Connect with us

Teka-teki Kedatangan Ridwan Kamil ke Markas PDIP

Ridwan Kamil mengibaratkan dirinya seperti pengantin yang siap dikawinkan dengan siapa sajaIstimewa

Jakarta – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendadak mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu siang (3/1). Emil, sapaannya, mengatakan, kedatangannya ke kantor partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut tak lebih sebagai bentuk silaturahmi dan komunikasi tahap awal.

“Ya, masing-masing tim berkomunikasi. Jadi, menyimpulkan agenda ini dari tim yang sudah sampai. Mendingan nanti kalau sudah selesai biar tuntas dan jelas,” kata Emil di lokasi. “Namanya silaturahmi belum menjurus terlalu jauh. Ini kali pertama kan, jadi lebih mencairkan suasana, ngobrol yang ringan-ringan,” sambungnya.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar satu jam lebih itu, Emil bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Parreira, dan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono. Walau mengaku sekadar komunikasi, ia tak menampik jika kedatangannya untuk mencari tambahan dukungan dari PDIP–walau sebenarnya ia sudah mengantongi dukungan 24 kursi di DPRD yang berasal dari PPP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

“Ya kalau memungkinkan (dukungan dari PDIP), kenapa tidak?” ucapnya. “Ibu saya menasehati, lebih baik banyak dukungan daripada sedikit dukungan,” tambahnya. Meski demikian, dirinya mengakui masih menanti respons dari PDIP terkait kemungkinan pengusungan dalam Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Jabar 2018 itu.

Meski begitu, Emil mengaku belum berencana bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saya datang ke sini posisinya baru bab 1, belum bab final. Baru ngobrol,” kata Emil.

Sementara Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH, mengatakan kedatangan Emil ke kantor partainya merupakan hal yang lazim. Terlebih, Emil akan mencalonkan diri dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Kedua pihak diakuinya membicarakan banyak hal.

“Jadi saya pikir hal yang wajar. Tahun baru beliau silaturahmi dan kita membuka tangan kepada siapapun tamu yang datang,” ujarnya, yang merupakan bekas Walikota Surabaya ini.

Tentang kandidat yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat 2018, Bambang mengaku bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final dalam rapat pleno DPP PDIP. Kewenangannya sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu hanya mencakup pengumpulan data, fakta, dan analisis objektif untuk dibawa dan dibahas di pleno DPP.

Sebelumnya, Hasto sempat mengatakan bahwa PDIP akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan sejumlah daerah lain secara bertahap, terhitung sejak 4 Januari atau Kamis lusa.

“Mohon bersabar, sebab pengumuman paslon tidak dilakukan sembarangan. Kami memiliki tema-tema khusus setiap mengumumkan pasangan calon,” kata Sekretaris Jenderal PDIP itu dalam siaran pers, Selasa (2/1) kemarin.

PDIP sendiri memang belum memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Jawa Barat. Sejauh ini telah ada beberapa nama yang sempat dikaitkan, di antaranya Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil.

“Kalah menang adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun tekad kami telah bulat, bagaimana kemenangan tersebut dipadukan dengan konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Hasto. “Dengan demikian antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota saling bersinergi, berjalan berirama, dan Partai memiliki konsepsi pembangunan semesta dan berencana,” imbuhnya.

Terlepas dari itu, Emil mengaku tak memiliki kewenangan untuk memilih nama kandidat Wakil Gubernur pendampingnya di Pilgub Jawa Barat 2018. Ia menyerahkan penentuannya kepada partai-partai yang saat ini mengusungnya.

“(Tentang calon) Wakil (Gubernur), nanti diserahkan kepada koalisi. Kalau bertanya wakil kepada saya, per hari ini, saya tidak pada posisi yang menentukan,” katanya kembali.

Ia mengklaim bakal menerima siapapun kandidat yang diajukan oleh partai koalisi. Dirinya tak mempermasalahkan soal faktor kecocokan dalam berduet sebagai pemimpin Jabar jika terpilih kelak. “Saya ini pengantin yang siap dipasangkan dengan siapapun, saya belajar mencintai dengan mudah dan cepat,” lanjutnya.

Diketahui, tiap partai pengusungnya mengajukan nama calon Wagub. PPP, yang memiliki 9 kursi di DPRD Jabar, memunculkan nama Uu Ruhzanul Ulum. PKB, yang memiliki 7 kursi di DPRD Jabar, menolak nama tersebut.PKB mengajukan nama anggota DPR RI dari PKB Maman Immanulhaq dan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Sementara, Partai NasDem dan Partai Hanura belum mengajukan nama wakil.

Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia

Oleh

Fakta News
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi saat diwawancarai Parlementaria di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.

“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.

“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.

Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.

“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.

Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.

“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.

Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan

Oleh

Fakta News
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.

“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).

Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan  tidak jelas, sementara mereka  harus membayar biaya pendidikan,  melayani pasien, dan  belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain soal kesejahteraan dan insentif,  Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para  peserta PPDS.

“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi.  Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk  beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu  juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.

“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.

“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI

Oleh

Fakta News
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari, saat memimpin workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Baca Selengkapnya