Tarik Devisa Tambahan, Presiden Jokowi: Pemerintah Fokus 5 Destinasi Wisata Baru
Jakarta – Dalam kesempatan berbicara pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan upaya pemerintah dalam menarik devisa tambahan melalui pengembangan destinasi wisata baru.
“Kita memiliki Bali, iya. Tapi kita sekarang ini baru mengembangkan 10 Bali baru yang kita fokus sekarang ini dalam 2 tahun ini hanya 5 dulu. Sudah, bekerja kita sekarang tidak usah terlalu kemana-mana. 5 itu kerjakan dulu, 5 selesai nanti fokus lagi ke 5 berikutnya,” kata Presiden Jokowi dalam acara yang digelar di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) pagi.
Kelima destinasi wisata baru itu, menurut Presiden, adalah Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, dan Manado. Kelima destinasi ini memiliki segmentasi yang berbeda-beda.
“Sudah kita atur semuanya, mana yang super premium, mana yang medium ke bawah. Mana yang untuk wisata rame-rame, mana yang wisata khususnya, semuanya sekarang sudah,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden berharap nanti di akhir tahun 2020 semua infrastruktur, calender of event, kemudian perbaikan terhadap produk handycraft yang akan ekonomi kreatif yang akan mendukung destinasi wisata baru ini akan selesai akhir tahun depan.
“Saya berikan contoh, misalnya Borobudur. Bulan Maret nanti Yogyakarta International Airport juga sudah akan selesai 100%. Dari situ nanti akan langsung ada jalan baru menuju ke Borobudur yang lebih dekat, sehingga turis gampang menuju ke Borobudur. Lingkaran di sekitar Borobudur juga jalannya seemuanya akan dilebarkan dan diperbaiki dalam rangka mendukung itu, termasuk juga penyiapan lahan yang dikhususkan untuk mendukung Borobudur sebagai sebuah tempat wisata yang memang wajib untuk dikunjungi oleh turis-turis dari luar,” terang Presiden.
Labuan Bajo, menurut Presiden, ini super premium. Presiden mengingatkan, hati-hati, jangan sampai campur aduk dengan yang super premium dengan yang menengah bawah.
“Beda-bedain, kalau perlu ada kuotanya berapa orang yang boleh masuk ke Labuan Bajo dalam satu tahun. Saya sudah memberikan arahan seperti itu kepada Menteri Pariwisata Pak Wishnutama,”kata Presiden Jokowi.
Jika nanti produknya selesai, Presiden mempersilakan promosi besar-besaran. Jangan sekarang promosinya.
“Produknya dulu diselesaikan biar baik, biar bagus, sehingga nantinya wisatawan datang itu akan berpromosi sendiri karena memang melihat sesuatu yang berbeda kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain kemudian,” tutur Presiden.
Deregulasi dan Debirokratisasi
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pada Desember nanti, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk perpajakan. Kemudian nanti di awal Januari, pemerintah mengajukan omnibus law untuk iklim investasi, yaitu undang-undang cipta lapangan kerja.
Menurut Presiden, ada kurang lebih 74 undang-undang yang semuanya dikumpulkan kemudian diajukan menjadi satu undang-undang kepada DPR RI. Diharapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan itu akan kelihatan cepat atau tidaknya.
“Tetapi sekali lagi, ini masih tergantung kepada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita. Apabila itu disetujui, saya meyakini akan terjadi perubahan yang besar dari regulasi-regulasi yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.
Kemudian birokrasi, menurut Presiden, tahun depan akan dilakukan pengurangan eselon. Jika saat ini kita memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, yang 3 dan 4 ini akan dipotong.
Presiden mengaku sudah memerintahkan kepada Menteri PANRB untuk mengganti dengan AI, sehingga kecepatan.
“Kalau kau ganti dengan artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian kita akan lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga nanti akan sangat tergantung sekali pada omnibus law yang kita ajukan kepada DPR,” pungkas Presiden Jokowi.
Saat menghadiri Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Ping
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
