selain itu, Hadi juga mengingatkan agar masyarakat tetap mengenakan masker, menjaga jarak atau sosial distancing dan juga selalu mencuci tangan.

Setelah mendengar pemaparan Gubernur Kalsel, Panglima TNI juga mengatakan Pemprov Kalsel sudah melakukan sejumlah upaya.

Upaya tersebut yaitu test, tracing dan treatment dengan didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan begitu, dia yakin penyebaran Covid-19 di Kalsel bisa segera diatasi.

“Oleh sebab itu tinggal sekarang kita mengajak masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, adat, untuk bersama-sama menyukseskan protokol kesehatan tersebut agar pandemi Covid-19 tertekan pada kondisi yang kita inginkan,” sebutnya.

Sementara itu, dalam acara ‘Bakti Sosial Peduli Covid-19 di Kalimantan Selatan’, Hadi Tjahjanto juga menyebar 700 paket sembako dan 2.200 kilogram beras bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kalsel.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Gantikan Kepala Daerah yang Cuti, Kemendagri Tugaskan 137 Pjs dalam Pilkada 2020

Oleh

Fakta News
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menugaskan 137 penjabat sementara (Pjs) di Pilkada 2020. Para Pjs ini sementara waktu akan menjalankan tugas kepala daerah definitif yang cuti karena mencalonkan diri di Pilkada.

“Kemendagri menugaskan 4 Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati/wali kota dalam Pilkada Serentak 2020,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, melalui keterangan tertulis, Jumat (25/9/2020).

Akmal mengatakan, sebagaimana bunyi Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ikut kontestasi Pilkada harus cuti di luar tanggungan negara serta melepaskan hak-hak fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Selanjutnya, untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada masa pelaksanaan kampanye Pilkada pemerintah pusat mengatur dan menetapkan penjabat sementara (Pjs).

“Langkah kebijakan ini harus diambil oleh pemerintah pusat karena tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah berada pada pemerintah pusat sebagai kesatuan pemerintahan,” ujar Akmal.

Sesuai bunyi UU, Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas kepala daerah yang tengah cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Pilkada.

Tugas dan wewenang Pjs diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 antara lain, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas PNS.

Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Lalu, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Akmal menambahkan, Pjs juga bertugas menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah di antaranya menanggulangi pandemi Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan.

Adapun 4 Pjs gubernur itu ditugaskan di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Sementara, Pjs bupati/wali kota tersebar di 133 kabupaten/kota seperti Kota Medan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Semarang, Kabupaten Serang, Kota Bontang, Kabupaten Poso, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Manokwari, dan lainnya.

Akmal mengungkap, terdapat 3 pengajuan Pjs yang ditolak yakni Pjs Kabupaten Majene, Merauke, dan Membramo Raya.

“(Ditolak) karena petahana bupati/wakil bupatinya tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU daerah dengan berbagai alasan, sehingga tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada. Dengan demikian, mereka tidak cuti di luar tanggungan negara,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenlu Catat Ada 1.512 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terpapar virus Corona (COVID-19) kembali bertambah. Per hari ini, ada 1.512 WNI yang positif COVID-19 di luar negeri.

Informasi mengenai penambahan kasus WNI positif Corona ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun Twitter resminya, @Kemlu_RI. Data ini dihimpun Kemlu pada Jumat (25/9/2020) per pukul 08.00 WIB.

“Total WNI terkonfirmasi COVID-19 di luar negeri adalah 1.5512: 1092 sembuh, 120 meninggal & 300 dalam perawatan,” tulis akun resmi Kemlu.

Ada penambahan 2 WNI di luar negeri terkonfirmasi positif COVID-19 di Kuwait. Selain itu, 1 WNI dinyatakan sembuh di Kuwait.

“Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Kuwait dan sembuh di negara tersebut,” lanjut Kemlu.

Berikut ini sebaran kasus WNI positif Corona di sejumlah negara:

  1. Aljazair: 3 WNI (stabil)
  2. Amerika Serikat: 84 WNI (65 sembuh, 2 stabil, 17 meninggal)
  3. Arab Saudi: 211 WNI (55 sembuh, 84 stabil, 72 meninggal)
  4. Australia: 3 WNI (sembuh)
  5. Bahrain: 1 WNI (sembuh)
  6. Bangladesh: 1 WNI (stabil)
  7. Belanda: 9 WNI (5 sembuh, 4 meninggal)
  8. Belgia: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)
  9. Brunei Darussalam: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  10. Chile: 1 WNI (stabil)
  11. Ekuador: 1 WNI (sembuh)
  12. Ethiopia: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)
  13. Filipina: 30 WNI (29 sembuh, 1 stabil)
  14. Finlandia: 1 WNI (sembuh)
  15. Ghana: 1 WNI (meninggal dunia)
  16. Hong Kong (RRT): 88 WNI (85 sembuh, 3 stabil)
  17. India: 75 WNI (sembuh)
  18. Inggris: 20 WNI (17 sembuh, 3 meninggal)
  19. Irlandia: 1 WNI (sembuh)
  20. Italia: 3 WNI (sembuh)
  21. Jepang: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)
  22. Jerman: 12 WNI (7 sembuh, 4 stabil, 1 meninggal)
  23. Kamboja: 4 WNI (2 sembuh, 2 stabil)
  24. Kazakhstan: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  25. Korea Selatan: 27 WNI (23 sembuh, 4 stabil)
  26. Uzbekistan: 14 WNI (13 sembuh, 1 stabil)
  27. Suriname: 2 WNI (sembuh)
  28. Timor Leste: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  29. Kuwait: 126 WNI (113 sembuh, 10 stabil, 3 meninggal)
  30. Kanada: 6 WNI (3 sembuh, 3 stabil)
  31. Lebanon: 1 WNI (stabil)
  32. Madagaskar: 1 WNI (stabil)
  33. Makau (RRT): 3 WNI (sembuh)
  34. Makedonia Utara: 1 WNI (sembuh)
  35. Maladewa: 9 WNI (7 sembuh, 1 stabil, 1 meninggal)
  36. Malaysia: 168 WNI (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal)
  37. Meksiko: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  38. Mesir: 11 WNI (sembuh)
  39. Mozambik: 1 WNI (stabil)
  40. Nigeria: 2 WNI (sembuh)
  41. Oman: 4 WNI (2 sembuh, 2 stabil)
  42. Pakistan: 33 WNI (sembuh)
  43. Prancis: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  44. UEA: 63 WNI (56 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  45. Qatar: 140 WNI (121 sembuh, 18 stabil, 1 meninggal)
  46. Rusia: 21 WNI (20 sembuh, 1 stabil)
  47. Singapura: 57 WNI (47 sembuh, 8 stabil, 2 meninggal)
  48. Spanyol: 13 WNI (sembuh)
  49. Sudan: 18 WNI (6 sembuh, 12 stabil)
  50. Swedia: 1 WNI (stabil)
  51. Taiwan: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  52. Thailand: 1 WNI (sembuh)
  53. Turki: 12 WNI (9 sembuh, 1 stabil, 2 meninggal)
  54. Vatikan: 8 WNI (sembuh)
  55. Vietnam: 1 WNI (stabil)
  56. Azerbaijan: 1 WNI (sembuh)
  57. Kapal pesiar: 185 WNI (170 sembuh, 9 stabil, 6 meninggal)
Baca Selengkapnya

BERITA

Targetkan Tekan Biaya Hingga 17%, Pemerintah Bentuk Ekosistem Logistik Nasional

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah melakukan pembentukan National Logistic Ecosystem yang diharapkan akan bisa menurunkan biaya logistik sebesar 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa ditekan menjadi 17%. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) saat Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9).

“Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir terutama nanti adalah dalam me-link atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,” ujar Menkeu.a

Presiden, menurut Menkeu, telah menetapkan perbaikan ekosistem logistik nasional yang menjadi salah satu penentu daya kompetisi dari perekonomian Indonesia dan keterlibatan Menko Perekonomian dan Menko Marves bahkan Seskab serta seluruh Kementerian/Lembaga terkait ikut dalam program memperbaiki sistem tersebut.

“Biaya logistik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita terutama di ASEAN dan tentu yang terdekat seperti Singapura dan Malaysia itu masih dianggap lebih tinggi dan ini menyebabkan perekonomian Indonesia perlu terus untuk memperbaiki daya kompetisinya,” kata Menkeu.

Menurut Menkeu, Pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB untuk biaya logistik, ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13%, dan performance dari logistik dalam ease of doing business mengenai berapa jumlah hari atau jam atau waktu untuk menyelesaikan proses logistik itu belum menunjukkan suatu perbaikan yang signifikan.

“Dari trade across border, dari ease of doing business kita, kita hanya naik sedikit dari 67,3 ke 69,3 atau dalam hal ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Dan oleh karena itu upaya untuk melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan,” imbuh Menkeu.

Dengan adanya reformasi ini, Menkeu harapkan sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tetapi juga dari sisi kontribusinya di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional dan dengan adanya standar layanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat.

National Logistic Ecosystem, menurut Menkeu, nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan kejelasan di dalam seluruh proses, yang dokumen dan proses itu bisa di-share meskipun ini bukan suatu integrasi tapi kolaborasi yang akan sangat mempermudah dan menyederhanakan.

“Keseluruhan Government to Government dalam national single window Indonesia nanti, itu nanti akan dari simplifikasi dokumen sampai kepada masalah perizinan dan tentu dari sisi sharing proses bisnis,” imbuhnya.

Kemudian dengan pelaku usaha di luar, tambah Menkeu, apakah itu truck system, apakah itu depo, kontainer, shipping maupun nanti akhirnya payment system bisa dimasukkan di dalam ekosistem nasional logistik ini sehingga semuanya akan ada di dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen maupun proses yang berulang-ulang.

“Karena pada dasarnya para pelaku ini biasanya menggunakan formulir dan formulir itu harus berjalan atau diserahkan di masing-masing lembaga berkali-kali dan berulang-ulang,” jelas Menkeu.

Kalau kita lihat penataan ekosistem logistik ini, Menkeu sampaikan bahwa proses bisnisnya akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission dan layanan pelabuhan serta perizinan.

Semua, menurut Menkeu, akan masuk di dalam platform dan melakukan bersama-sama perubahan di dalam bisnis prosesnya dan kemudian memadukan dalam 1 single submission system yang pasti akan sangat sangat mempermudah bagi para pelaku usaha.

NLE, tambah Menkeu, juga merupakan suatu platform dimana para pelaku seperti transportasi, shipping, bidang kepelabuhan, warehouse dan depo itu bisa masuk di dalam platform ini dan sharing sehingga tidak terjadi transaksi maupun proses yang repetitif.

“Sistem pembayaran tadi juga platform pembayaran dan perbankan akan masuk di dalam hal ini sehingga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himbara. Tadi kalau masalah platform kita berhubungan dengan Meteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, APRINDO. Dan untuk pengelolaan tata ruang karena pergerakan kontainer, loading, unloading, itu semuanya sangat menentukan efisiensi baik pergerakan maupun waktu maka tata ruang menjadi sangat penting, penataan pelabuhan tata ruang, penempatan depo kontainer dan pembentukan consolidated centre ini sangat penting,” jelasnya.

Jadi, Menkeu menegaskan dalam NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir bahkan tadi di dalam tayangan disebutkan kita juga akan masuk kepada proses di luar negerinya dari mulai outbond hingga inbond-nya, dari mulai proses dimana barang itu masuk ke dalam gudang, dimuat di dalam truk, kemudian clearance dari pemerintah sehingga lalu keluar, masuk ke dalam shipping, kemudian arrival, dan kemudian clearance kembali, masuk ke dalam trucking dan kemudian masuk ke dalam warehouse tujuan.

“NLE kita buat dengan kontribusi dan kolaborasi yang sangat luas. Seperti tadi yang kita lihat di dalam seluruh logo yang ada dibawah ini, seluruh Kementerian/Lembaga yang sudah disampaikan tadi, lebih dari 18, dan kemudian sistem perbankan, dan juga ekosistem atau seluruh lembaga-lembaga yang terkait dengan transportasi, pergudangan, depo yang masuk di dalam NLE ini,” tambahnya.

Sampai dengan September atau Oktober ini, Menkeu sampaikan sudah melakukan penerapan pengajuan pemeriksaan dan profil tunggal antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian sehingga menjadi satu single pengajuan, pemeriksaan dan profiling-nya, jadi tidak perlu pergi antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian.

Pemerintah, menurut Menkeu, juga melakukan integrasi perizinan (suara hilang) serta perizinan usaha dan perizinan pemasukan barang konsumsi di kawasan khusus terutama di Pulau Batam.

“Kemudian penebusan delivery order dan persetujuan pengeluaran peti kemas atau SP2 dilakukan secara online sehingga dokumen tidak perlu jalan secara fisik. Pemesanan truk juga dilakukan secara online, jadi seperti sistem gojek, dalam hal ini truk bisa dipesan dan mereka tidak perlu ngetem secara fisik di sebuah tempat tetapi akan terjadi efisiensi. Dan pembayaran online yang terintegrasi dengan platform khususnya trucking serta perluasan penerapan autogate terutama di pelabuhan Tanjung Priok dan di Batam,” jelasnya.

Baca Selengkapnya