Tasyakuran Harlah PKB, Cak Imin: Momentum Merancang Mutu Pendidikan dan Wujudkan Kedaulatan Pangan
Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa momentum Hari Lahir (Harlah) ke-22 PKB pada Kamis ini adalah momentum menata ulang cara kerja pendekatan baru untuk merancang strategi pembangunan yang mengoreksi mutu pendidikan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Dua hal itu disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, dalam tasyakuran Harlah ke-22 PKB, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta.
“Kepada legislator PKB, kepada eksekutif PKB, gerakkan semua itu dalam kerangka reevaluasi, reorientasi, reformulasi kebijakan, keputusan, strategi baru di dalam pembangunan nasional kita,” ujar Cak Imin, seperti dilansir Antara.
Wakil Ketua DPR RI itu meminta pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam solusi krisis yang dihadapi Indonesia, sebab, itu yang paling dekat dengan kemampuan rakyat dan paling nyata dibutuhkan di dalam masa krisis dunia ke depan.
“Ke depan ini, akan ada kesulitan dan tantangan yang disebut nanti masa panen habis, ada kesulitan pangan dan bahan pokok. Impor kita akan agak sulit karena negara lain juga mengalami penurunan produksi. Tidak ada pilihan lain, kita harus menggerakkan pertanian sebagai jalan keluar dari krisis yang kita hadapi,” kata Cak Imin.
Cak Imin menyapa Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang hadir sebagai salah satu kader PKB. “Enggak ada yang tahu kalau beliau ini kader PKB,” kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan ingin mendukung program lumbung pangan (food estate) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan penguatan sumber daya manusia dan teknologi pertanian melalui pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ia meminta kepada calon kepala daerah yang akan didukung PKB di daerah, dibuatkan kontrak politik, agar mereka mau membangun percepatan pembangunan iptek di sektor pertanian yang nanti akan menumbuhkan ekonomi alternatif bagi kebutuhan masyarakat ke depan.
Perbaikan mutu iptek telah dimulai PKB dengan ikut mendorong regulasi anggaran penerimaan belanja negara dapat dialokasikan 20 persen untuk pendidikan.
“Alhamdulillah, bersama partai-partai lain, komitmen itu ditetapkan. Banyak ahli-ahli anggaran yang menolak waktu itu, karena tidak signifikan dalam tata kelola maupun perencanaan. Tapi kita, politisi PKB, tata kelola, signifikansi, administrasi nomor dua, nomor satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara terwujud dengan baik,” kata Cak Imin.
Selain itu, Fraksi PKB juga merancang Undang-Undang Pesantren yang penting bagi peningkatan harkat dan martabat lembaga pendidikan yang hadir sejak masa penjajahan Belanda tersebut.
“Persamaan hak, pengakuan dan penghormatan kepada pesantren sebagai kekuatan sejarah,” kata Cak Imin.
Cak Imin bercerita telah mencuit di Twitter kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, agar jangan sekali-kali melupakan peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam peran mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jadi apa pun kebijakannya, jangan sampai tidak melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” kata Cak Imin.
Cak Imin menyampaikan bahwa PKB hari ini memiliki kekuatan dipilih oleh rakyat Indonesia sebesar 10 persen.
Ia mengatakan bahwa 10 persen itu adalah modal PKB mempengaruhi kebijakan dan keputusan negara, arah pemerintahan serta regulasi.
Namun, ia optimistis bahwa dengan modal 10 persen itu dapat meningkat menjadi 25 persen dengan dukungan dan upaya maksimal yang diberikan kader-kader PKB.
“Karena apa, karena menteri-menteri PKB itu terus melakukan pendekatan upaya maksimal, para legislator PKB melakukan langkah-langkah penting,” kata Cak Imin pula.
(mjf)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
