Target di Piala Dunia FIBA 2023, Menpora: Sukses Penyelenggaraan dan Prestasi Timnas
Jakarta – Persiapan Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bola basket pada tahun 2023 dilaksanakan sejak mulai sekarang karena selain persiapan sebagai tuan rumah juga harus menghadapi kualifikasi menuju Piala Dunia Fédération Internationale de Basketball (FIBA). Untuk itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, menyampaikan penting untuk sukses sebagai penyelenggara dan sukses prestasi Tim Nasional.
“Tentu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kejuaraan yang kita harus persiapkan adalah kita menjadi tuan rumah dan ini kita menjadi tuan rumah bersama antara Indonesia, Filipina dan Jepang, dan berbagai fasilitas sarana prasarana yang harus kita siapkan baik untuk venue pertandingan maupun hal-hal lain yang di luar pertandingan misalnya akomodasi, transportasi, dan berbagai hal,” ujar Menpora usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (18/2).
Mengenai persiapan tim nasional (Timnas), sebagai tuan rumah, menurut Menpora, tentu sehingga upaya-upaya dari Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dan National Olympic Committee (NOC) serta dukungan berbagai pihak diharapkan untuk memberikan dukungan bagi suksesnya penyelenggaraan ini.
”Jadi kita mau sukses sebagai penyelenggara juga kita mau sukses sebagai tim nasional atau sukses prestasi,” ujarnya.
Proses pengajuan menjadi tuan rumah, menurut Menpora, Indonesia memang mengikuti biding yang salah satu alasannya adalah perkembangan bola basket dan kompetisi IBL hingga kini terus berjalan.
”Nah, itulah menjadi salah satu dasar kita bahwa sebenarnya kita mampu untuk bertanding di kancah internasional. Tetapi kalau kita harus menunggu untuk harus bertanding di mana dan di berbagai tempat kesempatan itu mungkin tidak akan cepat datang. Nah dengan kita menjadi tuan rumah, kesempatan itu ada,” tambahnya.
Menpora yakin bahwa bola basket Indonesia sekarang ini di Asia Tenggara peringkat 2 setelah Filipina. Ia mengatakan optimis bahwa dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan minimal akan bisa sama dengan Filipina.
”Efek dari penyelenggaraan ini tentu akan, pertama terhadap pembinaan di dalam negara. Ini akan luar biasa. Banyak negara-negara yang menjadi tuan rumah baik untuk single event mauapun multi event olahraganya langsung berkembang,” tandas Menpora.
Lebih lanjut, ia memberikan contoh saat penyelenggaraan Asian Games, prestasi olahraga Indonesia ikut baik sehingga membuat semangat untuk bidding tuan rumah Olimpiade di tahun 2032.
”Di samping itu tentu ada dampak ekonomi, pariwisata ya sport tourism dan berbagai hal yang menjadi hal yang positif buat kita. Nah kenapa kita enggak ambil kesempatan itu, itu kira-kira,” jelasnya.
Untuk persiapan Timnas, Menpora menyerahkan hal itu kepada Perbasi dan NOC sehingga posisi pemerintah adalah memberikan dukungan.
”Perencanaannya seperti apa, targetnya bagaimana kita serahkan kepada federasi. Tentu kita berkoordinasi antara Perbasi, Kemenpora, NOC kita akan sama-sama. Kan tuan rumahnya Indonesia, bukan Perbasi, bukan Menpora, bukan NOC jadi kita siapkan,” tambahnya.
Soal venue, Menpora optimis dengan waktu yang masih lama cukup untuk membangun venue-venue yang baru. Untuk itulah, saat rapat tadi dihadirkan seluruh kementerian/lembaga terkait agar membantu proses pelaksanaan agenda ini.
”Kita akan minta tolong, Bapak Presiden tadi menugaskan kepada Menteri PUPR, gitu kira-kira dan berbagai hal lain. ini kita bekerja sama dan nanti akan keluar Perpres tentang penyelenggaraan kejuaraan dunia bola basket ini,” pungkas Menpora.
Yuch
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
