Tanggapi Hasil Musra, PDI Perjuangan Fokus Lakukan Perbaikan daripada Beri Puji-pujian Memabukkan
Jakarta – Hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar organ relawan Projo menampilkan Joko Widodo (Jokowi) di urutan teratas sebagai kandidat Capres 2024 dalam voting di gelaran tersebut. Bahkan wacana tiga periode untuk Jokowi pun kembali disuarakan kembali.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun angkat bicara, menurutnya hasil Musra tidak mengejutkan dan PDIP memilih lebih fokus mendukung Jokowi secara nyata dengan suara-suara yang belum puas dengan kinerja Jokowi dibandingkan dengan puji-pujian yang memabukkan.
“Dalam politik, kami diajarkan untuk mendengarkan suara-suara yang tidak terdengar. Dan dalam politik kami juga diajarkan pentingnya melakukan otokritik, serta mendengarkan suara yang berseberangan sekalipun, untuk kemudian dilakukan penajaman, melihat akar persoalan, dan bertindak melakukan perbaikan,” kata Hasto, Kamis (1/9).
Hasto mengatakan sebagai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, PDI Perjuangan memberikan dukungan bukan dengan puji-pujian yang memabukkan. PDI Perjuangan justru memberikan dukungan dengan melakukan sinergi koneksitas dan pergerakan seluruh elemen partai, baik struktur, eksekutif partai dan legislatif Partai untuk bergerak satu arah, mendorong prestasi maksimum pemerintahan saat ini.
“Kami memberikan dukungan dengan melakukan sinergi koneksitas dan pergerakan seluruh elemen partai, baik struktur, eksekutif partai dan legislatif Partai untuk bergerak satu arah, mendorong prestasi maksimum pemerintahan saat ini. Dengan kekuatan lebih dari 1.2 juta pengurus Partai aktif, 128 anggota DPR RI; 418 DPRD provinsi; 3232 DPRD kabupaten/kota, dan lebih dari 54 % kepala daerah dari PDI Perjuangan, semua bergerak satu arah memperkuat dukungan rakyat ke Pemerintah,” jelasnya.
Menurut Hasto, meskipun pada saat Pilpres 2019 yang lalu, seluruh daerah yang dipimpin PDI Perjuangan berhasil memenangkan secara mutlak kemenangan Pak Jokowi, namun PDI Perjuangan tetap bersikap rendah hati bahwa hal tersebut terjadi karena rakyat.
Ini penting ditekankan, lanjutnya, sebab makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan; tanggung jawab bagi masa depan; bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode.
Sebab PDI Perjuangan, ujarnya, bertanggung jawab terhadap peningkatan keberhasilan Presiden Jokowi, terutama dalam upaya pemulihan pandemi dan tekanan global yang tidak ringan ini.
“Itu skala prioritas kami, dan menurut kami jauh lebih penting daripada menampilkan elektoral Pak Jokowi sebagaimana dilakukan Musra. PDI Perjuangan lebih tertarik mendengarkan suara-suara dari pendukung yang masih belum puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan dari situlah PDI Perjuangan bekerja semakin keras untuk legacy Pak Jokowi dan KH Maruf Amin,” tandasnya.
Hasto menekankan terkait dengan mekanisme pilpres 2024 sudah sangat jelas, sudah ada tahapannya dan sudah menjadi praktik demokrasi yang semakin terlembaga.
Atas dasar hal tersebut, Hasto menambahkan PDI Perjuangan mengajak seluruh pendukung Pak Jokowi, termasuk seluruh parpol di pemerintah dan juga relawan, untuk bekerja lebih keras lagi, memacu kemajuan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk memperbaiki tingkat kehidupan rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi dan kini menghadapi tantangan baru.
“Itu lebih positif daripada memanaskan situasional politik pilpres yang tahapan pencalonannya masih bulan Oktober tahun 2023,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
