Connect with us

Tangkal Radikalisme, Pemkot Tangerang Perbanyak Kegiatan yang Melibatkan Masyarakat

Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berupaya meminimalisir penyebaran radikalisme dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan masyarakat. Adanya kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun ketahanan nasional yang dimulai dari pemuda.

“Sudah banyak kegiatan yang kami gelar untuk menangkal radikalisme ini. Seperti saat ini kami menggelar kirab maulid guna bersama menangkal radikalisme untuk membangun semangat kesatuan,” ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Kota Tangerang, Jumat, 8 November 2019.

Arief menjelaskan MUI telah mengimbau kegiatan pemuda saat ini harus memupuk semangat gotong royong kesatuan dan persatuan. Arief ingin semua pihak turut menjaga persatuan dan membina masyarakat untuk tetap melebur bersama dan ikut membahu membangun Kota Tangerang.

Sementara Kepolisian ResorT (Polres) Metro Tangerang Kota gencar melakukan sosialisasi penolakan radikalisme di wilayahnya sejak beberapa waktu lalu. Upaya yang dilakukan menggandeng organisasi kepemudaan dan massa dengan bentuk penandatanganan komitmen dan pembacaan ikrar.

“Kita sudah gandeng KNPI dan ormas lainnya di Kota Tangerang untuk menangkal radikalisme tersebut. Karena kondusifitas terjaga melalui kerja bersama demi kepentingan bangsa,” kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim.

Rachim menjelaskan isi komitmen tersebut yakni setia dan taat kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan menolak dengan tegas ajaran paham radikal dan terorisme yang mengancam keutuhan bangsa dan NKRI. Ia menambahkan pemberian pemahaman kepada mahasiswa dan pelajar pun penting untuk langkah pencegahan bahaya radikalisme.

“Untuk menangkal radikalisme di kampus kita gencar melakukan penyuluhan berupa pedalaman materi yang selalu diberikan oleh Kapolres langsung,” pungkas Rachim.

Sementara Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang, Uis Darmawan, menuturkan kini paham radikalisme berkembang dengan pesat. Terkait hal itu, ia menyampaikan pihaknya siap menjadi garda terdepan melawan paham tersebut.

“Kita juga harus bisa melihat ke depan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi pemuda Indonesia,” ujar Uis.

Selain itu Uis mengakui paham radikalisme cepat menyebar melalui media sosial. Ia menambahkan kini sangat banyak berita bohong bertebaran. Hal itu membuat pihaknya harus memiliki kemampuan menganalisis berita-berita yang tersebar di unsur kepemudaan.

“Kita sebagai pemuda harus bijak dalam penggunaan sosial media, jangan mudah percaya dan menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Kita harus tahu dulu berita itu isinya apa, motifnya, tujuannya, jangan sampai secara tidak sadar kita juga turut menyebarkan paham radikal,” ungkap Uis.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap utang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial seperti kredit rumah, usaha serta kendaraan.

Pasca terjadinya bencana, banyak rumah retak ringan hingga roboh, belum lagi rumah hilang ditelan bumi terkena likuefaksi. “Masalah kredit macet ini harus ada rileksasi dan jika bangunan atau kendaran sudah tidak ada, harus dihapuskan dan dijamin oleh asuransi,” tegasnya di Palu, Sulteng, Senin (11/11/2019).

Sampai saat ini, menurut Ecky pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat suatu kebijakan khusus yang berafirmasi kepada korban bencana alam. Padalah, menurutnya, banyak skema yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah utang tersebut. Pihaknya akan membahas bersama pemerintah pusat ini memberikan afirmasi kepada para korban.

“OJK menyerahkan kepada Bank masing masing, tidak ada kebijakan khusus. Padahal negara harusnya hadir di situ, seperti di Aceh dan Yogyakarta. Skemanya banyak, melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Masalahnya ini rumah sudah rata dengan tanah, masa masih ditangung terus,” tandasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut

Oleh

Fakta News
Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.

Hal ini ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi VI DPR RI menerima kunjungan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Industri (KSPI) Semen Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Andre  menilai permasalahan ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional karena penjualan perusahaannya terus kalah dengan penjualan semen murah asing.

“Saat ini kondisi produksi semen kita oversupply ya. Kapasitas produksi kita adalah 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi kita oversupply sekitar 35 juta ton per tahun. Ini alasan Serikat Pekerja atau KSPI Semen Indonesia ini datang untuk mengeluhkan beberapa hal,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu Andre juga menyatakan bahwa Menteri Perindustrian harus membuat moratorium mengenai penerbitan izin baru terhadap industri semen Indonesia. Sebab fenomena overcapacity production dan oversupply terhadap semen Indonesia ini seharusnya segera ditangani karena menyangkut kepentingan kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan.

“Tuntutan ini akan kita kawal kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, untuk apa Permendag ini dipertahankan padahal kita mengalami over kapasitas produksi loh. Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas oversupply dan overcapacity ya harus dicabut itu,” tegas politisi dapil Sumbar I itu. (er/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Segera Benahi Pendidikan Nasional untuk Respons Perubahan Global

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo mengamanatkan pembenahan menyeluruh di bidang pendidikan. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan global yang sedemikian cepat.

Hal tersebut kembali ditekankan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai program pendidikan dan beasiswa bersama jajaran terkait di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.

“Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu cepat, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami,” ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memandang diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat di sektor pendidikan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah dengan pemanfaatan infrastruktur dan kemajuan teknologi untuk mengatasi rentang geografis Indonesia yang luas dan terbentang di 17 ribu pulau.

“Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada,” tutur Presiden.

Selain berbicara soal aspek sistem pendidikan, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian bagi kualitas infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung-gedung sekolah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil di Tanah Air. Sambil menyoroti kondisi banyak gedung sekolah yang dianggap membahayakan keselamatan siswa dan guru, Kepala Negara meminta adanya skema program bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hal itu.

“Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” ucapnya.

Adapun untuk mendukung upaya peningkatan akses yang lebih luas kepada pelayanan pendidikan, pemerintah saat ini juga mempersiapkan program beasiswa yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Presiden meminta agar program tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.

“Jangan sampai mereka ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya