Tanggapi Cuitan Kader Demokrat dan Said Didu, Saraswati Singgung Soal Pelecehan Seksual terhadap Wanita
Jakarta – Bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara), berbicara mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini menanggapi viralnya cuitan kader Partai Demokrat (PD) Cipta Panca Laksana yang di-retweet oleh Said Didu soal ‘paha calon Wakil Wali Kota Tangsel mulus’.
Viral ini berawal dari cuitan Panca pada Jumat (4/9) pagi. Ia memang tak menyebut nama, tapi banyak netizen yang mengasumsikan cuitan tersebut ditujukan kepada Sara karena kandidat bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel semuanya adalah lelaki, kecuali Sara.
“Paha calon wakil walikota Tangsel itu mulus banget,” demikian cuitan Panca pada akun Twitter-nya, @panca66, Sabtu (5/9/2020).
Cuitan Panca itu kemudian dibalas oleh Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menanggapi dengan istilah ‘tak ada foto adalah hoax’.
“Huzzz – no pict hoax,” tulis Said Didu di akun Twitter-nya, @msaid_didu, menanggapi cuitan Panca.
Pembicaraan keduanya kemudian viral. Seorang netizen bahkan mengirimkan screenshot percakapan Panca dan Said Didu ke posting-an Sara. Netizen itu mengaitkan pembicaraan Panca dan Said Didu dengan pendukung calon pada Pilpres 2019.
Diketahui Said Didu dan Demokrat berada di barisan ‘lawan’ Presiden Joko Widodo. Saat pilpres lalu, Sara, yang merupakan kader Gerindra, juga mendukung rival Jokowi, Prabowo Subianto, yang merupakan pamannya.
Sara pun membalas cuitan dari netizen itu. Ia menyebut pelecehan seksual terhadap wanita tidak ada hubungannya dengan pilihan politik.
“Pelecehan tdk ada hubungannya dgn afiliasi politik, beda pilihan politik bukan berarti bisa dilecehkan, atau krn saya perempuan bukan berarti bisa dilecehkan, pelecehan hanya dilakukan oleh mrk yg berjiwa kerdil & pengecut,” kata Sara di Twitter.
Pelecehan tdk ada hubungannya dgn afiliasi politik, beda pilihan politik bukan berarti bisa dilecehkan, atau krn saya perempuan bukan berarti bisa dilecehkan, pelecehan hanya dilakukan oleh mrk yg berjiwa kerdil & pengecut https://t.co/dS3arCmHJz
— Rahayu Saraswati (@RahayuSaraswati) September 5, 2020
Sara menyebut sebenarnya cuitan itu dibuat oleh timnya. Hanya, cuitan tersebut, menurutnya, sejalan dengan apa yang ia perjuangkan selama ini.
“Setahu saya ada dua pihak ya yang melakukan cuitan yang sepertinya akhirnya viral. Akun Twitter tidak saya pegang secara pribadi sebenarnya, tetapi tim saya yang mengerti betul perjuangan saya soal pelecehan dan kekerasan seksual yang kerap kali terjadi di Indonesia. Fisik maupun verbal bahkan lewat medsos sekalipun,” ujar Sara.
Keponakan Menhan Prabowo Subianto ini mengaku kecewa atas cuitan Panca dan Said Didu. Apalagi, kata Sara, pernyataan yang dianggap pelecehan seksual tersebut datang dari tokoh-tokoh politik.
“Saya menyayangkan saja dan jujur kecewa bahwa ada tokoh-tokoh politik senior yang memberikan contoh kurang baik, bahkan mengobjekifikasi seorang calon pimpinan daerah,” sebutnya.
Sara mengakui memang cuitan yang viral itu tidak mengaitkan nama dirinya. Namun, Sara mengingatkan, kandidat Wakil Wali Kota Tangsel yang perempuan hanya dirinya.
“Ya, dikatakan bahwa tidak mencantumkan nama. Maka bisa saja yang beliau maksud adalah calon wakil wali kota yang lainnya, yang notabene laki-laki semua. Mungkin saja,” tutur Sara.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menegaskan tak ada toleransi atas perilaku pelecehan seksual. Sara mengecam tindakan pelecehan, meski bentuknya hanya verbal.
“Namun sikap saya jelas. Tidak ada toleransi atas pelecehan seksual verbal sekalipun. Terlalu banyak perempuan mengalami dan memaklumi walaupun hal tersebut melukai kaum Hawa,” ucap Sara.
“Saya sebagai aktivis perempuan dan anak menyayangkan adanya kejadian ini dan para pelaku harus tahu hal tersebut tidak meninggikan derajat perempuan, tapi melukai martabat perempuan, terutama contohnya para atlet olahraga perempuan,” lanjut putri Hashim Djojohadikusumo tersebut.
Mengenai posting-an Panca dan Said Didu, Sara mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai.
“Silahkan masyarakat yang menilai, tetapi saya berpihak kepada para korban pelecehan seksual dan menyatakan bahwa hal ini tidak perlu mereka hadapi sendiri dan memang harus ada perbaikan sikap lewat pendidikan tentang akhlak dan karakter dan budi pekerti,” tegas Sara.
Seperti diketahui, Sara merupakan salah satu kandidat calon Wakil Wali Kota Tangsel. Ia berpasangan dengan bakal calon Wali Kota Muhamad. Muhamad-Sara diusung oleh PDIP, Gerindra, PSI, PAN, Hanura, NasDem, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Berkarya di Pilwalkot Tangsel 2020. Keduanya sudah resmi mendaftar ke KPU pada Jumat (4/9) kemarin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
